Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kalbar menyampaikan keluhan sejumlah perusahaan percetakan terkait pemenang lelang pengadaan alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2020 di mana perusahaan pemenang lelang berada di luar Kalbar.
"Kami telah menerima keluhan dari perusahaan percetakan di Kalbar yang menyesalkan pemenang lelang APK dari luar yakni domisili di Kota Denpasar Bali," kata Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Kalbar, Syariful Hamzah Nauli di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa anggaran Pilkada diambil dari APBD Kalbar dan saat ini pilkada tetap dilaksanakan agar pemerintah dapat terus mengucurkan dana di daerah sehingga daya beli masyarakat meningkat.
"Jika yang dapat kerjaan dari luar Kalbar berarti uang pemerintah daerah kabupaten yang menggelar pilkada di Kalbar dinikmati orang luar, bukan di disini," kata dia.
Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi saat ini tentu menyulitkan pihak KPU kabupaten di Kalbar untuk berkoordinasi dengan pihak percetakan layar baik koordinasikan tentang disain, materi, serta kualitas hasil barang yang dicetak.
"Kami melihat perusahaan dari luar Kalbar yakni dari Bali yang dinyatakan menang bukan penawar terendah, tapi peringkat 8 harga penawaran. Dengan ini kami menilai KPU tidak peduli UKM Kalbar," kata dia.
Ia membandingkan dengan pengadaan alat kesehatan di Dinkes yang bisa membuat ketentuan bahwa perusahaan yang ikut jadi penyedia jasa harus perusahaan yang berdomisili di Kalbar.
"Itu tentu sangat baik agar anggaran yang digunakan dari APBD Kalbar tidak lari dinikmati pengusaha dan pekerja di luar Kalbar," kata dia.
Terdapat tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Proses Pilkada 2020 ini tengah memasuki masa kampanye.
Baca juga: Hamdi Jafar - Jhon Itang tak hadir saat deklarasi kesepakatan Pilkada damai
Baca juga: Sekda Sintang ingatkan ASN netral dalam pilkada
Baca juga: Pjs Bupati Sambas pimpin ikrar netralitas ASN dalam pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kami telah menerima keluhan dari perusahaan percetakan di Kalbar yang menyesalkan pemenang lelang APK dari luar yakni domisili di Kota Denpasar Bali," kata Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Kalbar, Syariful Hamzah Nauli di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa anggaran Pilkada diambil dari APBD Kalbar dan saat ini pilkada tetap dilaksanakan agar pemerintah dapat terus mengucurkan dana di daerah sehingga daya beli masyarakat meningkat.
"Jika yang dapat kerjaan dari luar Kalbar berarti uang pemerintah daerah kabupaten yang menggelar pilkada di Kalbar dinikmati orang luar, bukan di disini," kata dia.
Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi saat ini tentu menyulitkan pihak KPU kabupaten di Kalbar untuk berkoordinasi dengan pihak percetakan layar baik koordinasikan tentang disain, materi, serta kualitas hasil barang yang dicetak.
"Kami melihat perusahaan dari luar Kalbar yakni dari Bali yang dinyatakan menang bukan penawar terendah, tapi peringkat 8 harga penawaran. Dengan ini kami menilai KPU tidak peduli UKM Kalbar," kata dia.
Ia membandingkan dengan pengadaan alat kesehatan di Dinkes yang bisa membuat ketentuan bahwa perusahaan yang ikut jadi penyedia jasa harus perusahaan yang berdomisili di Kalbar.
"Itu tentu sangat baik agar anggaran yang digunakan dari APBD Kalbar tidak lari dinikmati pengusaha dan pekerja di luar Kalbar," kata dia.
Terdapat tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Proses Pilkada 2020 ini tengah memasuki masa kampanye.
Baca juga: Hamdi Jafar - Jhon Itang tak hadir saat deklarasi kesepakatan Pilkada damai
Baca juga: Sekda Sintang ingatkan ASN netral dalam pilkada
Baca juga: Pjs Bupati Sambas pimpin ikrar netralitas ASN dalam pilkada
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020