Usai memimpin demo penolakan Rancanagan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) dan diterima anggota DPRD Kalbar, Sultan Pontianak, Syarif Machmud Alqadrie menyatakan dirinya mewakili berbagai unsur dan elemen masyarakat, baik itu dari para tokoh, umat maupun ormas yang ada di Kalbar, akan mempertahankan Pancasila hingga tetes darah terakhir.
"Seandainya RUU HIP ini tetap di sahkan oleh pusat, maka dengan ini saya nyatakan kebijakan bahwa kita siap angkat senjata untuk perang. Kami akan pertahankan dasar negara kita ini sampai darah penghabisan," kata Sultan Syarif Machmud Alqadrie di Kantor DPRD Kalbar, Jumat.
Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah final dan tidak boleh dirubah. Apalagi dengan merubahnya menjadi Trisila dan Ekasila. Dimana nantinya akan menumbuhkan kembali faham PKI di Indonesia.
"Untuk itu hari ini kami meminta kepada DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasi kami yang dengan tegas menolak pengesahan RUU HIP itu," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan, Habib Rizal, ia mengatakan demo saat ini merupakan ratusan masa dari lintas eknis lintas organisasi Kalbar. Dimana demo yang di koordinir oleh Keraton Kadriah Pontianak ini meminta kepada anggota Dewan Kalbar untuk menjadi penyambung lidah masyarakat Kalbar agar menolak RUU HIP.
"Kami menolak RUU HIP ini karena poin-poin didalamnya adalah mengkibiri Pancasila. Maka kami minta harus ditolak dan jangan lagi dibahas di DPR RI," katanya.
Dikatakanya, dari tuntutan demo ini juga meminta kepada DPRI Kalbar untuk memperjuangkan nama baik Sultan Abdul Hamid II yang saat ini dicemooh dan dihina dengan mengecap Sultan sebagai penghianat oleh HM Hendropriyono.
"Kepada yang bersangkutan, HM Hendropriyono ini, kami minta harus diproses secara hukum," tegasnya.
Dijelaskanya, dari hasil dialog utusan pendemo bersama anggota DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad itu, ada enam orang anggota dewan yang mewakili enam fraksi yaitu, Fraksi Nasden, Gerindra, PPP, Golkar, PKS dan PDIP.
"Kepada kami dikatakan, semua perwakilan fraksi ini menyatakan penolakan terhadap RUU HIP itu dan mendukung penuh Sultan Hamid II sebagai pahlawan. Dan, kepada perwakilan fraksi ini, akan kami serahkan format khusus yang isinya penolakan RUU HIP, mendesak pengusutan penghinaan Sultan Hamid II serta meminta Sultan Hamid II untuk mendapatkan gelar pahlawan. Mudah-mudahan DPRD Kalbar dapat segera dikirimkan ke pusat. Saya berharap aspirasi kita ini dapat segera direalisasikan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Seandainya RUU HIP ini tetap di sahkan oleh pusat, maka dengan ini saya nyatakan kebijakan bahwa kita siap angkat senjata untuk perang. Kami akan pertahankan dasar negara kita ini sampai darah penghabisan," kata Sultan Syarif Machmud Alqadrie di Kantor DPRD Kalbar, Jumat.
Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah final dan tidak boleh dirubah. Apalagi dengan merubahnya menjadi Trisila dan Ekasila. Dimana nantinya akan menumbuhkan kembali faham PKI di Indonesia.
"Untuk itu hari ini kami meminta kepada DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasi kami yang dengan tegas menolak pengesahan RUU HIP itu," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan, Habib Rizal, ia mengatakan demo saat ini merupakan ratusan masa dari lintas eknis lintas organisasi Kalbar. Dimana demo yang di koordinir oleh Keraton Kadriah Pontianak ini meminta kepada anggota Dewan Kalbar untuk menjadi penyambung lidah masyarakat Kalbar agar menolak RUU HIP.
"Kami menolak RUU HIP ini karena poin-poin didalamnya adalah mengkibiri Pancasila. Maka kami minta harus ditolak dan jangan lagi dibahas di DPR RI," katanya.
Dikatakanya, dari tuntutan demo ini juga meminta kepada DPRI Kalbar untuk memperjuangkan nama baik Sultan Abdul Hamid II yang saat ini dicemooh dan dihina dengan mengecap Sultan sebagai penghianat oleh HM Hendropriyono.
"Kepada yang bersangkutan, HM Hendropriyono ini, kami minta harus diproses secara hukum," tegasnya.
Dijelaskanya, dari hasil dialog utusan pendemo bersama anggota DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad itu, ada enam orang anggota dewan yang mewakili enam fraksi yaitu, Fraksi Nasden, Gerindra, PPP, Golkar, PKS dan PDIP.
"Kepada kami dikatakan, semua perwakilan fraksi ini menyatakan penolakan terhadap RUU HIP itu dan mendukung penuh Sultan Hamid II sebagai pahlawan. Dan, kepada perwakilan fraksi ini, akan kami serahkan format khusus yang isinya penolakan RUU HIP, mendesak pengusutan penghinaan Sultan Hamid II serta meminta Sultan Hamid II untuk mendapatkan gelar pahlawan. Mudah-mudahan DPRD Kalbar dapat segera dikirimkan ke pusat. Saya berharap aspirasi kita ini dapat segera direalisasikan," pungkasnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020