Pembentukan Tim PKR Baru Kecewakan Banyak Pihak

Pontianak (ANTARA Kalbar) - DPRD Kabupaten Sintang menilai dibentuknya tim baru untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) oleh Pemerintah Kalimantan Barat justru menimbulkan kekecewaan banyak pihak.

"Dibentuknya tim baru untuk proses pembentukan PKR jelas menimbulkan kekecewaan banyak pihak, terlebih dalam pembentukannya tidak melibatkan tim lama dan mengetahui tokoh pembentukan PKR sebelumnya. Jelas kita menilai ada sesuatu hal di balik pembentukan tim baru yang dilakukan Pemprov ini," kata Legislator Partai Gerindra asal daerah pemilihan Serawai-Ambalau, Sandan, Selasa.

Menurutnya, pembentukan tim baru tersebut lebih mengarah kepada pergolakan politik jelang Pilgub Kalbar, September mendatang. Padahal, upaya pembentukan PKR sudah dilakukan sejak tahun 2001 lalu dan diperkuat dengan pembentukan tim dari hasil deklarasi 14 Agustus 2006 dengan koordinator Milton Crosby, yang selama ini sudah bekerja maksimal.

"Menurut saya, bukan hal yang sulit untuk melanjutkan yang ada, kalau mulai dari nol, sama saja butuh proses lagi, butuh biaya lagi," tuturnya.

Ginidie, Anggota DPRD Sintang lainnya, menilai pembentukan tim baru PKR tersebut sama saja tidak menghargai hasil jerih payah perjuangan tim sebelumnya.

Dia menilai sangat tidak etis ketika ada penggantian koordinator pemekaran di wilayah timur Kalbar dengan tidak melibatkan tim pemekaran yang lama. Apalagi ternyata kendala belum masuknya PKR dalam usulan 19 Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah di paripurnakan DPR RI beberapa waktu lalu karena tiga syarat yang menjadi domainnya gubernur ternyata tidak dikeluarkan rekomendasinya.

"Karena saya yakin apa yang selama ini disampaikannya ke publik kalau PKR tinggal selangkah lagi itu benar," kata Ginidie yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB) Kabupaten Sintang.

Dia menegaskan, permasalahan dan kendala pembentukan PKR itu bukan soal tidak dicabutnya rekomendasi gubernur lama, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi Gubernur sekarang sesuai aturan pemekaran baru yang tidak dipenuhi.



(pso-171)