Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo memimpin persiapan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Ketapang di ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang, kemaren.
Dalam paparannya, Sekda menyampaikan bahwa untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Pemkab Ketapang akan mengedepankan belanja prioritas seperti gaji pegawai dan tenaga kontrak, dadan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan iuran Taspen.
Selain itu, dikatakan Beliau sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pemkab juga akan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk Pendidikan, bidang kesehatan 10 persen. Serta alokasi dana desa minimal 10 persen dari dana perimbangan dan untuk belanja modal atau infrastruktur ditargetkan minimal 25 persen.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Sekda bidang perekonomian dan pembangunan dan Kepala Bappeda. Dinas Kesehatan Ketapang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Ketapang dan Sekretariat Daerah Ketapang.
Dinas Koperasi, usaha kecil menegah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Ketapang. Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan. Setta Dinas Perkim LH, Dinas Sosial, P3A dan KB, Disnakertrans Ketapang, BPKAD dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Dalam paparannya, Sekda menyampaikan bahwa untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Pemkab Ketapang akan mengedepankan belanja prioritas seperti gaji pegawai dan tenaga kontrak, dadan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan iuran Taspen.
Selain itu, dikatakan Beliau sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pemkab juga akan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk Pendidikan, bidang kesehatan 10 persen. Serta alokasi dana desa minimal 10 persen dari dana perimbangan dan untuk belanja modal atau infrastruktur ditargetkan minimal 25 persen.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Sekda bidang perekonomian dan pembangunan dan Kepala Bappeda. Dinas Kesehatan Ketapang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Ketapang dan Sekretariat Daerah Ketapang.
Dinas Koperasi, usaha kecil menegah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Ketapang. Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan. Setta Dinas Perkim LH, Dinas Sosial, P3A dan KB, Disnakertrans Ketapang, BPKAD dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021