Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendukung penuh rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya (PKR) saat membuka seminar penyusunan kajian akademis pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Pendopo Bupati Sintang.
"Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten dan dua kota dengan wilayah yang sangat luas. Dengan kondisi tersebut, sudah sewajarnya Kalimantan Barat segera dimekarkan," kata Ria Norsan di Sintang, Sabtu.
Ria Norsan mengatakan pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mendesak mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang sangat besar serta kondisi geografis yang kompleks, termasuk wilayah perbatasan negara yang mencapai sekitar 924 kilometer.
Ia menyampaikan harapan agar rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang telah diperjuangkan sejak kepemimpinan Gubernur Usman Ja’far, Cornelis, hingga Sutarmidji, dapat terwujud pada masa kepemimpinannya saat ini.
"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, mudah-mudahan di zaman saya pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini bisa terwujud. Bahkan persetujuan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius, sudah kami tandatangani," tuturnya.
Dia menegaskan dukungan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga disertai komitmen anggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menandatangani kesiapan pembiayaan untuk mendukung Provinsi Kapuas Raya selama tiga tahun pertama.
Meski pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, Ria Norsan menilai peluang tetap terbuka dengan berkaca pada kebijakan pemekaran wilayah Papua. Ia pun mendorong para akademisi untuk menyusun kajian akademis yang komprehensif, objektif, dan memiliki argumentasi kuat.
"Tolong disiapkan kajian akademisnya secara matang dan rasional agar dapat diterima oleh pemerintah pusat," katanya.
Pemekaran Kalimantan Barat menjadi dua provinsi, yakni Kalimantan Barat dan Kapuas Raya, diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan.
Kalimantan Barat akan lebih fokus pada pengembangan wilayah pesisir, sedangkan Provinsi Kapuas Raya diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah pedalaman.
"Saya selaku gubernur tidak hanya mendukung 100 persen, tetapi 1.000 persen agar Provinsi Kapuas Raya benar-benar terwujud," kata Ria Norsan, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berjuang bersama.
Sebagai tuan rumah, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan seminar tersebut, termasuk Gubernur Kalbar dan Ketua DPD RI Daud Yordan, serta para kepala daerah dari wilayah Kapuas Raya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan keselarasan komunikasi politik antardaerah agar upaya pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak terhambat.
"Antara gendang dan tari harus seirama. Kepentingan kita harus sama agar administrasi yang sudah lengkap tidak gugur," katanya.
Bupati Sintang juga mengapresiasi peran alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai penyelenggara kegiatan. Seluruh pembiayaan seminar, kata dia, tidak bersumber dari APBD, melainkan murni dari inisiatif dan dana alumni sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil.
Seminar tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Pada akhir kegiatan, Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Kapuas Raya menyerahkan draf dokumen kajian akademis kepada Gubernur Kalimantan Barat serta para bupati yang tergabung dalam wilayah Kapuas Raya.
