Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan tim ke lokasi banjir di Kalimantan Barat guna mencari langkah paling efektif mengatasi banjir di empat kabupaten di sana.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Helmi Basalamah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK diikuti secara daring di Jakarta, Senin, mengatakan mereka melakukan analisis penyebab banjir yang terjadi di Kalimantan Barat dari aspek curah hujan, bentangan alam dan penggunaan lahan untuk bisa melakukan intervensi.
Dari analisis tersebut KLHK dapat sedikit melakukan intervensi dari sisi pengelolaan lahan, dengan menemukan titik-titik yang banjir dan bisa diintervensi.
Dalam waktu dekat, menurut dia, tim akan sudah ada di lapangan untuk melihat langsung titik yang dapat diintervensi sebagai langkah penyelesaian paling efektif dalam waktu dekat baik menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungannya.
Khusus banjir yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, ia mengatakan banjir terjadi di daerah cekungan dari sungai yang berkelok. Areal terdampak, menurut dia, memang berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang atau back swamp.
Curah hujan lebat terjadi sejak akhir Oktober sampai awal November 2021 yang secara kumulatif sebesar 294 milimeter (mm) menghasilkan debit banjir sebesar 15.877,12 meter kubik (m3) per detik, melebihi kapasitas tampung sungai sebesar 12.279,80 m3 per detik sehingga terjadi luapan dengan debit 3.597,32 m3 per detik.
Bagian hulu Daerah Tangkapan Air (DTA) lokasi banjir didominasi oleh lereng curam sampai dengan sangat curam. Lokasi-lokasi banjir merupakan meander serta cekungan yang berada di hilir DAS dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir atau flood plain.
Dalam rapat dengar pendapat itu, Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro meminta KLHK aktif memberikan penjelasan perihal faktor penyebab banjir yang terjadi di wilayah Indonesia, sehingga orang tidak bertanya-tanya. Contoh, apa yang terjadi di Sintang, kenapa bisa sampai satu bulan masih banjir, penyebabnya apa perlu dicari tahu.
Area yang memerlukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih sangat luas, sementara kemampuan untuk rehabilitasi hanya sekitar 300.000 hektare (ha) per tahun. "Lalu kapan selesainya? Itu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya, bikin rilis di tv. Kalau diam saja jadi seolah-olah KLHK yang dianggap salah," kata Darori.
Baca juga: Komisi IV DPR minta KLHK periksa dan pulihkan DAS Kapuas di Kalbar
Baca juga: KLHK pastikan terus melakukan upaya rehabilitasi DAS di Kalimantan
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021