Pontianak (Antara Kalbar) - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Prof Dr Eddy Suratman mengatakan, menteri di bidang ekonomi yang baru dilantik Presiden Joko Widodo akan menghadapi berbagai tantangan diantaranya menjaga defisit di dalam APBN.
"Kondisi defisit APBN terjaga di angka 2,48 persen atau aman di bawah 3 persen sebagaimana batas maksimum defisit yang diatur UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," kata Eddy Suratman di Pontianak, Rabu.
Untuk itu, para menteri harus mampu merealisasikan target dari kebijakan amnesti pajak sebesar Rp165 triliun.
Tantangan lain yang dihadapi adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun ini, menurunkan Gini Ratio atau ketimpangan penyebaran pendapatan dari 0,41 menjadi 0,39 serta mengurangi angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen.
Eddy optimistis dengan kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke Kementerian Keuangan dan bergesernya Bambang Brodjonegoro ke Bappenas, maka sinergi antara perencanaan dan penganggaran akan semakin baik.
"Dan tim ekonomi semestinya makin padu karena diisi tiga orang yang kebetulan lahir dari almamater yang sama yakni Fakultas Ekonomi UI," kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura itu.
Pergeseran beberapa menteri dan ketua lembaga yaitu Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menjadi Menteri Pertanahan/Kepala BPN, dan Thomas Lembong menjadi Kepala BKPM.
Sementara penyegaran yang dilakukan dengan memasukkan energi baru yaitu Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu, Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menhub, Muhajir Efendi sebagai Mendikbud, Enggartiasto Lukito sebagai Mendag, Erlangga Hartarto sebagai Menperin dan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM.
