Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (BEM Poltesa), Kalimantan Barat, meminta DPRD mengawasi betul APBN Perubahan menjelang Pilkada 2020 sehingga sesuai peruntukannya untuk masyarakat dan pembangunan daerah.
"Saat ini harusnya APBDP sudah melewati tahap pembahasan dan kesepakatan antara eksekutif dan DPRD. Kiami meminta di tahap ini DPRD Sambas betul-betul menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal demi menjaga agar uang rakyat ini tepat sasaran sesuai skala prioritas dan tidak melenceng dari semangat RPJP dan RPJM daerah.. Tidak ada kesepakatan program dan kegiatan insidentil yang diusulkan oleh eksekutif karena ada petahana yang maju lagi," ujar Presiden BEM Poltesa, Irfan Rabbani saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Ia menambahkan DPRD Sambas harus selektif dalam telaah usulan program dan kegiatan dari eksekutif agar tidak dimanfaatkan menjadi amunisi kampanye terselubung kepentingan salah satu bakal calon, terutama petahana.
"Kami akan terus mengontrol tahapan ini agar dilakukan sesuai koridor tidak ada istilah pemakluman potong kompas tahapan. Jika ini terjadi mengindikasikan ketidakpatuhan, ketidakseriusan pemangku jabatan dalam mengelola uang rakyat maka DPRD Sambas harus berani menolak untuk dilakukan pembahasan RKUA/PPAS perubahan tersebut,"kata dia.
Lanjutnya, apabila tahapan pertama dan kedua tidak dilalui sesuai peraturan dan ketentuan APBD, tahap berikutnya eksekutif menyusun RKA SKPD perubahan. Pihaknya mewanti-wanti kepada anggota DPRD Sambas untuk tidak gegabah dalam membahas usulan RKA SKPD dan mengutuk keras upaya-upaya tawar menawar dan kesepakatan tertentu dalam pembahasan.
"DPRD Sambas harus betul-betul menjadi penyambung lidah rakyat agar penyelenggara pemerintahan dapat menghasilkan dan taat dengan asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien," jelas dia.
BEM Poltesa mengingatkan bahwa jangan sampai APBDP seperti martir yang ditembakkan untuk kepentingan pemenangan Pilkada pasangan calon tertentu.
"Kembali kami akan monitor kegiatan pada belanja modal, hibah dan bansos yang dialokasikan di APBDP 2020 ini. Hal itu dikarenakan ini berpotensi digunakan oleh petahana untuk memobilisasi kekuatannya secara sistemik," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Saat ini harusnya APBDP sudah melewati tahap pembahasan dan kesepakatan antara eksekutif dan DPRD. Kiami meminta di tahap ini DPRD Sambas betul-betul menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal demi menjaga agar uang rakyat ini tepat sasaran sesuai skala prioritas dan tidak melenceng dari semangat RPJP dan RPJM daerah.. Tidak ada kesepakatan program dan kegiatan insidentil yang diusulkan oleh eksekutif karena ada petahana yang maju lagi," ujar Presiden BEM Poltesa, Irfan Rabbani saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Ia menambahkan DPRD Sambas harus selektif dalam telaah usulan program dan kegiatan dari eksekutif agar tidak dimanfaatkan menjadi amunisi kampanye terselubung kepentingan salah satu bakal calon, terutama petahana.
"Kami akan terus mengontrol tahapan ini agar dilakukan sesuai koridor tidak ada istilah pemakluman potong kompas tahapan. Jika ini terjadi mengindikasikan ketidakpatuhan, ketidakseriusan pemangku jabatan dalam mengelola uang rakyat maka DPRD Sambas harus berani menolak untuk dilakukan pembahasan RKUA/PPAS perubahan tersebut,"kata dia.
Lanjutnya, apabila tahapan pertama dan kedua tidak dilalui sesuai peraturan dan ketentuan APBD, tahap berikutnya eksekutif menyusun RKA SKPD perubahan. Pihaknya mewanti-wanti kepada anggota DPRD Sambas untuk tidak gegabah dalam membahas usulan RKA SKPD dan mengutuk keras upaya-upaya tawar menawar dan kesepakatan tertentu dalam pembahasan.
"DPRD Sambas harus betul-betul menjadi penyambung lidah rakyat agar penyelenggara pemerintahan dapat menghasilkan dan taat dengan asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien," jelas dia.
BEM Poltesa mengingatkan bahwa jangan sampai APBDP seperti martir yang ditembakkan untuk kepentingan pemenangan Pilkada pasangan calon tertentu.
"Kembali kami akan monitor kegiatan pada belanja modal, hibah dan bansos yang dialokasikan di APBDP 2020 ini. Hal itu dikarenakan ini berpotensi digunakan oleh petahana untuk memobilisasi kekuatannya secara sistemik," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020