Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat Golda M Purba mengatakan pihaknya relawan yang aktif turun dalam misi kemanusiaan diharapkan dapat masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami mengusulkan relawan yang terus membantu kita bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan karena mereka selama ini aktif membantu seperti saat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Relawan ini turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, tidak hanya saat terjadinya banjir tapi juga setelah bencana alam itu terjadi," kata Golda di Pontianak, Selasa.
Golda mengatakan pihaknya mendukung ketika para relawan masuk dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena mengingat resiko yang dihadapi, apalagi mereka bukan PNS dan juga kontrak karena sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk membantu masyarakat.
Menurutnya, sejauh ini dukungan yang diberikan dalam bentuk tali asih kepada relawan. Jumlahnya pun terbatas mengingat kemampuan anggaran.
"Kami tetap mendukung agar mereka mendapatkan perlindungan karena rentan juga saat berada di daerah rawan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat Manto mendorong agar para relawan mendapat perlindungan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Manto mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan itu ke organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Dalam rapat sudah disampaikan agar relawan bisa ikut dalam perlindungan sosial," tuturnya.
Dia mencontohkan pada relawan COVID-19. Para relawan ini merupakan pekerja rentan sehingga perlu mendapat perlindungan ketika menjalankan tugas.
Begitu juga dengan relawan kemanusiaan yang turun membantu saat terjadi bencana alam. Seperti banjir yang melanda di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
"Termasuk di pendidikan, ada guru yang tidak masuk dalam PPPK. Kami usulkan diformulasikan agar bisa ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Manto.
Ia melanjutkan relawan yang ada organisasi perangkat daerah, perlindungan ketenagakerjaan bisa dibiayai pemerintah. Pihaknya menargetkan perlindungan ketenagakerjaan bagi relawan bisa dijalankan pada Januari 2022.
"Struktur anggaran untuk tahun 2022 sudah kami usulkan melalui asisten satu agar di setiap sektor, mengalokasikan anggarannya masing-masing. Tahun depan diformulasikan lagi angka honor yang diterima relawan agar ada porsi untuk program BPJS Ketenagakerjaan," kata Manto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kami mengusulkan relawan yang terus membantu kita bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan karena mereka selama ini aktif membantu seperti saat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Relawan ini turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, tidak hanya saat terjadinya banjir tapi juga setelah bencana alam itu terjadi," kata Golda di Pontianak, Selasa.
Golda mengatakan pihaknya mendukung ketika para relawan masuk dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena mengingat resiko yang dihadapi, apalagi mereka bukan PNS dan juga kontrak karena sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk membantu masyarakat.
Menurutnya, sejauh ini dukungan yang diberikan dalam bentuk tali asih kepada relawan. Jumlahnya pun terbatas mengingat kemampuan anggaran.
"Kami tetap mendukung agar mereka mendapatkan perlindungan karena rentan juga saat berada di daerah rawan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat Manto mendorong agar para relawan mendapat perlindungan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Manto mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan itu ke organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Dalam rapat sudah disampaikan agar relawan bisa ikut dalam perlindungan sosial," tuturnya.
Dia mencontohkan pada relawan COVID-19. Para relawan ini merupakan pekerja rentan sehingga perlu mendapat perlindungan ketika menjalankan tugas.
Begitu juga dengan relawan kemanusiaan yang turun membantu saat terjadi bencana alam. Seperti banjir yang melanda di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
"Termasuk di pendidikan, ada guru yang tidak masuk dalam PPPK. Kami usulkan diformulasikan agar bisa ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Manto.
Ia melanjutkan relawan yang ada organisasi perangkat daerah, perlindungan ketenagakerjaan bisa dibiayai pemerintah. Pihaknya menargetkan perlindungan ketenagakerjaan bagi relawan bisa dijalankan pada Januari 2022.
"Struktur anggaran untuk tahun 2022 sudah kami usulkan melalui asisten satu agar di setiap sektor, mengalokasikan anggarannya masing-masing. Tahun depan diformulasikan lagi angka honor yang diterima relawan agar ada porsi untuk program BPJS Ketenagakerjaan," kata Manto.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021