Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menegaskan pihaknya mewujudkan pengelolaan perikanan partisipatif untuk memaksimalkan subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan yang mendukung program pemberian makanan bergizi pada Januari 2025 dengan melibatkan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Kalimantan Barat.
"Subsektor perikanan tangkap memiliki peran strategis sebagai sumber bahan pangan, pembukaan lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang melimpah, di mana berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022, potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711, termasuk perairan Kalbar, mencapai 1,3 juta ton per tahun," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson saat menghadiri Pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang berlangsung di Pontianak, Rabu.
Namun, Harisson mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, rumitnya koordinasi antarinstansi, perubahan regulasi, hingga keterbatasan sarana prasarana dan ketersediaan BBM untuk nelayan.
"Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemangku kepentingan yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta USAID Ber-IKAN sepakat membentuk KPBP. Komite ini diharapkan menjadi platform sinergi dan inovasi untuk meningkatkan pengelolaan perikanan berbasis partisipasi," tuturnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan USAID melalui program USAID Ber-IKAN yang telah bermitra dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
"Kami percaya, dengan kolaborasi semua pihak, kita dapat menangani isu keberlanjutan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Harisson.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Frans Zeno menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalbar tentang pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Barat.
"Kita bersyukur dalam pembentukan ini bisa di dukung oleh USAID Ber-IKAN yang juga menegaskan komitmen mendukung perikanan skala kecil yang memainkan peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan. Hari ini menjadi tonggak sejarah dengan inisiasi forum kolaborasi antarpelaku di sektor perikanan, mulai dari nelayan, industri, akademisi, hingga kelompok masyarakat," kata Frans Zeno.
Forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi informasi, kolaborasi, dan solusi atas berbagai tantangan seperti kesehatan ekosistem laut, konservasi keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan perikanan.
"Pengelolaan perikanan berbasis partisipasi menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola perikanan skala kecil di Kalbar. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan rencana pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan," katanya.
Melalui KPBP, Kalimantan Barat akan mendorong program-program inovatif untuk memperkuat sektor perikanan, termasuk optimalisasi potensi sumber daya laut dan pengembangan tata kelola berbasis keberlanjutan. Pemerintah berharap sinergi dengan USAID dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus terjalin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui perikanan yang bertanggung jawab.
"Dengan kolaborasi ini, sektor kelautan dan perikanan Kalimantan Barat diharapkan menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah ini," tuturnya.
