Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung upaya Kementerian BUMN untuk melakukan 'pembersihan' di kementerian itu, khususnya terhadap oknum pelaku tindak pidana korupsi.
“Kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah. Bagaimana pun, sinergisitas antara kami (Kejaksaan Agung, red.) dengan BUMN harus tetap terjaga,” kata dia, kepada wartawan di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2021 resmi dibuka
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah perjumpaannya dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kunjungannya ke Gedung Kejaksaan Agung guna melaporkan kasus keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero).
Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin mengungkapkan terdapat tiga pembahasan yang ia lakukan bersama Erick Thohir.
Baca juga: Staf Khusus Menteri BUMN dukung Peter Gontha lapor KPK terkait kasus Garuda
“Yang tadi kami bicarakan, yang pertama adalah restrukturisasi Garuda Indonesia, yang kedua adalah laporan Garuda untuk pembelian (pesawat) ATR 72-600, dan juga, ini yang utamanya, adalah dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN,” kata dia.
Sebelumnya, sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN berhasil mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero). Kali ini, kedua lembaga tersebut akan menjalin kerja sama yang erat untuk mengungkap kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero).
Baca juga: Wamen BUMN targetkan Garuda Indonesia bergabung dengan Holding Aviata pada 2023
Dalam kesempatan yang sama, Thohir menegaskan sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN tidak hanya untuk menangkap dan menghukum oknum-oknum yang terlibat, tetapi juga untuk memperbaiki administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN.
“Sesuai dengan program yang kami dorong, transformasi dan bersih-bersih BUMN,” kata dia.
Baca juga: Menteri BUMN dukung investigasi atas kasus korupsi Garuda-Bombardier
Selain membahas mengenai rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia, dia juga memberikan sejumlah bukti terkait pengadaan pesawat ATR 72-600.
“Kami serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan karena kita eranya tidak lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah. Bagaimana pun, sinergisitas antara kami (Kejaksaan Agung, red.) dengan BUMN harus tetap terjaga,” kata dia, kepada wartawan di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2021 resmi dibuka
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah perjumpaannya dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kunjungannya ke Gedung Kejaksaan Agung guna melaporkan kasus keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero).
Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin mengungkapkan terdapat tiga pembahasan yang ia lakukan bersama Erick Thohir.
Baca juga: Staf Khusus Menteri BUMN dukung Peter Gontha lapor KPK terkait kasus Garuda
“Yang tadi kami bicarakan, yang pertama adalah restrukturisasi Garuda Indonesia, yang kedua adalah laporan Garuda untuk pembelian (pesawat) ATR 72-600, dan juga, ini yang utamanya, adalah dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN,” kata dia.
Sebelumnya, sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN berhasil mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero). Kali ini, kedua lembaga tersebut akan menjalin kerja sama yang erat untuk mengungkap kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero).
Baca juga: Wamen BUMN targetkan Garuda Indonesia bergabung dengan Holding Aviata pada 2023
Dalam kesempatan yang sama, Thohir menegaskan sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN tidak hanya untuk menangkap dan menghukum oknum-oknum yang terlibat, tetapi juga untuk memperbaiki administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN.
“Sesuai dengan program yang kami dorong, transformasi dan bersih-bersih BUMN,” kata dia.
Baca juga: Menteri BUMN dukung investigasi atas kasus korupsi Garuda-Bombardier
Selain membahas mengenai rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia, dia juga memberikan sejumlah bukti terkait pengadaan pesawat ATR 72-600.
“Kami serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan karena kita eranya tidak lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022