Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat Fransiskus Diaan meminta agar kepala desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berkomitmen membangun desa dengan meningkatkan inovasi menuju desa membangun dan membangun desa.
"Komitmen membangun desa sudah bukan sebuah retorika belaka, melainkan produk hukum yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah kesalahan," kata Fransiskus Diaan, saat membuka Bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan pemerintah desa, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Fransiskus, secara hukum desa tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut dia, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.
"Pelaksanaan Bimtek itu sangat penting, karena pemerintah saat ini baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah mengharapkan pengembangan desa harus dikelola dengan baik," ucap Fransiskus.
Ia pun berharap melalui kegiatan bimtek tersebut BPD berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.
Kemudian, dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan inovasinya untuk menghindari persoalan hubungan disharmonisasi antara BPD dan pemerintah desa yang sering kali terjadi kesenjangan pemahaman atas pengetahuan yang ada.
"Pahami peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan rosa pemerintahan desa, sehingga terwujud desa membangun dan membangun desa agar terwujud visi misi Kapuas Hulu Hebat," pinta Fransiskus.
Fransiskus pun mengatakan dengan adanya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan kelembagaan desa, maka desa memiliki potensi cukup besar dalam membuka peluang berkembangnya desa menjadi mandiri dan sejahtera.
"Yang tidak kalah pentingnya juga yaitu tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di desa," pesan Fransiskus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Komitmen membangun desa sudah bukan sebuah retorika belaka, melainkan produk hukum yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah kesalahan," kata Fransiskus Diaan, saat membuka Bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan pemerintah desa, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Fransiskus, secara hukum desa tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut dia, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.
"Pelaksanaan Bimtek itu sangat penting, karena pemerintah saat ini baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah mengharapkan pengembangan desa harus dikelola dengan baik," ucap Fransiskus.
Ia pun berharap melalui kegiatan bimtek tersebut BPD berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.
Kemudian, dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan inovasinya untuk menghindari persoalan hubungan disharmonisasi antara BPD dan pemerintah desa yang sering kali terjadi kesenjangan pemahaman atas pengetahuan yang ada.
"Pahami peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan rosa pemerintahan desa, sehingga terwujud desa membangun dan membangun desa agar terwujud visi misi Kapuas Hulu Hebat," pinta Fransiskus.
Fransiskus pun mengatakan dengan adanya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan kelembagaan desa, maka desa memiliki potensi cukup besar dalam membuka peluang berkembangnya desa menjadi mandiri dan sejahtera.
"Yang tidak kalah pentingnya juga yaitu tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di desa," pesan Fransiskus.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021