Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menyatakan sudah melakukan pemetaan potensi terjadinya praktik money politic (politik uang) pada Pilkada serentak di Kapuas Hulu, termasuk pada penyelenggara pemilu hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Kami sudah petakan bukan hanya pemilih yang menjadi sasaran politik uang, tetapi penyelenggara pemilu juga berpotensi terjadi politik uang," kata Anggota Bawaslu Kapuas Hulu Haidir, dihubungi ANTARA, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa.
Haidir mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum apabila didapati praktik uang, terlebih lagi jika terjadi dalam tubuh penyelenggara dan pengawas pemilu.
Menurut dia, sanksi tegas tersebut bisa berupa pidana hingga pemecatan bagi petugas pemilu.
"Untuk saat ini memang belum ada indikasi politik uang tetapi kami akan tetap awasi jangan sampai hal tersebut terjadi dan kami minta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada Kapuas Hulu, jika ada pelanggaran segera laporkan kepada kami, saya pastikan kami tindak tegas," pinta Haidir.
Dia menjelaskan berkaitan dengan politik uang, bukan hanya berupa uang, melainkan berbentuk barang juga bisa di jerat dengan aturan berlaku.
"Tentu kami sudah melakukan pemetaan daerah rawan terjadinya praktek politik uang dan sekali lagi saya tegaskan kami siap melakukan tindakan tegas," kata Haidir.
Sementara itu, seorang warga Putussibau, Syamsul meminta Bawaslu dan aparat hukum lainnya benar-benar melakukan pengawasan terhadap praktek uang atau pun bentuk lainnya.
"Kita harus berkaca dari Pemilu sebelumnya, bukan hanya uang tetapi sesuatu dalam bentuk barang seperti adanya pembagian tong air yang di kemas melalui program pemerintah, namun indikasinya bantuan tersebut sebagai alat untuk mengarahkan pilihan ke salah satu pasangan calon," ucap Syamsul.
Dirinya berharap ada efek jera bagi pelaku baik tim sukses mau pun relawan yang sengaja melakukan praktek politik uang.
"Saya yakin jika di usut benar-benar praktek politik uang yang di bungkus sedemikian rupa berupa bantuan sosial tersebut bisa terungkap," kata Syamsul.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kami sudah petakan bukan hanya pemilih yang menjadi sasaran politik uang, tetapi penyelenggara pemilu juga berpotensi terjadi politik uang," kata Anggota Bawaslu Kapuas Hulu Haidir, dihubungi ANTARA, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa.
Haidir mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum apabila didapati praktik uang, terlebih lagi jika terjadi dalam tubuh penyelenggara dan pengawas pemilu.
Menurut dia, sanksi tegas tersebut bisa berupa pidana hingga pemecatan bagi petugas pemilu.
"Untuk saat ini memang belum ada indikasi politik uang tetapi kami akan tetap awasi jangan sampai hal tersebut terjadi dan kami minta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada Kapuas Hulu, jika ada pelanggaran segera laporkan kepada kami, saya pastikan kami tindak tegas," pinta Haidir.
Dia menjelaskan berkaitan dengan politik uang, bukan hanya berupa uang, melainkan berbentuk barang juga bisa di jerat dengan aturan berlaku.
"Tentu kami sudah melakukan pemetaan daerah rawan terjadinya praktek politik uang dan sekali lagi saya tegaskan kami siap melakukan tindakan tegas," kata Haidir.
Sementara itu, seorang warga Putussibau, Syamsul meminta Bawaslu dan aparat hukum lainnya benar-benar melakukan pengawasan terhadap praktek uang atau pun bentuk lainnya.
"Kita harus berkaca dari Pemilu sebelumnya, bukan hanya uang tetapi sesuatu dalam bentuk barang seperti adanya pembagian tong air yang di kemas melalui program pemerintah, namun indikasinya bantuan tersebut sebagai alat untuk mengarahkan pilihan ke salah satu pasangan calon," ucap Syamsul.
Dirinya berharap ada efek jera bagi pelaku baik tim sukses mau pun relawan yang sengaja melakukan praktek politik uang.
"Saya yakin jika di usut benar-benar praktek politik uang yang di bungkus sedemikian rupa berupa bantuan sosial tersebut bisa terungkap," kata Syamsul.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020