Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta kepada satuan-satuan pendidikan di provinsi itu untuk memaksimalkan penerapan pendidikan inklusi dan multikultural dalam upaya meningkatkan Index Pembangunan Manuasia (IPM) Kalbar.
"Melalui webinar ini, saya meminta kepada semua pihak terkait khususnya para pendidik untuk memaksimalkan penerapan pendidikan inklusi dan multikultural untuk meningkatkan IPM kita," kata Ria Norsan saat membuka webinar dengan tema "Peningkatan IPM Kalbar melalui Pendidikan Inklusi dan Multikultural, Rabu.
Dia menjelaskan, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Sedangkan Pendikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti perbedaan atau politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas dan melihat masyarakat secara lebih luas.
Ria Norsan mengatakan salah satu peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan dan saat ini pendidikan di Kalbar tahun 2019 mencapai kemajuan sedang yakni 67,65. Angka ini naik dari tahun 2018 yakni 66,98 kemudian angka rata-rata lama sekolah di Kalbar 7,92.
"Artinya lama sekolah masyarakat Kalbar hanya setara kelas 1 SMP sampai 2 SMP dan inilah tantangan bagi Kalbar untuk mencapai angka harapan lama sekolah yakni 12,5," tuturnya.
Dikatakannya, penyebab dari anak-anak di Kalbar putus sekolah, sebagian besar disebabkannya oleh masalah ekonomi, karena orang tua tidak mampu. Kemudian pernikahan dini dan dengan anak-anak putus pendidikan.
"Maka tingkat pendidikan kita rendah dan kepada IPM. Kemudian upaya yang sudah dilakukan Pemprov Kalbar dalam peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan IPM di Kalbar misalnya menganggarkan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD bahkan lebih dari pada 20 persen," kata Ria Norsan.
Kemudian memberikan biaya sekolah gratis di tingkat SMA/SMK supaya anak-anak kita setelah tamat SMP tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk melanjutkan di tingkat SMA/SMK.
"Mudah-mudahan dengan program kita menggratiskan biaya sekokah SMA/SMK dapat mendongkrak mutu pendidikan dan IPM di Kalbar," harapnya
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Muhammad Ali Daud mengatakan seminar ini diharapkan dapat menjalin aspirasi masyarakat dalam meningkatkan IPM Kalbar yang relatif masih rendah.
"IPM itu diukur dengan indeks pembanguan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini dewan pendidikan akan fokus pada peningkatan IPM di sektor pendidikan, termasuk pendidikan inkluisi dan pendidikan multikultural," kata M Ali.
Untuk itu, pihaknya telah menghimpun sejumlah bahan pembelajaran dari berbagai komponen masyarakat yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui dewan pendidikan yang ada di daerah.
"Fungsi Dewan Pendidikan adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Tugas dewan pendidikan adalah menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati, walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Melalui webinar ini, saya meminta kepada semua pihak terkait khususnya para pendidik untuk memaksimalkan penerapan pendidikan inklusi dan multikultural untuk meningkatkan IPM kita," kata Ria Norsan saat membuka webinar dengan tema "Peningkatan IPM Kalbar melalui Pendidikan Inklusi dan Multikultural, Rabu.
Dia menjelaskan, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Sedangkan Pendikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti perbedaan atau politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas dan melihat masyarakat secara lebih luas.
Ria Norsan mengatakan salah satu peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan dan saat ini pendidikan di Kalbar tahun 2019 mencapai kemajuan sedang yakni 67,65. Angka ini naik dari tahun 2018 yakni 66,98 kemudian angka rata-rata lama sekolah di Kalbar 7,92.
"Artinya lama sekolah masyarakat Kalbar hanya setara kelas 1 SMP sampai 2 SMP dan inilah tantangan bagi Kalbar untuk mencapai angka harapan lama sekolah yakni 12,5," tuturnya.
Dikatakannya, penyebab dari anak-anak di Kalbar putus sekolah, sebagian besar disebabkannya oleh masalah ekonomi, karena orang tua tidak mampu. Kemudian pernikahan dini dan dengan anak-anak putus pendidikan.
"Maka tingkat pendidikan kita rendah dan kepada IPM. Kemudian upaya yang sudah dilakukan Pemprov Kalbar dalam peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan IPM di Kalbar misalnya menganggarkan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD bahkan lebih dari pada 20 persen," kata Ria Norsan.
Kemudian memberikan biaya sekolah gratis di tingkat SMA/SMK supaya anak-anak kita setelah tamat SMP tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk melanjutkan di tingkat SMA/SMK.
"Mudah-mudahan dengan program kita menggratiskan biaya sekokah SMA/SMK dapat mendongkrak mutu pendidikan dan IPM di Kalbar," harapnya
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Muhammad Ali Daud mengatakan seminar ini diharapkan dapat menjalin aspirasi masyarakat dalam meningkatkan IPM Kalbar yang relatif masih rendah.
"IPM itu diukur dengan indeks pembanguan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini dewan pendidikan akan fokus pada peningkatan IPM di sektor pendidikan, termasuk pendidikan inkluisi dan pendidikan multikultural," kata M Ali.
Untuk itu, pihaknya telah menghimpun sejumlah bahan pembelajaran dari berbagai komponen masyarakat yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui dewan pendidikan yang ada di daerah.
"Fungsi Dewan Pendidikan adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Tugas dewan pendidikan adalah menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati, walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020