Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar mendorong peningkatan kesadaran para ibu hamil untuk memenuhi asupan gizi guna menekan angka kasus kekerdilan dan mencegah kematian ibu melahirkan serta bayi lahir di daerah itu.
"BKKBN memiliki program pengentasan 'stunting' (kekerdilan), di antaranya dengan pemahaman pola pengasuhan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang baik sehingga masyarakat memahami asupan gizi yang harus diterima para ibu hamil," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Tenny C. Soriton di Sambas, Sabtu.
Selain itu, kata dia, Program Generasi Berencana (Genre) dengan sasaran anak remaja agar mereka memahami perencanaan keluarga sejak dini dan bisa menghindari dampak kematian ibu melahirkan, terutama yang usia perkawinan terlalu muda.
"Karena kalau masih belum siap, maka belum bisa memahami pola asuh yang baik," katanya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Materi serta Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) di Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
Dia mengatakan kasus kekerdilan tidak bisa diobati, akan tetapi hanya bisa dilakukan pencegahan.
Sekretaris Camat Tebas Supardi mengatakan 13 di antara 23 desa di wilayah itu, masuk kategori desa kekerdilan.
"Salah satu yang perlu dilakukan, yaitu sosialisasi pentingnya pola pengasuhan 1.000 HPK dalam upaya pencegahan 'stunting' di Kecamatan Tebas, seperti yang dilakukan Perwakilan BKKBN Kalbar saat ini," kata dia.
Dia berharap, dengan kolaborasi dari semua pihak kasus kekerdilan di 13 desa tersebut bisa dicegah.
Kepala Desa Segedong Yendi mengatakan sosialisasi pencegahan kekerdilan yang dilakukan BKKBN Perwakilan Kalbar bermanfaat positif bagi masyarakat setempat.
Apalagi, katanya, di Desa Segedong pada 2019 terdapat 13 anak menderita kekerdilan, sedangkan pada 2020 kasus tersebut mengalami peningkatan. Ia tidak menyebut angka peningkatan kasus tersebut pada tahun ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"BKKBN memiliki program pengentasan 'stunting' (kekerdilan), di antaranya dengan pemahaman pola pengasuhan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang baik sehingga masyarakat memahami asupan gizi yang harus diterima para ibu hamil," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Tenny C. Soriton di Sambas, Sabtu.
Selain itu, kata dia, Program Generasi Berencana (Genre) dengan sasaran anak remaja agar mereka memahami perencanaan keluarga sejak dini dan bisa menghindari dampak kematian ibu melahirkan, terutama yang usia perkawinan terlalu muda.
"Karena kalau masih belum siap, maka belum bisa memahami pola asuh yang baik," katanya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Materi serta Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) di Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
Dia mengatakan kasus kekerdilan tidak bisa diobati, akan tetapi hanya bisa dilakukan pencegahan.
Sekretaris Camat Tebas Supardi mengatakan 13 di antara 23 desa di wilayah itu, masuk kategori desa kekerdilan.
"Salah satu yang perlu dilakukan, yaitu sosialisasi pentingnya pola pengasuhan 1.000 HPK dalam upaya pencegahan 'stunting' di Kecamatan Tebas, seperti yang dilakukan Perwakilan BKKBN Kalbar saat ini," kata dia.
Dia berharap, dengan kolaborasi dari semua pihak kasus kekerdilan di 13 desa tersebut bisa dicegah.
Kepala Desa Segedong Yendi mengatakan sosialisasi pencegahan kekerdilan yang dilakukan BKKBN Perwakilan Kalbar bermanfaat positif bagi masyarakat setempat.
Apalagi, katanya, di Desa Segedong pada 2019 terdapat 13 anak menderita kekerdilan, sedangkan pada 2020 kasus tersebut mengalami peningkatan. Ia tidak menyebut angka peningkatan kasus tersebut pada tahun ini.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020