Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat menyatakan, perlu dicarikan solusi dalam mengatasi defisit anggaran sebesar Rp55,9 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun 2022.
"Dengan defisit sebesar Rp55,9 miliar maka dapat mempengaruhi jalannya pembangunan di Kota Pontianak,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, DPRD Kota Pontianak, Suhardi di Pontianak, Kamis.
Sehingga, menurut dia, perlu dicarikan solusi bersama untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, antara lain fokus dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, dan retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat.
Hal senada juga dikatakan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Keadilan Bangsa DPRD Kota Pontianak, Syaiful Muqoddas. Dia mengatakan, defisit atau kekurangan anggaran harus menjadi evaluasi bersama, sehingga proses pembangunan di Pontianak tidak terganggu.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan RAPBD Kota Pontianak tahun 2022 berpotensi defisit sebesar Rp55,9 miliar, karena terdapat beberapa penyesuaian dalam struktur RAPBD itu sehingga mempengaruhi besaran volumenya.
Edi menambahkan, secara umum struktur RAPBD Kota Pontianak tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan daerah, pembelanjaan daerah, dan pembiayaan daerah.
"Pendapatan daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1,82 triliun atau meningkat sebesar Rp46,87 miliar atau naik 2,65 persen. Jika dibandingkan dengan APBD 2021 sebesar Rp1,77 triliun," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk belanja daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp1,82 triliun atau menurun sebesar Rp53,69 miliar atau turun 2,87 persen, apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2021 sebesar Rp1,87 triliun.
"Secara umum, volume RAPBD tahun 2022 sebesar Rp1,87 triliun, jika dibandingkan dengan volume APBD 2021 sebesar Rp1,91 triliun, maka mengalami penurunan sebesar 2,02 persen," ungkapnya.
Kemudian, dari sisi penerima pembiayaan ditargetkan sebesar Rp58,55 miliar, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diproyeksi sebesar Rp58,50 miliar, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50 juta," ujarnya.
Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp15 miliar dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp45 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Dengan defisit sebesar Rp55,9 miliar maka dapat mempengaruhi jalannya pembangunan di Kota Pontianak,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, DPRD Kota Pontianak, Suhardi di Pontianak, Kamis.
Sehingga, menurut dia, perlu dicarikan solusi bersama untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, antara lain fokus dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, dan retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat.
Hal senada juga dikatakan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Keadilan Bangsa DPRD Kota Pontianak, Syaiful Muqoddas. Dia mengatakan, defisit atau kekurangan anggaran harus menjadi evaluasi bersama, sehingga proses pembangunan di Pontianak tidak terganggu.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan RAPBD Kota Pontianak tahun 2022 berpotensi defisit sebesar Rp55,9 miliar, karena terdapat beberapa penyesuaian dalam struktur RAPBD itu sehingga mempengaruhi besaran volumenya.
Edi menambahkan, secara umum struktur RAPBD Kota Pontianak tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan daerah, pembelanjaan daerah, dan pembiayaan daerah.
"Pendapatan daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1,82 triliun atau meningkat sebesar Rp46,87 miliar atau naik 2,65 persen. Jika dibandingkan dengan APBD 2021 sebesar Rp1,77 triliun," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk belanja daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp1,82 triliun atau menurun sebesar Rp53,69 miliar atau turun 2,87 persen, apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2021 sebesar Rp1,87 triliun.
"Secara umum, volume RAPBD tahun 2022 sebesar Rp1,87 triliun, jika dibandingkan dengan volume APBD 2021 sebesar Rp1,91 triliun, maka mengalami penurunan sebesar 2,02 persen," ungkapnya.
Kemudian, dari sisi penerima pembiayaan ditargetkan sebesar Rp58,55 miliar, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diproyeksi sebesar Rp58,50 miliar, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50 juta," ujarnya.
Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp15 miliar dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp45 miliar.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021