Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Sebastianus Darwis mendorong sekretaris daerah untuk membentuk tim inventarisasi aset agar laporan keuangan di daerah itu bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana target yang akan dilakukan.
"Kita perlu kerja keras untuk bisa mencapai opini yang lebih tinggi, yakni opini WTP . Sebelumnya daerah ini hanya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada pemerintahan saya harus lebih baik,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Jumat.
Ia menjelaskan penyebab laporan keuangan dengan nilai WDP dari BPK RI karena dua faktor yakni pertama, tata kelola pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kurang transparan. Kedua pengelolaan aset pemerintah daerah yang kurang baik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik menjadi penekanan bupati pada kesempatan tersebut.
"Ini yang harus kita kerjakan, baik aset bergerak maupun aset tetap," tegasnya.
Ia menambahkan pada masa yang lalu permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah, dimana masih banyak tanah yang tidak terinventarisasi dengan baik.
"Jika sudah terinventarisasi dengan baik maka hal itu akan memudahkan pelaporan dan pemanfaatannya. Aset bergerak misalnya mobil dinas setelah ditelusuri dan terinventarisasi, kalau sudah rusak kita laporkan dan bisa kita lelang supaya tidak terjadi pemborosan. Begitu juga dengan aset tetap, seperti tanah,” jelas dia.
Selanjutnya, disamping pengelolaan aset, pengelolaan keuangan merupakan hal terpenting dalam pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, Bupati menekankan agar semua OPD, kecamatan hingga tingkat Desa agar betul-betul mengelola sistem keuangan dengan baik dan transparan. Apalagi saat ini, pelaporan sudah didukung dengan kemudahan teknologi, salah satunya dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Jadi ini yang harus jadi perhatian serius seluruh OPD, para camat, lurah hingga tingkat desa," katanya.
Selama masa pemeriksaan yang berlangsung seluruh OPD diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang bisa mempercepat pemeriksaan dan mempercepat tindak lanjut dari pemeriksaan.
“Saat ini capaian sudah cukup baik, yakni 70,20 persen artinya tinggal 5 atau 6 persen lagi. Kami tekankan bila perlu dinaikkan lebih tinggi lagi. Sehingga status laporan WTP mampu dicapai,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kita perlu kerja keras untuk bisa mencapai opini yang lebih tinggi, yakni opini WTP . Sebelumnya daerah ini hanya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada pemerintahan saya harus lebih baik,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Jumat.
Ia menjelaskan penyebab laporan keuangan dengan nilai WDP dari BPK RI karena dua faktor yakni pertama, tata kelola pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kurang transparan. Kedua pengelolaan aset pemerintah daerah yang kurang baik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik menjadi penekanan bupati pada kesempatan tersebut.
"Ini yang harus kita kerjakan, baik aset bergerak maupun aset tetap," tegasnya.
Ia menambahkan pada masa yang lalu permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah, dimana masih banyak tanah yang tidak terinventarisasi dengan baik.
"Jika sudah terinventarisasi dengan baik maka hal itu akan memudahkan pelaporan dan pemanfaatannya. Aset bergerak misalnya mobil dinas setelah ditelusuri dan terinventarisasi, kalau sudah rusak kita laporkan dan bisa kita lelang supaya tidak terjadi pemborosan. Begitu juga dengan aset tetap, seperti tanah,” jelas dia.
Selanjutnya, disamping pengelolaan aset, pengelolaan keuangan merupakan hal terpenting dalam pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, Bupati menekankan agar semua OPD, kecamatan hingga tingkat Desa agar betul-betul mengelola sistem keuangan dengan baik dan transparan. Apalagi saat ini, pelaporan sudah didukung dengan kemudahan teknologi, salah satunya dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Jadi ini yang harus jadi perhatian serius seluruh OPD, para camat, lurah hingga tingkat desa," katanya.
Selama masa pemeriksaan yang berlangsung seluruh OPD diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang bisa mempercepat pemeriksaan dan mempercepat tindak lanjut dari pemeriksaan.
“Saat ini capaian sudah cukup baik, yakni 70,20 persen artinya tinggal 5 atau 6 persen lagi. Kami tekankan bila perlu dinaikkan lebih tinggi lagi. Sehingga status laporan WTP mampu dicapai,” kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021