Kabupaten Landak kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
"WTP ini berdasarkan dari empat kriteria yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di mana untuk tahun ini, Pemkab Landak kembali mendapat WTP," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Rahmadi di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan bahwa pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
"Pencapaian opini WTP dalam kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mampu mewujudkan kinerja keuangan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945," tuturnya.
Di tempat yang sama, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
"Ini bentuk keseriusan kami bersama OPD dalam mengelola keuangan daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Landak, sehingga kita bisa meraih predikat WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Semoga ini bisa terus kita pertahankan di tahun berikutnya," tuturnya.
Bupati Karolin menjelaskan bahwa predikat yang diberikan BPK RI tersebut harus sejalan dengan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Landak bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius lagi dalam mengelola keuangan negara agar benar-benar terus dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, guna meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Landak," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"WTP ini berdasarkan dari empat kriteria yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di mana untuk tahun ini, Pemkab Landak kembali mendapat WTP," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Rahmadi di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan bahwa pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
"Pencapaian opini WTP dalam kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mampu mewujudkan kinerja keuangan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945," tuturnya.
Di tempat yang sama, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
"Ini bentuk keseriusan kami bersama OPD dalam mengelola keuangan daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Landak, sehingga kita bisa meraih predikat WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Semoga ini bisa terus kita pertahankan di tahun berikutnya," tuturnya.
Bupati Karolin menjelaskan bahwa predikat yang diberikan BPK RI tersebut harus sejalan dengan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Landak bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius lagi dalam mengelola keuangan negara agar benar-benar terus dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, guna meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Landak," kata Karolin.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021