Wali Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam belanja bermanfaat serta untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Kota Pontianak menerima DIPA yang bersumber dari APBN sebesar Rp920,7 miliar. Sebagian besar dana itu diperuntukkan bagi belanja dana alokasi umum (DAU) senilai Rp668 miliar. Sedangkan dana transfer umum terdiri dari dana bagi hasil yang mencakup pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai tembakau dan sumber daya alam," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Wako Pontianak pastikan pembangunan proyek strategis tetap berjalan
Dia menjelaskan, pihaknya akan berupaya mengoptimalkan dana-dana tersebut untuk belanja yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.
"Belanja modal juga menjadi target kita untuk percepatan pembangunan," ujarnya.
Selanjutnya, sambung Edi, dari dana alokasi khusus (DAK) reguler fisik mencakup sektor kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dan infrastruktur jalan kota.
"DAK fisik untuk penugasan kesehatan dan KB tidak begitu besar karena ada beberapa yang tidak mendapatkannya," ujarnya.
Baca juga: Pemkot hibahkan tanah ke Kemenag Pontianak
Kemudian DAK non fisik seperti BOSDA, PAUD, kesetaraan tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru serta termasuk sektor koperasi, UMKM, kepariwisataan dan fasilitas penanam modal dengan total senilai Rp100 miliar.
Dirinya berharap dana ini bisa membantu Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan.
Meskipun dia berharap dana fisik DAK yang diterima besar, tetapi tahun ini yang diterima lebih rendah daripada tahun lalu, seperti pendidikan Kota Pontianak tahun kemarin mencapai Rp35 miliar, sekarang hanya Rp16 miliar.
Demikian pula alokasi dana untuk pembangunan jalan, tahun sebelumnya mendapat dana sebesar Rp16 miliar, sekarang dana yang diperoleh sebesar Rp6 miliar.
Baca juga: Pemkot Pontianak mulai bangun rumah sakit di Siantan Hilir
Ia berharap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat ini bisa membantu Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan.
"Memang yang kita harapkan besar yakni dana fisik DAK tapi disini bahkan turun dari tahun lalu," ungkapnya.
Edi memperkirakan turunnya alokasi dana tersebut lantaran masih berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga kini.
Persentase penurunan lebih dari 30 persen. Demikian DAK rehab sekolah juga mengalami penurunan, dari postur APBD Kota Pontianak memang sama dengan tahun 2020.
"Jadi ada beberapa yang berpotensi menurun karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh," katanya.
Baca juga: Pemkot Pontianak percantik trotoar dengan pohon berbunga
Baca juga: Pemkot Pontianak peringkat kedua Anugerah Humas Indonesia
Baca juga: Edi Kamtono: Kepatuhan ASN Pemkot Pontianak sampaikan LHKPN capai 100 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kota Pontianak menerima DIPA yang bersumber dari APBN sebesar Rp920,7 miliar. Sebagian besar dana itu diperuntukkan bagi belanja dana alokasi umum (DAU) senilai Rp668 miliar. Sedangkan dana transfer umum terdiri dari dana bagi hasil yang mencakup pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai tembakau dan sumber daya alam," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Wako Pontianak pastikan pembangunan proyek strategis tetap berjalan
Dia menjelaskan, pihaknya akan berupaya mengoptimalkan dana-dana tersebut untuk belanja yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.
"Belanja modal juga menjadi target kita untuk percepatan pembangunan," ujarnya.
Selanjutnya, sambung Edi, dari dana alokasi khusus (DAK) reguler fisik mencakup sektor kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dan infrastruktur jalan kota.
"DAK fisik untuk penugasan kesehatan dan KB tidak begitu besar karena ada beberapa yang tidak mendapatkannya," ujarnya.
Baca juga: Pemkot hibahkan tanah ke Kemenag Pontianak
Kemudian DAK non fisik seperti BOSDA, PAUD, kesetaraan tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru serta termasuk sektor koperasi, UMKM, kepariwisataan dan fasilitas penanam modal dengan total senilai Rp100 miliar.
Dirinya berharap dana ini bisa membantu Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan.
Meskipun dia berharap dana fisik DAK yang diterima besar, tetapi tahun ini yang diterima lebih rendah daripada tahun lalu, seperti pendidikan Kota Pontianak tahun kemarin mencapai Rp35 miliar, sekarang hanya Rp16 miliar.
Demikian pula alokasi dana untuk pembangunan jalan, tahun sebelumnya mendapat dana sebesar Rp16 miliar, sekarang dana yang diperoleh sebesar Rp6 miliar.
Baca juga: Pemkot Pontianak mulai bangun rumah sakit di Siantan Hilir
Ia berharap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat ini bisa membantu Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan.
"Memang yang kita harapkan besar yakni dana fisik DAK tapi disini bahkan turun dari tahun lalu," ungkapnya.
Edi memperkirakan turunnya alokasi dana tersebut lantaran masih berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga kini.
Persentase penurunan lebih dari 30 persen. Demikian DAK rehab sekolah juga mengalami penurunan, dari postur APBD Kota Pontianak memang sama dengan tahun 2020.
"Jadi ada beberapa yang berpotensi menurun karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh," katanya.
Baca juga: Pemkot Pontianak percantik trotoar dengan pohon berbunga
Baca juga: Pemkot Pontianak peringkat kedua Anugerah Humas Indonesia
Baca juga: Edi Kamtono: Kepatuhan ASN Pemkot Pontianak sampaikan LHKPN capai 100 persen
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020