Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) resmi memulai gerakan inovatif bertajuk ASN Kalbar Satset, singkatan dari Sadar Tangani Sampah untuk Lingkungan Kerja Terjaga.
"Program ini menjadi langkah nyata membangun budaya peduli lingkungan dan kebersihan di lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, di Pontianak, Jumat.
Windy menyampaikan bahwa gerakan ini terinspirasi langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2 Februari 2026.
Presiden menekankan pentingnya perang terhadap sampah serta membiasakan kebersihan di lingkungan kerja, termasuk mendedikasikan minimal setengah jam setiap hari untuk membersihkan area kantor.
"ASN Kalbar Satset menjadi penyemangat bagi ASN di Kalbar, sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus rutin menjaga kebersihan di lingkungan kerja. Kegiatan sederhana ini akan terus dilakukan, baik di kantor maupun sekitarnya," tuturnya.
Program ini pun mendapat dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, yang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai budaya bebersih (bersih-bersih).
Di BPSDM sendiri, kegiatan bersih-bersih telah dimulai pada Jumat ini, dan tidak hanya terbatas di kantor, tetapi juga melibatkan kawasan sekitar.
Windy menambahkan, kolaborasi dengan institusi di lingkungan sekitar, seperti SMA Negeri 1 Pontianak, akan dilakukan untuk memperluas dampak positif program ini.
Windy menekankan pentingnya menjadikan budaya bersih sebagai bagian dari rutinitas kerja ASN, dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membersihkan meja kerja, lorong kantor, hingga halaman instansi. Ia kerap mengingatkan ASN melalui apel pagi agar sigap menanggapi sampah atau kotoran yang terlihat, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Lihat di sekitar kita, segera bersihkan apa yang terlihat kotor. Ini adalah budaya kerja yang baik dan harus terus dilaksanakan oleh ASN untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat dan pelayanan publik yang optimal," kata dia.
