Kota Pontianak di Kalimantan Barat, sudah progresif atau menuju arah yang lebih baik terkait sekolah atau pendidikan inklusi atau sekolah berkebutuhan khusus dan merdeka belajar.
“Pertemuan walikota hari ini terkait dengan pendidikan inklusi dan merdeka belajar,” kata Ketua Komisi Pendidikan Dasar Provinsi Kalbar, Kristianus di Pontianak, Senin.
Ia menambahkan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang berpusat pada murid, karena berpusat pada murid, maka otomatis implementasinya dalam satu sekolah mampu melayani beragam kebutuhan murid.
"Jadi kita arahnya kesana, kemudian untuk di Pontianak sudah progresif sekali dimulai dari penanganan anak-anak disabilitas,” ujarnya.
Ia juga mendapat gambaran bahwa Kota Pontianak sebenarnya sudah melakukan pendidikan inklusi dan merdeka belajar selama dua tahun.
Pendidikan inklusi ini kami monitor dari tingkat pendidikan PAUD sampai sekolah dasar (SD) dan merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing daerah, termasuk di Kalimantan Barat.
"Kita tau bahwa semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik yang normal maupun yang cacat, jadi inilah yang mendasar untuk sekolah inklusi dan merdeka belajar, " jelasnya.
Namun memang, diakuinya, sejauh ini masih ada beberapa faktor kendala di setiap daerah dalam pelaksanaan sekolah inklusi dan merdeka belajar sehingga kurang maksimal.
Sementara itu, Ketua komisi PAUD Diknasbud Kalbar, Fitri Darsini juga menyampaikan, bahwa Dewan Pendidikan Kalbar pada intinya adalah ingin meluruskan kesalahkaprahan pendidikan bahwa selama ini pendidikan inklusi itu adalah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan bukan nama lain dari pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB).
Jadi, ia berharap ke depannya segera bisa diakselerasi tidak hanya masalah disabilitas, tapi masalah ekonomi, sosial, dan sosial emosional sehingga nantinya bisa terangkum.
"Guru juga akan berkualitas jika pendidikan inklusi itu terlaksana. Ketika pendidikan inklusi terlaksana maka pasti merdeka belajar juga terlaksana,” terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Pertemuan walikota hari ini terkait dengan pendidikan inklusi dan merdeka belajar,” kata Ketua Komisi Pendidikan Dasar Provinsi Kalbar, Kristianus di Pontianak, Senin.
Ia menambahkan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang berpusat pada murid, karena berpusat pada murid, maka otomatis implementasinya dalam satu sekolah mampu melayani beragam kebutuhan murid.
"Jadi kita arahnya kesana, kemudian untuk di Pontianak sudah progresif sekali dimulai dari penanganan anak-anak disabilitas,” ujarnya.
Ia juga mendapat gambaran bahwa Kota Pontianak sebenarnya sudah melakukan pendidikan inklusi dan merdeka belajar selama dua tahun.
Pendidikan inklusi ini kami monitor dari tingkat pendidikan PAUD sampai sekolah dasar (SD) dan merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing daerah, termasuk di Kalimantan Barat.
"Kita tau bahwa semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik yang normal maupun yang cacat, jadi inilah yang mendasar untuk sekolah inklusi dan merdeka belajar, " jelasnya.
Namun memang, diakuinya, sejauh ini masih ada beberapa faktor kendala di setiap daerah dalam pelaksanaan sekolah inklusi dan merdeka belajar sehingga kurang maksimal.
Sementara itu, Ketua komisi PAUD Diknasbud Kalbar, Fitri Darsini juga menyampaikan, bahwa Dewan Pendidikan Kalbar pada intinya adalah ingin meluruskan kesalahkaprahan pendidikan bahwa selama ini pendidikan inklusi itu adalah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan bukan nama lain dari pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB).
Jadi, ia berharap ke depannya segera bisa diakselerasi tidak hanya masalah disabilitas, tapi masalah ekonomi, sosial, dan sosial emosional sehingga nantinya bisa terangkum.
"Guru juga akan berkualitas jika pendidikan inklusi itu terlaksana. Ketika pendidikan inklusi terlaksana maka pasti merdeka belajar juga terlaksana,” terangnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021