Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan insentif bagi para pekerja laboratorium yang bertugas menganalisis spesimen pasien untuk mendeteksi infeksi virus corona tipe baru (SARS-CoV-2).
"Upaya dari Gugus Tugas adalah untuk bisa memberikan insentif kepada pekerja laboratorium sehingga (mereka) bisa bekerja lebih optimal lagi," kata Doni, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu usai mengikuti rapat mengenai penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Laboratorium asal Amerika mulai uji antibodi COVID-19
Dalam rapat yang dilakukan melalui telekonferensi video tersebut, Presiden meminta kecepatan pengujian spesimen pasien COVID-19 dipercepat dengan menambah jumlah alat uji serta petugas laboratorium.
Pemeriksaan spesimen pasien untuk mendeteksi infeksi virus corona selama ini antara lain terkendala keterbatasan sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan laboratorium.
"Kalau selama ini rotasi (peneliti) hanya satu kali atau maksimal dua kali, maka kami harapkan rotasi bisa rata-rata dua kali. Bahkan kalau sumber daya manusianya sudah memadai dan jumlahnya mencukupi bisa mencapai tiga kali sehingga (laboratorium) bisa bekerja 24 jam," kata Doni.
"Ada sekitar 280 ribu ODP dan PDP yang harus kita tuntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin (pemeriksaannya," ia menambahkan.
Ia mengatakan bahwa Presiden telah menugaskan Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh laboratorium yang ada di Indonesia memeriksa sampai 10.000 spesimen setiap hari.
"Pada 8 Mei yang lalu, laporan yang diterima oleh Gugus Tugas dari seluruh laboratorium yang ada, pemeriksaan spesimen telah mencapai 9.630 tetapi ini hanya pada satu hari saja, hari berikutnya kembali mengalami penurunan ke angka 7.100 dan 7.300," kata Doni.
Baca juga: Dinkes Kalbar umumkan hasil tes "swab" perdana laboratorium RS Untan Pontianak
"Jumlah laboratorium yang sudah dilaporkan kepada Gugus Tugas, mulai beroperasi, mulai dari yang belajar dengan skala kecil sampai dengan yang kapasitas besar telah mencapai 60 laboratorium sedangkan ada sekitar 55 laboratorium lagi yang akan beroperasi," katanya.
Doni mengemukakan rencana untuk merekrut personel TNI/Polri yang memiliki kualifikasi melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung percepatan pemeriksaan COVID-19 dan menggelar pelatihan pemeriksaan laboratorium.
"Kita melihat SDM untuk pemeriksaan lab jumlahnya masih terbatas, tapi kita tetap optimal untuk melatih mereka beberapa hari terakhir ada pelatihan virtual dan penambahan dari unsur TNI/Polri dari RS TNI/Polri di sejumlah provinsi dan kota. Kita berupaya tingkatkan kinerja karena lab," katanya, menambahkan saat ini rata-rata petugas laboratorium hanya bekerja pada hari kerja.
Dia juga mengemukakan pentingnya pengintegrasian laboratorium di berbagai kementerian dan lembaga.
"Seluruh instansi yang punya lab belum terintegrasi dan selama ini seluruh lab hanya melapor ke instansi vertikalnya. Ini tantangan kami untuk mengajak seluruh kepala lab memprioritaskan pelaporan ke Gugus Tugas sehingga ke depan diharapkan laporan lab ke Gugus Tugas akan paralel, tetap melapor ke instansi vertikal tapi juga melapor ke Gugus Tugas, jadi data harian bisa lebih akurat," katanya.
Hingga Minggu (11/5) jumlah kumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 14.032 orang, 2.698 orang dinyatakan sudah sembuh dan 973 orang meninggal dunia.
Kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, paling banyak di DKI Jakarta (5.190), disusul Jawa Timur (1.502), Jawa Barat (1.437), Jawa Tengah (978), Sulawesi Selatan (722), Banten (533), Nusa Tenggara Barat (330), Bali (331), Papua (308), Sumatera Barat (299), Sumatera Selatan (278), dan Kalimantan Selatan (263).
Baca juga: Kalbar periksa mandiri swab PDP COVID-19 di Lab FK Untan
Baca juga: Kalbar ajukan pengadaan Laboratorium Spesimen Covid-19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Upaya dari Gugus Tugas adalah untuk bisa memberikan insentif kepada pekerja laboratorium sehingga (mereka) bisa bekerja lebih optimal lagi," kata Doni, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu usai mengikuti rapat mengenai penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Laboratorium asal Amerika mulai uji antibodi COVID-19
Dalam rapat yang dilakukan melalui telekonferensi video tersebut, Presiden meminta kecepatan pengujian spesimen pasien COVID-19 dipercepat dengan menambah jumlah alat uji serta petugas laboratorium.
Pemeriksaan spesimen pasien untuk mendeteksi infeksi virus corona selama ini antara lain terkendala keterbatasan sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan laboratorium.
"Kalau selama ini rotasi (peneliti) hanya satu kali atau maksimal dua kali, maka kami harapkan rotasi bisa rata-rata dua kali. Bahkan kalau sumber daya manusianya sudah memadai dan jumlahnya mencukupi bisa mencapai tiga kali sehingga (laboratorium) bisa bekerja 24 jam," kata Doni.
"Ada sekitar 280 ribu ODP dan PDP yang harus kita tuntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin (pemeriksaannya," ia menambahkan.
Ia mengatakan bahwa Presiden telah menugaskan Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh laboratorium yang ada di Indonesia memeriksa sampai 10.000 spesimen setiap hari.
"Pada 8 Mei yang lalu, laporan yang diterima oleh Gugus Tugas dari seluruh laboratorium yang ada, pemeriksaan spesimen telah mencapai 9.630 tetapi ini hanya pada satu hari saja, hari berikutnya kembali mengalami penurunan ke angka 7.100 dan 7.300," kata Doni.
Baca juga: Dinkes Kalbar umumkan hasil tes "swab" perdana laboratorium RS Untan Pontianak
"Jumlah laboratorium yang sudah dilaporkan kepada Gugus Tugas, mulai beroperasi, mulai dari yang belajar dengan skala kecil sampai dengan yang kapasitas besar telah mencapai 60 laboratorium sedangkan ada sekitar 55 laboratorium lagi yang akan beroperasi," katanya.
Doni mengemukakan rencana untuk merekrut personel TNI/Polri yang memiliki kualifikasi melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung percepatan pemeriksaan COVID-19 dan menggelar pelatihan pemeriksaan laboratorium.
"Kita melihat SDM untuk pemeriksaan lab jumlahnya masih terbatas, tapi kita tetap optimal untuk melatih mereka beberapa hari terakhir ada pelatihan virtual dan penambahan dari unsur TNI/Polri dari RS TNI/Polri di sejumlah provinsi dan kota. Kita berupaya tingkatkan kinerja karena lab," katanya, menambahkan saat ini rata-rata petugas laboratorium hanya bekerja pada hari kerja.
Dia juga mengemukakan pentingnya pengintegrasian laboratorium di berbagai kementerian dan lembaga.
"Seluruh instansi yang punya lab belum terintegrasi dan selama ini seluruh lab hanya melapor ke instansi vertikalnya. Ini tantangan kami untuk mengajak seluruh kepala lab memprioritaskan pelaporan ke Gugus Tugas sehingga ke depan diharapkan laporan lab ke Gugus Tugas akan paralel, tetap melapor ke instansi vertikal tapi juga melapor ke Gugus Tugas, jadi data harian bisa lebih akurat," katanya.
Hingga Minggu (11/5) jumlah kumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 14.032 orang, 2.698 orang dinyatakan sudah sembuh dan 973 orang meninggal dunia.
Kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, paling banyak di DKI Jakarta (5.190), disusul Jawa Timur (1.502), Jawa Barat (1.437), Jawa Tengah (978), Sulawesi Selatan (722), Banten (533), Nusa Tenggara Barat (330), Bali (331), Papua (308), Sumatera Barat (299), Sumatera Selatan (278), dan Kalimantan Selatan (263).
Baca juga: Kalbar periksa mandiri swab PDP COVID-19 di Lab FK Untan
Baca juga: Kalbar ajukan pengadaan Laboratorium Spesimen Covid-19
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020