Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, elpiji subsidi atau tabung tiga kilogram hingga saat ini stoknya cukup dan aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Hari ini kami bersama Pertamina melakukan operasi pasar menjual elpiji susbidi di kawasan Pasar Dahlia yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan harga jualnya sesuai HET(harga eceran tertinggi) sebesar Rp16.500 per tabung," kata Edi Rusdi Kamtono seusai meninjau langsung operasi pasar elpiji subsidi di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, antrian dalam seminggu terakhir disebabkan bukan elpiji subsidinya yang langka, tetapi di tingkat pengecer atau di warung harga jualnya lebih tinggi dari HET sebesar Rp16.500 per tabung, tetapi di tingkat pengecer (tidak resmi) bahkan harga jualnya bisa mencapai Rp22 ribu per tabung.
"Makanya, hari ini dilakukan operasi pasar elpiji subsidi sehingga memudahkan masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya dengan harga jual sesuai HET," ungkapnya.
Edi menambahkan, dalam hal ini (terjadinya antrian di pangkalan) pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengecek kalau ada pihak pangkalan atau pengecer yang memanfaatkan situasi seperti itu.
Dia juga mengingatkan kepada para pelaku usaha menengah, seperti restoran, rumah makan, serta rumah tangga yang tergolong mampu agar tidak menggunakan elpiji subsidi ini, tetapi bisa menggunakan yang nonsubsidi, seperti Bright Gas 5,5 kilogram ke atas.
"Supaya masyarakat yang tidak mampu bisa terlayani atau dengan mudah mendapatkan elpipi subsidi yang memang hak mereka (masyarakat tidak mampu) dan UKM," katanya.
Dia menambahkan, seharusnya stok atau kuota untuk Kota Pontianak sekitar 21 ribuan tabung per harinya sudah cukup.
"Silakan saja pihak rumah makan, restoran, hotel dan termasuk laundry untuk berusaha, tetapi jangan menggunakan elpiji subsidi, karena itu memang haknya masyarakat tidak mampu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menambahkan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan razia atau sidak di rumah-rumah makan, restoran dan laudry agar mereka tidak menggunakan lagi elpiji tiga kilogram tersebut.
Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan mengatakan, ketersediaan stok elpiji lebih dari aman. Bahkan dengan adanya alokasi tahun 2020 dari pemerintah, kondisinya sudah lebih dari cukup.
"Operasi pasar hari ini menujukkan kepedulian pemerintah dan Pertamina kepada masyarakat dalam memudahkan masyarakat mendapatkan elpiji subsidi," ujarnya.
Dia menambahkan, kebutuhan elpiji subsidi di Kota Pontianak dari 12 agen yang melayani masyarakat Pontianak, mencapai 21 ribu lebih tabung per hari.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan, bahkan ada sejumlah pangkalan dan agen elpiji yang dikenakan sanksi oleh Pertamina.
"Sanksi berupa pemotongan alokasi atau kuota, bahkan hingga pencabutan izin pangkalan," tegasnya.
Ia menambahkan, bagi pangkalan yang terbukti ilegal, beroperasi di luar ketentuan dan merugikan masyarakat, pihaknya akan mencabut izin pangkalannya.
Weddy menuturkan, Pertamina sudah membuat kebijakan dengan mewajibkan pangkalan hanya melayani satu orang untuk satu tabung elpiji subsidi. "Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengecer yang membeli lebih dari satu tabung setiap kali pembelian," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Hari ini kami bersama Pertamina melakukan operasi pasar menjual elpiji susbidi di kawasan Pasar Dahlia yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan harga jualnya sesuai HET(harga eceran tertinggi) sebesar Rp16.500 per tabung," kata Edi Rusdi Kamtono seusai meninjau langsung operasi pasar elpiji subsidi di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, antrian dalam seminggu terakhir disebabkan bukan elpiji subsidinya yang langka, tetapi di tingkat pengecer atau di warung harga jualnya lebih tinggi dari HET sebesar Rp16.500 per tabung, tetapi di tingkat pengecer (tidak resmi) bahkan harga jualnya bisa mencapai Rp22 ribu per tabung.
"Makanya, hari ini dilakukan operasi pasar elpiji subsidi sehingga memudahkan masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya dengan harga jual sesuai HET," ungkapnya.
Edi menambahkan, dalam hal ini (terjadinya antrian di pangkalan) pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengecek kalau ada pihak pangkalan atau pengecer yang memanfaatkan situasi seperti itu.
Dia juga mengingatkan kepada para pelaku usaha menengah, seperti restoran, rumah makan, serta rumah tangga yang tergolong mampu agar tidak menggunakan elpiji subsidi ini, tetapi bisa menggunakan yang nonsubsidi, seperti Bright Gas 5,5 kilogram ke atas.
"Supaya masyarakat yang tidak mampu bisa terlayani atau dengan mudah mendapatkan elpipi subsidi yang memang hak mereka (masyarakat tidak mampu) dan UKM," katanya.
Dia menambahkan, seharusnya stok atau kuota untuk Kota Pontianak sekitar 21 ribuan tabung per harinya sudah cukup.
"Silakan saja pihak rumah makan, restoran, hotel dan termasuk laundry untuk berusaha, tetapi jangan menggunakan elpiji subsidi, karena itu memang haknya masyarakat tidak mampu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menambahkan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan razia atau sidak di rumah-rumah makan, restoran dan laudry agar mereka tidak menggunakan lagi elpiji tiga kilogram tersebut.
Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan mengatakan, ketersediaan stok elpiji lebih dari aman. Bahkan dengan adanya alokasi tahun 2020 dari pemerintah, kondisinya sudah lebih dari cukup.
"Operasi pasar hari ini menujukkan kepedulian pemerintah dan Pertamina kepada masyarakat dalam memudahkan masyarakat mendapatkan elpiji subsidi," ujarnya.
Dia menambahkan, kebutuhan elpiji subsidi di Kota Pontianak dari 12 agen yang melayani masyarakat Pontianak, mencapai 21 ribu lebih tabung per hari.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan, bahkan ada sejumlah pangkalan dan agen elpiji yang dikenakan sanksi oleh Pertamina.
"Sanksi berupa pemotongan alokasi atau kuota, bahkan hingga pencabutan izin pangkalan," tegasnya.
Ia menambahkan, bagi pangkalan yang terbukti ilegal, beroperasi di luar ketentuan dan merugikan masyarakat, pihaknya akan mencabut izin pangkalannya.
Weddy menuturkan, Pertamina sudah membuat kebijakan dengan mewajibkan pangkalan hanya melayani satu orang untuk satu tabung elpiji subsidi. "Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengecer yang membeli lebih dari satu tabung setiap kali pembelian," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020