Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Prof.Dr.Garuda Wiko.SH.M.Si.FCBArb menilai sudah saatnya perlu penguatan pemahaman kepada masyarakat tentang nuklir dan pemanfaatannya apalagi pemerintah sudah merencanakan tentang pembangunan PLTN.
"Pemahaman masyarakat mengenai nuklir perlu diperkuat agar pengetahuan yang sangat terbatas serta adanya persepsi keliru terkait nuklir dapat diluruskan. Pemahaman perlu mengingat karena sangat mempengaruhi sikap penerimaan masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung suatu rencana pembangunan PLTN," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini merencanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar. Rencana itu mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah yang mendukung sepenuhnya rencana tersebut.
"Antusiasme pemerintah daerah Kalbar untuk mendukung rencana pembangunan PLTN tentunya memiliki berbagai alasan. Harapan akan adanya pasokan listrik yang dipasok oleh PLTN nantinya tentu akan melepaskan ketergantungan Kalbar dari negara tetangga," kata dia.
Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Kalbar masih mengimpor listrik dari Perusahaan Listrik Malaysia,yakni dari Sarawak Electricity Supply Corporation (SESCO).
"Selain itu, melepas ketergantungan dari luar potensi wilayah Kalbar untuk dijadikan kawasan industri, serta memiliki kondisi geologi yang stabil tidak rawan gempa, juga menjadi salah satu alasan untuk menjadikan Kalbar dapat dijadikan sebagai lokasi PLTN," katanya.
Selanjutnya, untuk merealisasikan rencana pembangunan PLTN, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada persiapan untuk memulai langkah pembangunan PLTN di Kalbar. Beberapa langkah persiapan pun sudah dimulai sejak tiga tahun belakangan ini.
Selain membutuhkan persiapan yang matang baik dari segi regulasi, finansial, teknologi, keamanan, dan lain sebagainya, masalah dukungan masyarakat akan menjadi masalah yang cukup serius untuk diatasi. Bahkan bisa dipastikan akan mendapat penolakan dari sebagian masyarakat terutama masyarakat umum.
"Hal ini mungkin terjadi apabila masyarakat tidak diberikan informasi dan edukasi yang memadai melalui proses sosialisasi dengan strategi yang tepat. Karena itu, salah satu tantangan berat bagi pemerintah sebagai pelaksana undang-undang adalah bagaimana meningkatkan akseptabilitas energi nuklir melalui peningkatan kepercayaan masyarakat," kata dia.
Ia menyebutkan selama ini sosialisasi PLTN telah dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Riset dan Teknologi. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi melalui ceramah, dialog publik dan talkshow di berbagai forum, baik melalui radio maupun televisi. Namun sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum menjangkau masyarakat luas, termasuk masyarakat Kalbar.
"Akseptabilitas masyarakat yang diperlukan tentunya diharapkan tumbuh dari semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di sekitar pembangunan PLTN. Secara umum, karakteristik masyarakat akar rumput terdiri dari mereka yang berpendidikan rendah, masih berpegang pada budaya dan tradisi lokal, jangkauan media massa yang terbatas, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Karena itu, dalam mensosialisasikan PLTN, perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi ciri khas masyarakat setempat agar pendekatan komunikasi yang dilakukan menjadi efektif," kata dia.
Menurutnya Untan Pontianak bersama JAIF International Cooperation Center (JICC) baru saja menggelar seminar On Public Understanding. Pihaknya berharap kerjasama tersebut akan terus berlanjut di masa datang untuk mendukung rencana pembangunan PLTN di Kalbar.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada semua peserta seminar yang telah hadir. Semoga kegiatan tersebut membawa manfaat yang besar untuk kita semua," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pemahaman masyarakat mengenai nuklir perlu diperkuat agar pengetahuan yang sangat terbatas serta adanya persepsi keliru terkait nuklir dapat diluruskan. Pemahaman perlu mengingat karena sangat mempengaruhi sikap penerimaan masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung suatu rencana pembangunan PLTN," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini merencanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar. Rencana itu mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah yang mendukung sepenuhnya rencana tersebut.
"Antusiasme pemerintah daerah Kalbar untuk mendukung rencana pembangunan PLTN tentunya memiliki berbagai alasan. Harapan akan adanya pasokan listrik yang dipasok oleh PLTN nantinya tentu akan melepaskan ketergantungan Kalbar dari negara tetangga," kata dia.
Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Kalbar masih mengimpor listrik dari Perusahaan Listrik Malaysia,yakni dari Sarawak Electricity Supply Corporation (SESCO).
"Selain itu, melepas ketergantungan dari luar potensi wilayah Kalbar untuk dijadikan kawasan industri, serta memiliki kondisi geologi yang stabil tidak rawan gempa, juga menjadi salah satu alasan untuk menjadikan Kalbar dapat dijadikan sebagai lokasi PLTN," katanya.
Selanjutnya, untuk merealisasikan rencana pembangunan PLTN, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada persiapan untuk memulai langkah pembangunan PLTN di Kalbar. Beberapa langkah persiapan pun sudah dimulai sejak tiga tahun belakangan ini.
Selain membutuhkan persiapan yang matang baik dari segi regulasi, finansial, teknologi, keamanan, dan lain sebagainya, masalah dukungan masyarakat akan menjadi masalah yang cukup serius untuk diatasi. Bahkan bisa dipastikan akan mendapat penolakan dari sebagian masyarakat terutama masyarakat umum.
"Hal ini mungkin terjadi apabila masyarakat tidak diberikan informasi dan edukasi yang memadai melalui proses sosialisasi dengan strategi yang tepat. Karena itu, salah satu tantangan berat bagi pemerintah sebagai pelaksana undang-undang adalah bagaimana meningkatkan akseptabilitas energi nuklir melalui peningkatan kepercayaan masyarakat," kata dia.
Ia menyebutkan selama ini sosialisasi PLTN telah dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Riset dan Teknologi. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi melalui ceramah, dialog publik dan talkshow di berbagai forum, baik melalui radio maupun televisi. Namun sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum menjangkau masyarakat luas, termasuk masyarakat Kalbar.
"Akseptabilitas masyarakat yang diperlukan tentunya diharapkan tumbuh dari semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di sekitar pembangunan PLTN. Secara umum, karakteristik masyarakat akar rumput terdiri dari mereka yang berpendidikan rendah, masih berpegang pada budaya dan tradisi lokal, jangkauan media massa yang terbatas, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Karena itu, dalam mensosialisasikan PLTN, perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi ciri khas masyarakat setempat agar pendekatan komunikasi yang dilakukan menjadi efektif," kata dia.
Menurutnya Untan Pontianak bersama JAIF International Cooperation Center (JICC) baru saja menggelar seminar On Public Understanding. Pihaknya berharap kerjasama tersebut akan terus berlanjut di masa datang untuk mendukung rencana pembangunan PLTN di Kalbar.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada semua peserta seminar yang telah hadir. Semoga kegiatan tersebut membawa manfaat yang besar untuk kita semua," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021