Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, saat ini pihaknya terus memperkuat dan memperbaiki sistem dan integritas dalam melakukan pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak.
"Selain memperkuat sistem, integritas dari aparatur pemerintah dan komitmen para pejabat pemerintahan juga menjadi bagian terpenting dalam pencegahan korupsi," kata Edi Rusdi Kamtono usai menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022 secara virtual di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan, dengan sistem yang baik dan teraplikasi dengan IT serta didukung integritas dan komitmen aparatur juga bisa menutup peluang untuk terjadinya penyimpangan anggaran.
"Dalam membangun sistem memang tidak mudah karena membutuhkan biaya dan ahli yang mampu membuat sistem dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan melalui aplikasi yang terintegrasi, dan pemerintah pusat juga telah menyarankan dengan regulasi dan sistem yang ada.
Saat ini, menurut Edi, Pemkot Pontianak terus berupaya memperbaiki kelemahan sistem yang sudah terbangun agar pelayanan kepada masyarakat optimal.
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA), pembayaran pajak secara online maupun pelayanan perizinan online dan merupakan implementasi dari sistem yang dibangun Pemkot Pontianak, katanya.
"Jika kita bisa memonitor semua gerak pelayanan maka percepatan pelayanan dan peluang penyimpangan akan tertutup," kata Edi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Selain memperkuat sistem, integritas dari aparatur pemerintah dan komitmen para pejabat pemerintahan juga menjadi bagian terpenting dalam pencegahan korupsi," kata Edi Rusdi Kamtono usai menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022 secara virtual di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan, dengan sistem yang baik dan teraplikasi dengan IT serta didukung integritas dan komitmen aparatur juga bisa menutup peluang untuk terjadinya penyimpangan anggaran.
"Dalam membangun sistem memang tidak mudah karena membutuhkan biaya dan ahli yang mampu membuat sistem dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan melalui aplikasi yang terintegrasi, dan pemerintah pusat juga telah menyarankan dengan regulasi dan sistem yang ada.
Saat ini, menurut Edi, Pemkot Pontianak terus berupaya memperbaiki kelemahan sistem yang sudah terbangun agar pelayanan kepada masyarakat optimal.
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA), pembayaran pajak secara online maupun pelayanan perizinan online dan merupakan implementasi dari sistem yang dibangun Pemkot Pontianak, katanya.
"Jika kita bisa memonitor semua gerak pelayanan maka percepatan pelayanan dan peluang penyimpangan akan tertutup," kata Edi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021