Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pembentukan tim persiapan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan strategis.
"Pembentukan tim persiapan pengembangan PLTN sangat tepat dan strategis untuk mempercepat penerapan PLTN di Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Selain pembentukan tim tersebut, kata Fahmy, pemerintah juga perlu segera merevisi dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menempatkan PLTN sebagai alternatif terakhir.
Dia meminta pemerintah untuk mengubah peruntukan nuklir menjadi prioritas energi primer pembangkit listrik di Indonesia.
"Negara kepulauan terbesar, seperti Indonesia sangat membutuhkan PLTN, lantaran PLTN menghasilkan listrik energi bersih yang masif," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa potensi uranium yang dimiliki Indonesia dapat memungkinkan listrik yang dihasilkan dari PLTN bisa lebih murah dibandingkan energi fosil.
Menurutnya, teknologi terbaru dalam bidang pembangkit listrik nuklir saat ini sudah menjamin tingkat keamanan yang tinggi, baik untuk pengolahan limbah maupun keamanan pembangkit. Bahkan teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sudah bisa mencapai kecelakaan nihil.
"Kalau mendasarkan pada RUEN, PLTN tidak sesuai dengan misi Indonesia karena menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Agar PLTN sesuai dengan misi Indonesia, RUEN harus direvisi dengan menempatkan PLTN sebagai prioritas utama penggunaan energi bersih di Indonesia," jelas Fahmy.
Sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim persiapan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia melalui Keputusan Menteri ESDM.
Dalam membangun PLTN untuk kepentingan komersial di Indonesia, pemerintah juga telah menjalin kerja sama internasional.
Pada 2021 Kementerian ESDM telah melakukan pendataan terhadap beberapa vendor dan teknologinya terutama untuk PLTN skala kecil. Menurut Dadan, hal ini sejalan dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dia juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai kajian dan studi terkait rencana pembangunan pembangkit listrik nuklir di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Namun, hingga kini pemerintah secara tegas belum menunjukkan lokasi pembangunan pembangkit listrik nuklir tersebut.
Baca juga: Menyetop PLTU dan membangun PLTN di Kalbar, ambisi proyek setrum bersih Indonesia
Baca juga: Rektor Untan : Perlu penguatan pemahaman tentang manfaat nuklir
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Pembentukan tim persiapan pengembangan PLTN sangat tepat dan strategis untuk mempercepat penerapan PLTN di Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Selain pembentukan tim tersebut, kata Fahmy, pemerintah juga perlu segera merevisi dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menempatkan PLTN sebagai alternatif terakhir.
Dia meminta pemerintah untuk mengubah peruntukan nuklir menjadi prioritas energi primer pembangkit listrik di Indonesia.
"Negara kepulauan terbesar, seperti Indonesia sangat membutuhkan PLTN, lantaran PLTN menghasilkan listrik energi bersih yang masif," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa potensi uranium yang dimiliki Indonesia dapat memungkinkan listrik yang dihasilkan dari PLTN bisa lebih murah dibandingkan energi fosil.
Menurutnya, teknologi terbaru dalam bidang pembangkit listrik nuklir saat ini sudah menjamin tingkat keamanan yang tinggi, baik untuk pengolahan limbah maupun keamanan pembangkit. Bahkan teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sudah bisa mencapai kecelakaan nihil.
"Kalau mendasarkan pada RUEN, PLTN tidak sesuai dengan misi Indonesia karena menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Agar PLTN sesuai dengan misi Indonesia, RUEN harus direvisi dengan menempatkan PLTN sebagai prioritas utama penggunaan energi bersih di Indonesia," jelas Fahmy.
Sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim persiapan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia melalui Keputusan Menteri ESDM.
Dalam membangun PLTN untuk kepentingan komersial di Indonesia, pemerintah juga telah menjalin kerja sama internasional.
Pada 2021 Kementerian ESDM telah melakukan pendataan terhadap beberapa vendor dan teknologinya terutama untuk PLTN skala kecil. Menurut Dadan, hal ini sejalan dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dia juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai kajian dan studi terkait rencana pembangunan pembangkit listrik nuklir di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Namun, hingga kini pemerintah secara tegas belum menunjukkan lokasi pembangunan pembangkit listrik nuklir tersebut.
Baca juga: Menyetop PLTU dan membangun PLTN di Kalbar, ambisi proyek setrum bersih Indonesia
Baca juga: Rektor Untan : Perlu penguatan pemahaman tentang manfaat nuklir
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022