Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Prof Dr Eddy Suratman mengingatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran karena menjadi pendorong pergerakan ekonomi setempat.
"Dari pemaparan Presiden Joko Widodo penyerapan anggaran masih rendah. Khusus Kalbar baru mencapai 22 persen. Nah, itu harus dimaksimalkan dan apa kendalanya," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Eddy menyebutkan bahwa pertumbuhan dan pergerakan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19 saat ini tergantung belanja pemerintah sehingga kalau penyerapan rendah maka ekonomi akan terpengaruh pula.
"Untuk itu, perlu dimaksimalkan belanja modal karena dengan hal itu berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat. Kalau penyerapan rendah, itu mengapa. Masyarakat tentu dirugikan. Harusnya pada Juli penyerapan anggaran 60 persen," papar dia.
Pimpinan daerah juga perlu mengevaluasi rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, jika ada masalah dengan pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mampu menyerap anggaran maka bisa diganti saja dengan yang lainnya karena masih banyak mampu.
"Gubernur Kalbar bisa saja mengevaluasi pimpinan atau kepala dinas terkait soal rendahnya penyerapan anggaran," kata dia.
Ia menambahkan, kalau terkendala tender proyek lambat atau karena ada masih persoalan kontraktor harus diselesaikan.
"Jangan sampai persoalan ini terus terjadi setiap tahun. Persoalan tender harus diselesaikan dengan baik dan cepat," kata dia.
Kemudian, kalau penyerapan anggaran rendah karena dampak pandemi COVID-19, tetapi mengapa daerah lainnya masih tetap tinggi. Nah, alasan COVID-19 semestinya bukan alasan atau terbantahkan dengan potret penyerapan daerah lainnya yang tinggi.
"Kembali, secara umum perlu dievaluasi oleh pimpinan daerah agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Kondisi saat ini, belanja pemerintah lah yang maksimal mendorong perekonomian daerah. Jadi pemanfaatan harus maksimal," kata dia.
Terkait stimulus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi sebenarnya sudah ada. Nah, itu tinggal dimaksimalkan di lapangan. Stimulus diharapkan mampu membuat ekonomi negara ini bisa bertahan dan tumbuh.
"Namun, persoalan di lapangan terkadang pada data. Dari aspek apa pun, data kita belum maksimal. Stimulus ratusan triliun rupiah yang disalurkan melalui Himbara dan lainnya harus dimaksimalkan. Sehingga ekonomi kita bergerak," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Dari pemaparan Presiden Joko Widodo penyerapan anggaran masih rendah. Khusus Kalbar baru mencapai 22 persen. Nah, itu harus dimaksimalkan dan apa kendalanya," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Eddy menyebutkan bahwa pertumbuhan dan pergerakan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19 saat ini tergantung belanja pemerintah sehingga kalau penyerapan rendah maka ekonomi akan terpengaruh pula.
"Untuk itu, perlu dimaksimalkan belanja modal karena dengan hal itu berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat. Kalau penyerapan rendah, itu mengapa. Masyarakat tentu dirugikan. Harusnya pada Juli penyerapan anggaran 60 persen," papar dia.
Pimpinan daerah juga perlu mengevaluasi rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, jika ada masalah dengan pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mampu menyerap anggaran maka bisa diganti saja dengan yang lainnya karena masih banyak mampu.
"Gubernur Kalbar bisa saja mengevaluasi pimpinan atau kepala dinas terkait soal rendahnya penyerapan anggaran," kata dia.
Ia menambahkan, kalau terkendala tender proyek lambat atau karena ada masih persoalan kontraktor harus diselesaikan.
"Jangan sampai persoalan ini terus terjadi setiap tahun. Persoalan tender harus diselesaikan dengan baik dan cepat," kata dia.
Kemudian, kalau penyerapan anggaran rendah karena dampak pandemi COVID-19, tetapi mengapa daerah lainnya masih tetap tinggi. Nah, alasan COVID-19 semestinya bukan alasan atau terbantahkan dengan potret penyerapan daerah lainnya yang tinggi.
"Kembali, secara umum perlu dievaluasi oleh pimpinan daerah agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Kondisi saat ini, belanja pemerintah lah yang maksimal mendorong perekonomian daerah. Jadi pemanfaatan harus maksimal," kata dia.
Terkait stimulus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi sebenarnya sudah ada. Nah, itu tinggal dimaksimalkan di lapangan. Stimulus diharapkan mampu membuat ekonomi negara ini bisa bertahan dan tumbuh.
"Namun, persoalan di lapangan terkadang pada data. Dari aspek apa pun, data kita belum maksimal. Stimulus ratusan triliun rupiah yang disalurkan melalui Himbara dan lainnya harus dimaksimalkan. Sehingga ekonomi kita bergerak," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020