Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar mengatakan sinergi antara Pemda dan TNI/Polri dalam mempercepat pembentukan desa mandiri di Kalbar akan menjadi contoh agar bisa diterapkan di provinsi lain di Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalbar dalam membangun desa mandiri, dengan memadukan semua sektor dan komponen yang ada di dalamnya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa dan saya sebagai menteri baru sepertinya belajar dari Kalbar dalam membangun desa," kata Halim saat menghadiri kegiatan Rakor Program Inovasi Desa ke-2 Provinsi Kalbar di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, dengan percepatan pembentukan desa mandiri, maka program pengentasan kemiskinan di desa bisa segera diselesaikan.
Baca juga: Gubernur minta KAHMI bantu pembentukan desa mandiri
"Kita tahu bersama, kemiskinan terbanyak ada di desa, sehingga jika masalah di desa bisa diatasi, maka secara otomatis kemiskinan bisa diatasi juga. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam, dimana kita harus bisa bersama mengentaskan kemiskinan dengan membantu sesama," tuturnya.
Halim menambahkan, dalam membangun desa harus ditangani dengan cara keroyokan, dimana semua pihak terlibat namun sesuai dengan tugasnya masing-masing.
"Jadi, kebijakan Gubernur Kalbar yang melibatkan Polisi dan TNI dalam mempercepat Desa Mandiri, jelas sangat betul sekali karena setiap komponen pemerintahan selain menjalankan tugas utamanya, juga bisa membantu percepatan pembentukan desa mandiri," katanya.
Sebagai Menteri Desa, dirinya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar, karena meski baru menjabat setahun sebagai Gubernur, namun terobosan yang dilakukan sudah sangat populer dan bisa menggerakkan semua sektor.
Baca juga: Pasahli Pangdam XII/Tpr tinjau pelaksanaan program desa mandiri
"Target Presiden pada periode kedua nya adalah pembangunan SDM, sehingga setiap kementerian diminta untuk fokus pada pembangunan SDM dalam menjalankan setiap programnya," katanya.
Menurut Menteri, pembangunan SDM akan bisa didukung dengan baik, jika semua masyarakat bisa mendapatkan sinyal internet, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo dalam membangun internet desa agar masyarakat desa bisa cepat mengakses informasi.
Dia menambahkan, sesuai arahan Presiden, tidak ingin penanganan pembangunan dilakukan dengan hanya formalitas namun harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pak Presiden menganalogikan, pembangunan itu seperti mengirim pesan yang tidak hanya harus sekedar terkirim, tetapi juga harus terbaca dan ada balasan pesan dari masyarakat. Jika masyarakat bisa membalas pesan itu, maka artinya pesan yang dikirim sudah tersampaikan sehingga pembangunan itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, dirinya selalu berpesan kepada semua pendamping desa agar bisa benar-benar mendampingi masyarakat sehingga berbagai program yang ada bisa tercapai dengan baik.
"Kesampingkan ego sektoral dalam menjalankan tugasnya mendampingi desa," katanya.
Baca juga: Karhutla Kalbar, Gubernur sebut solusinya Desa Mandiri sekitar kebun
Baca juga: Kalbar akan kembangkan pertanian untuk komoditas ekspor unggulan
Baca juga: Sekarang Kalbar miliki 86 desa mandiri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalbar dalam membangun desa mandiri, dengan memadukan semua sektor dan komponen yang ada di dalamnya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa dan saya sebagai menteri baru sepertinya belajar dari Kalbar dalam membangun desa," kata Halim saat menghadiri kegiatan Rakor Program Inovasi Desa ke-2 Provinsi Kalbar di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, dengan percepatan pembentukan desa mandiri, maka program pengentasan kemiskinan di desa bisa segera diselesaikan.
Baca juga: Gubernur minta KAHMI bantu pembentukan desa mandiri
"Kita tahu bersama, kemiskinan terbanyak ada di desa, sehingga jika masalah di desa bisa diatasi, maka secara otomatis kemiskinan bisa diatasi juga. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam, dimana kita harus bisa bersama mengentaskan kemiskinan dengan membantu sesama," tuturnya.
Halim menambahkan, dalam membangun desa harus ditangani dengan cara keroyokan, dimana semua pihak terlibat namun sesuai dengan tugasnya masing-masing.
"Jadi, kebijakan Gubernur Kalbar yang melibatkan Polisi dan TNI dalam mempercepat Desa Mandiri, jelas sangat betul sekali karena setiap komponen pemerintahan selain menjalankan tugas utamanya, juga bisa membantu percepatan pembentukan desa mandiri," katanya.
Sebagai Menteri Desa, dirinya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar, karena meski baru menjabat setahun sebagai Gubernur, namun terobosan yang dilakukan sudah sangat populer dan bisa menggerakkan semua sektor.
Baca juga: Pasahli Pangdam XII/Tpr tinjau pelaksanaan program desa mandiri
"Target Presiden pada periode kedua nya adalah pembangunan SDM, sehingga setiap kementerian diminta untuk fokus pada pembangunan SDM dalam menjalankan setiap programnya," katanya.
Menurut Menteri, pembangunan SDM akan bisa didukung dengan baik, jika semua masyarakat bisa mendapatkan sinyal internet, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo dalam membangun internet desa agar masyarakat desa bisa cepat mengakses informasi.
Dia menambahkan, sesuai arahan Presiden, tidak ingin penanganan pembangunan dilakukan dengan hanya formalitas namun harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pak Presiden menganalogikan, pembangunan itu seperti mengirim pesan yang tidak hanya harus sekedar terkirim, tetapi juga harus terbaca dan ada balasan pesan dari masyarakat. Jika masyarakat bisa membalas pesan itu, maka artinya pesan yang dikirim sudah tersampaikan sehingga pembangunan itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, dirinya selalu berpesan kepada semua pendamping desa agar bisa benar-benar mendampingi masyarakat sehingga berbagai program yang ada bisa tercapai dengan baik.
"Kesampingkan ego sektoral dalam menjalankan tugasnya mendampingi desa," katanya.
Baca juga: Karhutla Kalbar, Gubernur sebut solusinya Desa Mandiri sekitar kebun
Baca juga: Kalbar akan kembangkan pertanian untuk komoditas ekspor unggulan
Baca juga: Sekarang Kalbar miliki 86 desa mandiri
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019