Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk memaksimalkan transaksi non-tunai dan digitalisasi bagi pelaku usaha yang ada di kabupaten itu.
"Pembentukan TP2DD ini kita lakukan untuk memaksimalkan proses transaksi non-tunai di Kubu Raya, baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun dunia usaha," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat meluncurkan peresmian tim tersebut di Sungai Raya, Senin.
Untuk memaksimalkan kinerja TP2DD tersebut, sebagai bupati dirinya telah mengeluarkan SK dan menggandeng Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Barat dalam penerapannya.
"Karena ini menyangkut inklusi keuangan dan kecepatannya kita manfaatkan QRIS yang sudah kemarin diluncurkan dan difasilitasi untuk memperkuat UMKM yang ada, maka gerakannya harus tempat dengan Kepong Bakol (gotong royong) karena jika UMKM kita perkuat sisi transaksinya, ini akan meluas ke marketplace-nya," tuturnya.
Menurut Muda, dengan keberadaan TP2DD ini diharapkan bisa terjadi percepatan yang efektif juga bagi pelaku UMKM.
Dengan bantuan BI perwakilan Kalbar, lanjutnya, pihaknya akan membentuk berbagai skema untuk proses transaksinya, misalnya melalui pembayaran digital yang diyakini membantu lebih mempermudah untuk memetakan usaha pelaku UMKM.
"Terlebih saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan, sehingga ini akan menjadi langkah maju bagi kita dalam membina UMKM. Selain itu, TP2DD ini juga akan dimanfaatkan pada sektor pajak yang diharapkan bisa jauh lebih cepat dan efektif sehingga nantinya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala KpW Bank Indonesia Kalimantan Barat, Agus Chusaini mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya tersebut.
"Dengan penerapan transaksi non-tunai yang semakin digencarkan di Kubu Raya, maka inklusi keuangan akan semakin cepat dan kami berharap inklusi keuangan bisa semakin berada di hati masyarakat, sehingga ini saling mengikat yang saling mempengaruhi sehingga nanti akan kecepatan dari digitalisasi di daerah terjadi," kata Chusaini.
Dirinya berharap, dengan penerapan transaksi secara digital, semua hal di dalam pemerintahan bisa lebih transparan, lebih akuntabel dan mudah untuk dilihat oleh masyarakat.
"Untuk penerapan seperti ini, semua tergantung dari kesiapan masing-masing kabupaten/kota dan kalau kita lihat memang Kubu Raya paling cepat, terlebih sudah banyak desa yang menerapkan sistem CMS," tuturnya.
Dirinya berharap, daerah lainnya di Kalbar bisa mengikuti jejak Kubu Raya sehingga semakin banyak daerah yang bisa memaksimalkan penerapan digitaliasi dalam kegiatan pemerintahannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pembentukan TP2DD ini kita lakukan untuk memaksimalkan proses transaksi non-tunai di Kubu Raya, baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun dunia usaha," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat meluncurkan peresmian tim tersebut di Sungai Raya, Senin.
Untuk memaksimalkan kinerja TP2DD tersebut, sebagai bupati dirinya telah mengeluarkan SK dan menggandeng Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Barat dalam penerapannya.
"Karena ini menyangkut inklusi keuangan dan kecepatannya kita manfaatkan QRIS yang sudah kemarin diluncurkan dan difasilitasi untuk memperkuat UMKM yang ada, maka gerakannya harus tempat dengan Kepong Bakol (gotong royong) karena jika UMKM kita perkuat sisi transaksinya, ini akan meluas ke marketplace-nya," tuturnya.
Menurut Muda, dengan keberadaan TP2DD ini diharapkan bisa terjadi percepatan yang efektif juga bagi pelaku UMKM.
Dengan bantuan BI perwakilan Kalbar, lanjutnya, pihaknya akan membentuk berbagai skema untuk proses transaksinya, misalnya melalui pembayaran digital yang diyakini membantu lebih mempermudah untuk memetakan usaha pelaku UMKM.
"Terlebih saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan, sehingga ini akan menjadi langkah maju bagi kita dalam membina UMKM. Selain itu, TP2DD ini juga akan dimanfaatkan pada sektor pajak yang diharapkan bisa jauh lebih cepat dan efektif sehingga nantinya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala KpW Bank Indonesia Kalimantan Barat, Agus Chusaini mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya tersebut.
"Dengan penerapan transaksi non-tunai yang semakin digencarkan di Kubu Raya, maka inklusi keuangan akan semakin cepat dan kami berharap inklusi keuangan bisa semakin berada di hati masyarakat, sehingga ini saling mengikat yang saling mempengaruhi sehingga nanti akan kecepatan dari digitalisasi di daerah terjadi," kata Chusaini.
Dirinya berharap, dengan penerapan transaksi secara digital, semua hal di dalam pemerintahan bisa lebih transparan, lebih akuntabel dan mudah untuk dilihat oleh masyarakat.
"Untuk penerapan seperti ini, semua tergantung dari kesiapan masing-masing kabupaten/kota dan kalau kita lihat memang Kubu Raya paling cepat, terlebih sudah banyak desa yang menerapkan sistem CMS," tuturnya.
Dirinya berharap, daerah lainnya di Kalbar bisa mengikuti jejak Kubu Raya sehingga semakin banyak daerah yang bisa memaksimalkan penerapan digitaliasi dalam kegiatan pemerintahannya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021