Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta kepada setiap SKPD yang ada di Kalbar untuk bisa transparan terkait pelaksanaan proyek pembangunan fisik atau pengadaan di provinsi itu.
"Untuk keuangan kita minta kepada semua SKPD untuk mendata semua aset yang ada dan melakukan transparansi kepada publik, terkait penggunaan anggaran dan aset yang ada. Termasuk setiap proyek pembangunan dan pengadaan yang dilakukan setiap SKPD," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Hal itu disampaikan, terkait kontraktor atau perusahaan yang diwajibkan untuk menyetorkan kembali dana kepada pemerintah karena pekerjaannya tidak sesuai. Ia minta hal itu untuk disampaikan kepada publik, agar semua tahu kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar.
"Kalau perlu kontraktor yang pekerjaannya tidak sesuai, jangan lagi dipakai, karena jangan sampai mereka mau enaknya saja dan ketika ada masalah, pemerintah yang disalahkan oleh masyarakat," tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan, saat ini ada sejumlah perusahaan yang diminta untuk mengembalikan dana pekerjaannya oleh BPK. Menurutnya, jika BPK sudah meminta perusahaan untuk mengembalikan anggaran pengerjaan proyek yang ia dapat, maka dipastikan proyek itu bermasalah.
"Saya tidak ingin menyebutkan nama perusahaannya, namun, bocorannya perusahaan yang diminta untuk mengembalikan dananya itu adalah perusahaan yang mengerjakan proyek yang berasal dari dana APBN, karena perusahaan itu melakukan mark up untuk menyelesaikan proyeknya," katanya.
Sebagai Gubernur, dirinya ingin setiap proyek pembangunan yang dilakukan di Kalbar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang bonafid dan memiliki integritas dalam menjalankan pekerjaannya.
"Karena saat ini kebanyakan kontraktor yang ada hanya sebatas kedok, mereka ikut lelang dan menang, ujung-ujungnya proyek yang ia dapat dijual kepada perusahaan lain. Ini yang saya tidak mau dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk memproses perusahaan-perusahaan yang seperti ini," kata Sutarmidji.
Dirinya menegaskan, berbicara seperti itu karena dia berani memastikan kalau tidak pernah menunjuk siapa pun untuk mendapatkan proyek, melainkan harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Silahkan cek saja setiap proyek yang ada di Kalbar, kalau ada nama anak saya, atau menantu saya yang mendapatkan proyek, silahkan laporkan. Karena saya sudah menegaskan kepada mereka untuk tidak main proyek," kata Sutarmidji.
Baca juga: Gubernur keluhkan biaya pengadaan alkes untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Disbun Kalbar fokus pengadaan bibit dan pupuk selama wabah COVID-19
Baca juga: Sekda Kubu Raya tegaskan pengadaan masker kain tak gunakan dana APBD
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Untuk keuangan kita minta kepada semua SKPD untuk mendata semua aset yang ada dan melakukan transparansi kepada publik, terkait penggunaan anggaran dan aset yang ada. Termasuk setiap proyek pembangunan dan pengadaan yang dilakukan setiap SKPD," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Hal itu disampaikan, terkait kontraktor atau perusahaan yang diwajibkan untuk menyetorkan kembali dana kepada pemerintah karena pekerjaannya tidak sesuai. Ia minta hal itu untuk disampaikan kepada publik, agar semua tahu kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar.
"Kalau perlu kontraktor yang pekerjaannya tidak sesuai, jangan lagi dipakai, karena jangan sampai mereka mau enaknya saja dan ketika ada masalah, pemerintah yang disalahkan oleh masyarakat," tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan, saat ini ada sejumlah perusahaan yang diminta untuk mengembalikan dana pekerjaannya oleh BPK. Menurutnya, jika BPK sudah meminta perusahaan untuk mengembalikan anggaran pengerjaan proyek yang ia dapat, maka dipastikan proyek itu bermasalah.
"Saya tidak ingin menyebutkan nama perusahaannya, namun, bocorannya perusahaan yang diminta untuk mengembalikan dananya itu adalah perusahaan yang mengerjakan proyek yang berasal dari dana APBN, karena perusahaan itu melakukan mark up untuk menyelesaikan proyeknya," katanya.
Sebagai Gubernur, dirinya ingin setiap proyek pembangunan yang dilakukan di Kalbar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang bonafid dan memiliki integritas dalam menjalankan pekerjaannya.
"Karena saat ini kebanyakan kontraktor yang ada hanya sebatas kedok, mereka ikut lelang dan menang, ujung-ujungnya proyek yang ia dapat dijual kepada perusahaan lain. Ini yang saya tidak mau dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk memproses perusahaan-perusahaan yang seperti ini," kata Sutarmidji.
Dirinya menegaskan, berbicara seperti itu karena dia berani memastikan kalau tidak pernah menunjuk siapa pun untuk mendapatkan proyek, melainkan harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Silahkan cek saja setiap proyek yang ada di Kalbar, kalau ada nama anak saya, atau menantu saya yang mendapatkan proyek, silahkan laporkan. Karena saya sudah menegaskan kepada mereka untuk tidak main proyek," kata Sutarmidji.
Baca juga: Gubernur keluhkan biaya pengadaan alkes untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Disbun Kalbar fokus pengadaan bibit dan pupuk selama wabah COVID-19
Baca juga: Sekda Kubu Raya tegaskan pengadaan masker kain tak gunakan dana APBD
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020