Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat penghargaan bidang inovasi layanan digital dari ASEAN Social Security Association (ASSA) dalam The 38th ASSA Recognition Award 2021 untuk kategori Continuous Improvement Recognition Award, Jumat (26/11/2021).
Penghargaan tersebut diberikan ASSA Chairman H.E. Heng Sophannarith atas inovasi layanan konsultasi kesehatan daring dan layanan administrasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
"Seiring mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia membuat banyak peserta JKN-KIS memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut mendorong BPJS Kesehatan untuk mengambil langkah strategis dalam memastikan kesejahteraan dan kepuasan anggota melalui inovasi layanan digital," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat.
ASSA dibentuk untuk menyediakan forum bagi lembaga-lembaga anggota bertukar pandangan dan pengalaman tentang isu-isu jaminan sosial. Anggotanya berasal dari sembilan negara di ASEAN, yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
BPJS Kesehatan mengembangkan layanan konsultasi daring dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes. Layanan itu memudahkan peserta berinteraksi dengan dokter di FKTP serta memantau perawatan dan status kesehatan mereka. Interaksi yang dilakukan antara peserta dengan dokter terhitung sebagai angka kontak yang bisa diperhitungkan sebagai penilaian kinerja FKTP.
"Sebelum COVID-19 (layanan kesehatan, red.) di kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan itu ada sampai 200 bahkan di Jawa Timur ada 800 orang per hari. Dengan adanya Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp) termasuk Mobile JKN dan lain-lain itu bisa kurang dari 15 orang per hari," kata dia.
Berbagai program dan aplikasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi maupun layanan kesehatan lainnya.
BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan berbagai inovasi lainnya, seperti Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga Direct Message di media sosial resminya.
"Inovasi ini diluncurkan untuk meminimalisir angka kunjungan ke fasilitas kesehatan siring dengan pertumbuhan angka penyebaran COVID-19," kata dia.
Pada tahun sebelumnya, BPJS Kesehatan juga meraih penghargaan dari ASSA atas inovasi aplikasi Monitoring Kerja Sama Strategis (MONIKS). Melalui MONIKS, semua kemitraan strategis BPJS Kesehatan dengan institusi, kementerian, dan lembaga nasional maupun internasional dapat dipantau secara berkala.
BPJS Kesehatan juga ikut berkontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tingkat internasional. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan kepesertaan yang terbesar di dunia, BPJS Kesehatan masuk keanggotaan International Social Security Association (ISSA). ISSA beranggotakan 160 negara dan menunjuk Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua Komisi Kesehatan periode 2020-2022.
Baca juga: Direktur BPJS Kesehatan: 83 persen dari penduduk Indonesia tercover JKN-KIS
Baca juga: Pemkot Pontianak dorong capaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Baca juga: Iuran Peserta PBPU dan BP/Mandiri Kelas 3 Disubsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Penghargaan tersebut diberikan ASSA Chairman H.E. Heng Sophannarith atas inovasi layanan konsultasi kesehatan daring dan layanan administrasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
"Seiring mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia membuat banyak peserta JKN-KIS memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut mendorong BPJS Kesehatan untuk mengambil langkah strategis dalam memastikan kesejahteraan dan kepuasan anggota melalui inovasi layanan digital," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat.
ASSA dibentuk untuk menyediakan forum bagi lembaga-lembaga anggota bertukar pandangan dan pengalaman tentang isu-isu jaminan sosial. Anggotanya berasal dari sembilan negara di ASEAN, yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
BPJS Kesehatan mengembangkan layanan konsultasi daring dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes. Layanan itu memudahkan peserta berinteraksi dengan dokter di FKTP serta memantau perawatan dan status kesehatan mereka. Interaksi yang dilakukan antara peserta dengan dokter terhitung sebagai angka kontak yang bisa diperhitungkan sebagai penilaian kinerja FKTP.
"Sebelum COVID-19 (layanan kesehatan, red.) di kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan itu ada sampai 200 bahkan di Jawa Timur ada 800 orang per hari. Dengan adanya Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp) termasuk Mobile JKN dan lain-lain itu bisa kurang dari 15 orang per hari," kata dia.
Berbagai program dan aplikasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi maupun layanan kesehatan lainnya.
BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan berbagai inovasi lainnya, seperti Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga Direct Message di media sosial resminya.
"Inovasi ini diluncurkan untuk meminimalisir angka kunjungan ke fasilitas kesehatan siring dengan pertumbuhan angka penyebaran COVID-19," kata dia.
Pada tahun sebelumnya, BPJS Kesehatan juga meraih penghargaan dari ASSA atas inovasi aplikasi Monitoring Kerja Sama Strategis (MONIKS). Melalui MONIKS, semua kemitraan strategis BPJS Kesehatan dengan institusi, kementerian, dan lembaga nasional maupun internasional dapat dipantau secara berkala.
BPJS Kesehatan juga ikut berkontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tingkat internasional. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan kepesertaan yang terbesar di dunia, BPJS Kesehatan masuk keanggotaan International Social Security Association (ISSA). ISSA beranggotakan 160 negara dan menunjuk Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua Komisi Kesehatan periode 2020-2022.
Baca juga: Direktur BPJS Kesehatan: 83 persen dari penduduk Indonesia tercover JKN-KIS
Baca juga: Pemkot Pontianak dorong capaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Baca juga: Iuran Peserta PBPU dan BP/Mandiri Kelas 3 Disubsidi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021