Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar menolak kebijakan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang akan membuka beberapa sekolah untuk melanjutkan sistem pendidikan dengan tatap muka.
Ketua IDI Makassar dr Siswanto Wahab didampingi humas IDI setempat dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Selasa, mengatakan sekolah dengan sistem tatap muka belum memungkinkan untuk dilaksanakan di saat grafik penularan belum melandai.
Baca juga: Wali Kota Pontianak pantau uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah
"Kenapa kami menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kami melihat data. Data kami update per hari dan itu yang menjadi rujukan kami kenapa menolak untuk saat ini," ujarnya.
Berdasarkan data, angka penularan atau positive rate di Sulsel 38,16 persen. Dari 10 orang yang dilakukan tes usap dengan menggunakan PCR, ada empat orang yang positif.
Dokter Siswanto mengatakan angka penularan di atas lima persen dinilainya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan standar dari badan kesehatan dunia (WHO), yakni lima persen.
Ia menyatakan jika angka COVID-19 di Sulsel masih masuk dalam peringkat 5-7 yang dinilainya cukup tinggi dan Kota Makassar menjadi episentrum penularannya.
Baca juga: Pemkab Bengkayang siapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas
"Atas dasar itu IDI Makassar menolak kebijakan tatap muka, baik secara bertahap atau sekaligus. Perlu diingat, ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat dan hak anak mendapatkan pendidikan," ujar dokter ahli kulit itu.
Dokter Anto menambahkan tenaga pendidik di Indonesia khususnya di Sulsel belum masuk daftar penerima suntikan vaksin, apalagi para siswa, sehingga kebijakan untuk membuka sekolah tatap muka ini terlalu cepat.
"Guru saja belum divaksin, apalagi siswa. Siapa yang mau bertanggung jawab jika anak-anak kena COVID19, anak-anak bisa terpapar di sekolah, bisa kena saat pergi atau pulang ke sekolah setelah itu membawa virus ke keluarga dampaknya terjadi klaster sekolah serta meninggi lagi klaster keluarga," terangnya.
Baca juga: Ini daftar sekolah di Pontianak yang akan laksanakan pembelajaran tatap muka
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Muhammad Jufri tengah mempertimbangkan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap. Pembukaan sekolah tatap muka ini dikhususkan bagi siswa kelas XII jenjang SMA/SMK yang akan melaksanakan ujian akhir.
Baca juga: Diknasbud Kota Pontianak atur jadwal belajar tatap muka secara bergilir
Baca juga: Satgas COVID-19 Pontianak izinkan uji coba sekolah belajar tatap muka
Baca juga: Kalbar memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Ketua IDI Makassar dr Siswanto Wahab didampingi humas IDI setempat dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Selasa, mengatakan sekolah dengan sistem tatap muka belum memungkinkan untuk dilaksanakan di saat grafik penularan belum melandai.
Baca juga: Wali Kota Pontianak pantau uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah
"Kenapa kami menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kami melihat data. Data kami update per hari dan itu yang menjadi rujukan kami kenapa menolak untuk saat ini," ujarnya.
Berdasarkan data, angka penularan atau positive rate di Sulsel 38,16 persen. Dari 10 orang yang dilakukan tes usap dengan menggunakan PCR, ada empat orang yang positif.
Dokter Siswanto mengatakan angka penularan di atas lima persen dinilainya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan standar dari badan kesehatan dunia (WHO), yakni lima persen.
Ia menyatakan jika angka COVID-19 di Sulsel masih masuk dalam peringkat 5-7 yang dinilainya cukup tinggi dan Kota Makassar menjadi episentrum penularannya.
Baca juga: Pemkab Bengkayang siapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas
"Atas dasar itu IDI Makassar menolak kebijakan tatap muka, baik secara bertahap atau sekaligus. Perlu diingat, ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat dan hak anak mendapatkan pendidikan," ujar dokter ahli kulit itu.
Dokter Anto menambahkan tenaga pendidik di Indonesia khususnya di Sulsel belum masuk daftar penerima suntikan vaksin, apalagi para siswa, sehingga kebijakan untuk membuka sekolah tatap muka ini terlalu cepat.
"Guru saja belum divaksin, apalagi siswa. Siapa yang mau bertanggung jawab jika anak-anak kena COVID19, anak-anak bisa terpapar di sekolah, bisa kena saat pergi atau pulang ke sekolah setelah itu membawa virus ke keluarga dampaknya terjadi klaster sekolah serta meninggi lagi klaster keluarga," terangnya.
Baca juga: Ini daftar sekolah di Pontianak yang akan laksanakan pembelajaran tatap muka
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Muhammad Jufri tengah mempertimbangkan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap. Pembukaan sekolah tatap muka ini dikhususkan bagi siswa kelas XII jenjang SMA/SMK yang akan melaksanakan ujian akhir.
Baca juga: Diknasbud Kota Pontianak atur jadwal belajar tatap muka secara bergilir
Baca juga: Satgas COVID-19 Pontianak izinkan uji coba sekolah belajar tatap muka
Baca juga: Kalbar memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021