Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Angeline Fremalco menyatakan peningkatan yang signifikan pada jumlah desa mandiri di Kalbar saat ini dinilai kurang realistis, mengingat masih dalam suasana pandemi.
"Indikator kinerja pembangunan desa mandiri Kalbar yang mengalami peningkatan cukup signifikan sebanyak 214 desa mandiri dari target awal 159 desa ini kurang realistis, mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi perekonomian sangat sulit untuk menjadikan desa berstatus Desa Mandiri," katanya di Pontianak, Selasa.
Anggota DPRD Kalbar tersebut menyatakan hal itu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2020.
Angeline mengatakan bahwa perlu kehati-hatian dalam menentukan Desa Mandiri, terutama indikator yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa Sendiri (PADS) sehingga tidak tergantung Anggaran Dana Desa.
"Pemerintah daerah sendiri perlu fokus dalam peningkatan status desa dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang jadi desa maju," tuturnya.
Angeline menyebut, masalah desa mandiri juga dikritisi pihaknya, agar jangan sampai status itu hanya sekadar status, tapi dalam kenyataan desa itu jauh dari kata mandiri.
Tak hanya terkait Desa Mandiri, DPRD Provinsi Kalbar juga mengkritisi indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai, seperti pemantapan jalan provinsi dan peningkatan atau pemeliharaan sungai.
"Peningkatan persentase pemantapan jalan provinsi sendiri baru terealisasi 60,05 persen, persentase peningkatan atau pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir baru terealisasi 51,18 persen, dan indikator persentase data yang tersedia di SIPJAKI baru terealisasi 35,71 persen," kata Angeline.
DPRD Provinsi Kalbar mengingatkan dalam capaian kemantapan jalan provinsi, irigasi dalam kondisi baik, peningkatan atau pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir serta persentase rumah tangga berakses air bersih harus ditingkatkan.
"Terkhusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus ada sinkronisasi antara berbagai program pembangunan. Pemprov perlu segera menyusun rencana yang terintegrasi dan menentukan skala prioritas bagi jalan-jalan provinsi yang disertai dengan anggaran yang memadai untuk mencapai target realisasi jalan kondisi mantap," katanya.
Angeline mengatakan, rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2020 tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good local governance).
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengakui bahwa infrastruktur jalan memang masih banyak yang rusak.
"Memang dalam tahun 2020 belum maksimal membangun infrastruktur jalan, karena dana tersedot untuk penanganan COVID-19 dan insya Allah pada tahun 2021 dan 2022 akan kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan," katanya.
Ria Norsan juga menyatakan bahwa yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar akan ditindaklanjuti terkait hal-hal yang masih belum maksimal dilakukan pemerintahan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan.
"Jadi nanti dilihat di lapangan lagi jika memang belum maksimal akan kami tindaklanjuti, salah satunya dalam hal peningkatan IPM," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Indikator kinerja pembangunan desa mandiri Kalbar yang mengalami peningkatan cukup signifikan sebanyak 214 desa mandiri dari target awal 159 desa ini kurang realistis, mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi perekonomian sangat sulit untuk menjadikan desa berstatus Desa Mandiri," katanya di Pontianak, Selasa.
Anggota DPRD Kalbar tersebut menyatakan hal itu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2020.
Angeline mengatakan bahwa perlu kehati-hatian dalam menentukan Desa Mandiri, terutama indikator yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa Sendiri (PADS) sehingga tidak tergantung Anggaran Dana Desa.
"Pemerintah daerah sendiri perlu fokus dalam peningkatan status desa dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang jadi desa maju," tuturnya.
Angeline menyebut, masalah desa mandiri juga dikritisi pihaknya, agar jangan sampai status itu hanya sekadar status, tapi dalam kenyataan desa itu jauh dari kata mandiri.
Tak hanya terkait Desa Mandiri, DPRD Provinsi Kalbar juga mengkritisi indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai, seperti pemantapan jalan provinsi dan peningkatan atau pemeliharaan sungai.
"Peningkatan persentase pemantapan jalan provinsi sendiri baru terealisasi 60,05 persen, persentase peningkatan atau pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir baru terealisasi 51,18 persen, dan indikator persentase data yang tersedia di SIPJAKI baru terealisasi 35,71 persen," kata Angeline.
DPRD Provinsi Kalbar mengingatkan dalam capaian kemantapan jalan provinsi, irigasi dalam kondisi baik, peningkatan atau pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir serta persentase rumah tangga berakses air bersih harus ditingkatkan.
"Terkhusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus ada sinkronisasi antara berbagai program pembangunan. Pemprov perlu segera menyusun rencana yang terintegrasi dan menentukan skala prioritas bagi jalan-jalan provinsi yang disertai dengan anggaran yang memadai untuk mencapai target realisasi jalan kondisi mantap," katanya.
Angeline mengatakan, rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2020 tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good local governance).
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengakui bahwa infrastruktur jalan memang masih banyak yang rusak.
"Memang dalam tahun 2020 belum maksimal membangun infrastruktur jalan, karena dana tersedot untuk penanganan COVID-19 dan insya Allah pada tahun 2021 dan 2022 akan kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan," katanya.
Ria Norsan juga menyatakan bahwa yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar akan ditindaklanjuti terkait hal-hal yang masih belum maksimal dilakukan pemerintahan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan.
"Jadi nanti dilihat di lapangan lagi jika memang belum maksimal akan kami tindaklanjuti, salah satunya dalam hal peningkatan IPM," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021