Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus memaksimalkan luas tanam padi agar kebutuhan dan ketahanan pangan daerah terpenuhi sesuai target tahun 2021.
“Kami terus mengawal Luas Tambah Tanam atau LTT. Sehingga kebutuhan akan bahan pokok tersebut terus terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum saat acara Pertemuan Angka Statistik Tanaman Pagan di Pontianak, Selasa.
Anum menyebutkan bahwa sasaran target (LTT) Tahun 2021 Provinsi Kalbar seluas 337.455 hektare dengan rincian musim tanam Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 sebesar 188.370 hektare dan musim tanam April 2021 s/d September 2021 sebesar 149.085 hektare.
“Dari sasaran LTT yang ada, upaya dari provinsi dan kabupaten atau kota melalui koordinasi dimaksimalkan. Hal itu agar sasaran tercapai,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya juga terus memaksimalkan dan mendorong peran petugas penyuluh pertanian di lapangan sebagai motivator, membina, mengawal dan menggerakkan petani dan merealisasikan target luas tanam melalui peningkatan LTT dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada masing-masing wilayah binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Kami juga memfungsikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai basis Komando Strategis Pertanian (Kostratani) di kecamatan dalam mengawal pencapaian target pertanaman,” paparnya.
Selanjutnya, memberikan dukungan pada pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten/kota untuk menunjang tugas dan fungsi penyuluh pertanian.
“Penting juga mendorong daerah memberikan bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan. Hal itu sebagai upaya intensifikasi dan peningkatan luas tanam agar terjadi peningkatan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah menuju swasembada,” jelasnya.
Anum mengatakan pihaknya juga memaksimalkan produktivitas padi dan menargetkan untuk tahun ini 3,1 ton per hektare.
“Sejauh ini produktivitas padi kita masih 3,03 persen. Nah, tahun ini dinaikkan 0,7 persen. Dalam mengejar sasaran dan target yang ada kami tetap meminta petani dan penyuluh di lapangan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulta, Dony Saiful Bahri mengatakan bahwa dari luas sasaran tanam di Kalbar baru 34 persennya dapat intervensi pemerintah. Sedangkan sisanya dari swadaya petani.
“Masih minimnya intervensi karena sejauh ini untuk bantuan masih mengandalkan dari pusat dan provinsi. Sedangkan dari pemerintah kabupaten dan kota masih sangat minim bahkan di bawah satu persen dari APBD. Kalau pun ada itu dari aspirasi,” kata Dony.
Dengan kondisi yang ada, pihaknya meminta pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar untuk memberikan perhatian dan memprioritaskan sektor pertanian terutama tanaman pangan padi. Sehingga kebutuhan terus terpenuhi.
“Saat ini sektor pertanian masih urusan pilihan. Sedangkan di sisi lain mengenai hajat hidup orang banyak. Daerah masih tergantung ke pusat dan provisi. Idealnya pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikannya untuk budidaya padi 4-5 persen dari APBD murni. Hal itu juga sejalan dengan imbauan Gubernur Kalbar,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Kami terus mengawal Luas Tambah Tanam atau LTT. Sehingga kebutuhan akan bahan pokok tersebut terus terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum saat acara Pertemuan Angka Statistik Tanaman Pagan di Pontianak, Selasa.
Anum menyebutkan bahwa sasaran target (LTT) Tahun 2021 Provinsi Kalbar seluas 337.455 hektare dengan rincian musim tanam Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 sebesar 188.370 hektare dan musim tanam April 2021 s/d September 2021 sebesar 149.085 hektare.
“Dari sasaran LTT yang ada, upaya dari provinsi dan kabupaten atau kota melalui koordinasi dimaksimalkan. Hal itu agar sasaran tercapai,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya juga terus memaksimalkan dan mendorong peran petugas penyuluh pertanian di lapangan sebagai motivator, membina, mengawal dan menggerakkan petani dan merealisasikan target luas tanam melalui peningkatan LTT dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada masing-masing wilayah binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Kami juga memfungsikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai basis Komando Strategis Pertanian (Kostratani) di kecamatan dalam mengawal pencapaian target pertanaman,” paparnya.
Selanjutnya, memberikan dukungan pada pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten/kota untuk menunjang tugas dan fungsi penyuluh pertanian.
“Penting juga mendorong daerah memberikan bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan. Hal itu sebagai upaya intensifikasi dan peningkatan luas tanam agar terjadi peningkatan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah menuju swasembada,” jelasnya.
Anum mengatakan pihaknya juga memaksimalkan produktivitas padi dan menargetkan untuk tahun ini 3,1 ton per hektare.
“Sejauh ini produktivitas padi kita masih 3,03 persen. Nah, tahun ini dinaikkan 0,7 persen. Dalam mengejar sasaran dan target yang ada kami tetap meminta petani dan penyuluh di lapangan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulta, Dony Saiful Bahri mengatakan bahwa dari luas sasaran tanam di Kalbar baru 34 persennya dapat intervensi pemerintah. Sedangkan sisanya dari swadaya petani.
“Masih minimnya intervensi karena sejauh ini untuk bantuan masih mengandalkan dari pusat dan provinsi. Sedangkan dari pemerintah kabupaten dan kota masih sangat minim bahkan di bawah satu persen dari APBD. Kalau pun ada itu dari aspirasi,” kata Dony.
Dengan kondisi yang ada, pihaknya meminta pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar untuk memberikan perhatian dan memprioritaskan sektor pertanian terutama tanaman pangan padi. Sehingga kebutuhan terus terpenuhi.
“Saat ini sektor pertanian masih urusan pilihan. Sedangkan di sisi lain mengenai hajat hidup orang banyak. Daerah masih tergantung ke pusat dan provisi. Idealnya pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikannya untuk budidaya padi 4-5 persen dari APBD murni. Hal itu juga sejalan dengan imbauan Gubernur Kalbar,” katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021