Analisis Jabatan dan Beban Kerja wajib dilakukan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja secara profesional, dan memiliki produktivitas yang maksimal.
“Ini dilakukan untuk dapat menentukan susunan, pangkat, dan jabatan ASN yang diperlukan oleh satuan organisasi atau unit kerja agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal,” Ujar Hilaria Yusnani, Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, saat membuka acara Workhsop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Hotel Mahkota Sukadana, Kamis (26/11/2020).
Saat ini, kata Hilaria, profesionalismen ASN belum sepenuhnya dapat terwujud, karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan yang berdampak pada banyaknya ASN yang tidak dapat diberdayakan secara optimal.
“Hal ini bisa dilihat pada unit kerja dengan jumlah pegawai yang berlebih, tanpa pekerjaan yang jelas, sementara di unit kerja yang lain pegawai dituntut bekerja ekstra karena jumlah pegawai yang kurang. Ketidaksesuaian kompetensi ini terjadi karena belum proporsionalnya komposisi keahlian atau keterampilan pegawai, dan penempatan pegawai belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya atau belum sesuai dengan Anjab dan ABK.” Kata Hilaria.
Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan.
“Salah satu komponen yang mendesak untuk di tata saat ini adalah perencanaan pegawai, terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Jadi penetapan formasi PNS akan memperoleh jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.” Lanjut Hilaria.
Hilaria berharap agar workshop ini dapat mengeluarkan sebuah produk yang dapat diaplikasikan pada setia unit kerja, khususnya aktivitas internal di lingkungan instansi pemerintah.
“Sehingga memberikan kontribusi positif, guna perbaikan manajemen kinerja di instansi pemerintah, yang berdampak peningkatan kualitas pelayanan publik.” Tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Poerbowo mengatakan, tujuan dilaksanakan Workshop ini agar dapat meningkatkan kemampuan para pejabat pengelola kepegawaian dan seluruh pegawai pada umumnya dalam melaksanakan Anjab dan ABK dalam penyusunan formasi.
“Berdasarkan regulasi yang ada, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Anlisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sehingga kita dapat melakukan penghitungan yang logis dan teratur untuk menentukan susunan organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.” Kata Poerbowo.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
“Ini dilakukan untuk dapat menentukan susunan, pangkat, dan jabatan ASN yang diperlukan oleh satuan organisasi atau unit kerja agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal,” Ujar Hilaria Yusnani, Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, saat membuka acara Workhsop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Hotel Mahkota Sukadana, Kamis (26/11/2020).
Saat ini, kata Hilaria, profesionalismen ASN belum sepenuhnya dapat terwujud, karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan yang berdampak pada banyaknya ASN yang tidak dapat diberdayakan secara optimal.
“Hal ini bisa dilihat pada unit kerja dengan jumlah pegawai yang berlebih, tanpa pekerjaan yang jelas, sementara di unit kerja yang lain pegawai dituntut bekerja ekstra karena jumlah pegawai yang kurang. Ketidaksesuaian kompetensi ini terjadi karena belum proporsionalnya komposisi keahlian atau keterampilan pegawai, dan penempatan pegawai belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya atau belum sesuai dengan Anjab dan ABK.” Kata Hilaria.
Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan.
“Salah satu komponen yang mendesak untuk di tata saat ini adalah perencanaan pegawai, terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Jadi penetapan formasi PNS akan memperoleh jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.” Lanjut Hilaria.
Hilaria berharap agar workshop ini dapat mengeluarkan sebuah produk yang dapat diaplikasikan pada setia unit kerja, khususnya aktivitas internal di lingkungan instansi pemerintah.
“Sehingga memberikan kontribusi positif, guna perbaikan manajemen kinerja di instansi pemerintah, yang berdampak peningkatan kualitas pelayanan publik.” Tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Poerbowo mengatakan, tujuan dilaksanakan Workshop ini agar dapat meningkatkan kemampuan para pejabat pengelola kepegawaian dan seluruh pegawai pada umumnya dalam melaksanakan Anjab dan ABK dalam penyusunan formasi.
“Berdasarkan regulasi yang ada, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Anlisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sehingga kita dapat melakukan penghitungan yang logis dan teratur untuk menentukan susunan organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.” Kata Poerbowo.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020