Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti berharap pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat bisa segera terwujud agar dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di calon provinsi baru tersebut.
"Kami dari DPD RI juga juga berharap, usaha pemekaran provinsi baru ini dapat segera terwujud agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana," kata La Nyala saat menjadi pembicara pada rapat bersama Pemprov Kalbar, Bappenas, Menkopolhukam, DPR RI dan Mendagri secara virtual, Senin.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat diharapkan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.
"Jika disetujui, Provinsi Kapuas Raya memiliki potensi yang luar biasa dari segi sumber dayanya dan DPD RI turut memberikan dukungan bagi kemajuan daerah karena menurutnya hal tersebut ikut memberikan kemajuan untuk negara," tuturnya.
Dalam forum tersebut, Rektor IAIN Pontianak, Dr. H. Syarif, MA mengatakan pemekaran provinsi dapat juga memberikan peluang dalam peningkatan mutu pendidikan.
"Pemekaran provinsi ini juga bisa memberikan dampak baik dalam peningkatan mutu pendidikan," kata Syarif.
Dia mengatakan hal itu tentu dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang saat ini masih cukup rendah.
"Kami masyarakat Kalimantan Barat dari sektor pendidikan berharap adanya peningkatan IPM. Menurut data per hari ini, IPM di Kalbar tahun 2020 hanya sebesar 67,66," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan pemekaran Provinsi Kapuas Raya sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk percepatan pembangunan.
Apalagi Kalbar sangat luas. Wilayahnya capai 147.307 kilometer persegi. Karena itu, pemekaran daerah sangat mendesak dilakukan. Dengan pemekaran, pengawasan keamanan wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa dilakukan lebih mudah.
"Sulit dengan luas wilayah 1/3 pulau jawa mengawasi narkoba, jangankan jalur tikus, jalur resmi pun mereka (penggedar narkoba) berani lewati. Untuk itu, kami meminta pemahaman perwakilan Menko Polhukam dan Mendagri untuk menyampaikan permintaan masyarakat Kalbar terkait pemekaran Kapuas Raya kepada Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Sutarmidji menyatakan pada intinya semua keperluan terkait pembentukan PKR tersebut sudah siap dan sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Tinggal bagaimana pemerintah pusat membuka keran untuk pembentukan PKR tersebut.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kami dari DPD RI juga juga berharap, usaha pemekaran provinsi baru ini dapat segera terwujud agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana," kata La Nyala saat menjadi pembicara pada rapat bersama Pemprov Kalbar, Bappenas, Menkopolhukam, DPR RI dan Mendagri secara virtual, Senin.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat diharapkan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.
"Jika disetujui, Provinsi Kapuas Raya memiliki potensi yang luar biasa dari segi sumber dayanya dan DPD RI turut memberikan dukungan bagi kemajuan daerah karena menurutnya hal tersebut ikut memberikan kemajuan untuk negara," tuturnya.
Dalam forum tersebut, Rektor IAIN Pontianak, Dr. H. Syarif, MA mengatakan pemekaran provinsi dapat juga memberikan peluang dalam peningkatan mutu pendidikan.
"Pemekaran provinsi ini juga bisa memberikan dampak baik dalam peningkatan mutu pendidikan," kata Syarif.
Dia mengatakan hal itu tentu dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang saat ini masih cukup rendah.
"Kami masyarakat Kalimantan Barat dari sektor pendidikan berharap adanya peningkatan IPM. Menurut data per hari ini, IPM di Kalbar tahun 2020 hanya sebesar 67,66," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan pemekaran Provinsi Kapuas Raya sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk percepatan pembangunan.
Apalagi Kalbar sangat luas. Wilayahnya capai 147.307 kilometer persegi. Karena itu, pemekaran daerah sangat mendesak dilakukan. Dengan pemekaran, pengawasan keamanan wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa dilakukan lebih mudah.
"Sulit dengan luas wilayah 1/3 pulau jawa mengawasi narkoba, jangankan jalur tikus, jalur resmi pun mereka (penggedar narkoba) berani lewati. Untuk itu, kami meminta pemahaman perwakilan Menko Polhukam dan Mendagri untuk menyampaikan permintaan masyarakat Kalbar terkait pemekaran Kapuas Raya kepada Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Sutarmidji menyatakan pada intinya semua keperluan terkait pembentukan PKR tersebut sudah siap dan sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Tinggal bagaimana pemerintah pusat membuka keran untuk pembentukan PKR tersebut.*
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021