Melawi (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat dan anggota Komisi IX DPR RI memantau percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi. Kegiatan itu di lakukan dengan sosialsiasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan stakeholder, masyarakat, Pasangan Usia Subur (PUS), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping Keluarga dan para remaja serta keluarga yang beresiko stunting.
"Sikap dan perilaku keluarga serta remaja terhadap program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting, terutama kepada para remaja yang menjadi calon pengantin untuk tidak menikah pada usia muda," kata Sekertaris Badan BKKBN Kalbar, Abdul Rakhman di Melawi,Sabtu.
Menurutnya, apabila para remaja nikah pada usia muda akan melahirkan anak yang beresiko stunting.
Kegiatan yang dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin dibuka langsung oleh Wakil Bupati Melawi, Kluisen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen dan dukungan pemerintah di berbagai tingkatan wilayah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia(SGGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,8 persen atau turun dari angka pada 2021 sebesar dari 29,8. Sementara Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten/kota yang mengalami kenaikan prevalensi stunting di tahun 2022, yaitu dari 37,2 persen di tahun 2021 menjadi 44,1 persen di tahun 2022.
"Kami yakin dan percaya atas komitmen Bapak Bupati Melawi beserta seluruh jajaran angka tersebut dapat kita turunkan bersama," ucap Abdul Rakhman.
Ia menambahkan, penurunan prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2024 diharapkan di angka 14 persen sesuai arahan Presiden, hak itu tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin.
