Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan kesiapan memberikan bonus berupa pembangunan warung desa bagi desa yang bisa meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri.
"Ini akan kita lakukan pada tahun 2021 mendatang, di mana Pemprov Kalbar akan memberikan sejenis penghargaan kepada pemerintah desa yang mampu meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri dengan membangunkan warung desa yang nantinya di kelola oleh BUMDes," katanya saat Rapat Kerja Percepatan Penyerapan Dana Desa oleh Pemprov Kalbar di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Sutarmidji komitmen percepatan pencapaian desa mandiri
Dia mengatakan nantinya desa yang statusnya mandiri tinggal menyiapkan lahan untuk pembangunan warung desa tersebut, sedangkan Pemprov Kalbar akan membangun fisiknya.
Dia menjelaskan warung desa akan menjual berbagai hasil pengelolaan potensi desa dan masyarakat, sehingga berbagai produk lokal bisa terserap pasar dan dipasarkan oleh warung desa tersebut.
"Saat ini sudah ada 87 Desa Mandiri di Kalbar dan 87 itu, akan kita prioritaskan pembangunan warung desanya dengan menggunakan APBD Kalbar. Warung itu nanti harus di kelola oleh BUMDes agar ekonomi desa bisa semakin bergerak," tuturnya.
Baca juga: Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berawal dari desa
Pihaknya juga sudah menyarankan kepada Dirjen Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar bisa menambah insentif bagi desa yang mampu menaikkan statusnya menjadi Desa Mandiri.
"Karena kalau dengan pola saat ini, di mana desa yang sudah mandiri, maka Dana Desa-nya akan dikurangi, justru menurut saya akan salah. Karena justru desa yang mampu mandiri, harus diberi penghargaan dan mendapatkan insentif lebih. Paling tidak Dana Desa-nya sama, jangan malah di kurangi," tuturnya.
Jika Dana Desa untuk desa yang sudah mandiri dikurangi, lanjutnya, akan banyak desa yang tidak mau mengubah statusnya menjadi Desa Mandiri.
Baca juga: Program Desa Mandiri Kalbar bisa menjadi percontohan
Mantan Wali Kota Pontianak itu, juga mengatakan bahwa pihaknya akan membantu pengadaan fasilitas air bersih dan sanitasi bagi desa yang sudah mandiri, sehingga hal itu akan mendorong pencapaian 52 indikaror Desa Mandiri tersebut.
"Saya rasa ini akan membantu percepatan pembangunan di daerah, karena sudah terbukti dengan semakin banyaknya desa yang lepas dari kategori tertinggal, saat ini delapan kabupaten yang semula masuk dalam kategori tertinggal, sudah lepas dari status tersebut. Ini tentu merupakan dampak yang signifikan dari Program Percepatan Desa Mandiri yang ada," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Ini akan kita lakukan pada tahun 2021 mendatang, di mana Pemprov Kalbar akan memberikan sejenis penghargaan kepada pemerintah desa yang mampu meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri dengan membangunkan warung desa yang nantinya di kelola oleh BUMDes," katanya saat Rapat Kerja Percepatan Penyerapan Dana Desa oleh Pemprov Kalbar di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Sutarmidji komitmen percepatan pencapaian desa mandiri
Dia mengatakan nantinya desa yang statusnya mandiri tinggal menyiapkan lahan untuk pembangunan warung desa tersebut, sedangkan Pemprov Kalbar akan membangun fisiknya.
Dia menjelaskan warung desa akan menjual berbagai hasil pengelolaan potensi desa dan masyarakat, sehingga berbagai produk lokal bisa terserap pasar dan dipasarkan oleh warung desa tersebut.
"Saat ini sudah ada 87 Desa Mandiri di Kalbar dan 87 itu, akan kita prioritaskan pembangunan warung desanya dengan menggunakan APBD Kalbar. Warung itu nanti harus di kelola oleh BUMDes agar ekonomi desa bisa semakin bergerak," tuturnya.
Baca juga: Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berawal dari desa
Pihaknya juga sudah menyarankan kepada Dirjen Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar bisa menambah insentif bagi desa yang mampu menaikkan statusnya menjadi Desa Mandiri.
"Karena kalau dengan pola saat ini, di mana desa yang sudah mandiri, maka Dana Desa-nya akan dikurangi, justru menurut saya akan salah. Karena justru desa yang mampu mandiri, harus diberi penghargaan dan mendapatkan insentif lebih. Paling tidak Dana Desa-nya sama, jangan malah di kurangi," tuturnya.
Jika Dana Desa untuk desa yang sudah mandiri dikurangi, lanjutnya, akan banyak desa yang tidak mau mengubah statusnya menjadi Desa Mandiri.
Baca juga: Program Desa Mandiri Kalbar bisa menjadi percontohan
Mantan Wali Kota Pontianak itu, juga mengatakan bahwa pihaknya akan membantu pengadaan fasilitas air bersih dan sanitasi bagi desa yang sudah mandiri, sehingga hal itu akan mendorong pencapaian 52 indikaror Desa Mandiri tersebut.
"Saya rasa ini akan membantu percepatan pembangunan di daerah, karena sudah terbukti dengan semakin banyaknya desa yang lepas dari kategori tertinggal, saat ini delapan kabupaten yang semula masuk dalam kategori tertinggal, sudah lepas dari status tersebut. Ini tentu merupakan dampak yang signifikan dari Program Percepatan Desa Mandiri yang ada," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020