Persentase penduduk miskin di Kota Pontianak, Provinsi Kalbar mengalami penurunan menjadi 4,88 persen pada 2019 dari sebelumnya 5 persen pada 2018.
"Turunnya angka penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang difokuskan pada kegiatan pemberian pelatihan motivasi usaha, kreativitas dan inovasi," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.
Sementara itu, luas kawasan kumuh di Kota Pontianak yang semula seluas 24,62 hektare, berkurang seluas 21,13 hektare, sehingga kawasan kumuh yang tersisa hingga tahun 2019 menjadi 3,49 hektare.
"Berkurangnya kawasan kumuh tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan perbaikan kawasan kumuh melalui berbagai program dan kegiatan," katanya.
Selanjutnya, jumlah rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni di Kota Pontianak hingga tahun 2019 sebanyak 152.232 unit atau dengan persentase 99,50 persen. Sedangkan jumlah jalan atau gang yang telah dilakukan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman berjumlah 671 jalan atau gang.
Edi menambahkan, Pemkot Pontianak juga fokus pada penataan sistem sanitasi dengan pembangunan drainase sebanyak 107 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Pontianak. Selain itu juga dilakukan peningkatan drainase lingkungan pemukiman sebanyak 202 drainase yang tersebar di enam kecamatan se-Kota Pontianak.
"Serta pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih di tiga kelurahan yakni Kelurahan Pal Lima, Batu Layang dan Parit Mayor beserta sambungan rumah PDAM," ujarnya.
Diakuinya, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak pada tahun 2019 memang mengalami perlambatan yakni pada angka 4,81 persen, dibanding tahun 2018 yang mencapai angka 4,91 persen. Hal serupa juga dialami Provinsi Kalbar dan nasional. Lapangan usaha yang mengalami perlambatan adalah jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar -2,23 persen.
"Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 9 persen," kata Wali Kota Pontianak.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020