Harisson instruksikan OPD percepat penyerapan anggaran belanja

Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat penyerapan anggaran belanja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya berharap belanja pemerintah itu dipercepat, tidak perlu berlama-lama berada di kas," ujar Harisson saat menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) APBN dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) T.A. 2024 di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan kategori pertumbuhan ekonomi nasional itu 4,9 persen, sedangkan di Kalbar sebesar 4,27 persen, masih di bawah nasional, hal tersebut menjadi perhatian bagi kita semua karena satu di antara hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah tersebut menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi di Kalbar, tanpa belanja pemerintah ekonomi di Kalbar akan susah bergerak," katanya.

Ia mengatakan di level provinsi kami mempunyai grup para kepala perangkat daerah yang menampilkan realisasi belanja daerah serta klarifikasi terhadap hal yang dibelanjakan.

"Saya menekankan, belanja tersebut dilakukan dengan cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efesien agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat daerah," kata Harisson.

Hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi para wali kota, organisasi vertikal dan semua pihak yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai kategori nasional ke depannya.

Selain itu, Harisson juga mengajak semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pemerintah pusat agar pembangunan Indonesia bergerak selaras, manfaatkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

"Melaksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana desa dalam pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan sunting dan pengendalian inflasi," tuturnya.