Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menyebutkan untuk dapat mengentaskan stunting, salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan mewujudkan dan memperkuat ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menghadiri Rapat Pembahasan Pemanfaatan Food Security and vulnerability atlas (FSVA) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan masalah stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus dengan salah satu kunci pengentasannya melalui penyediaan dan konsumsi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
"Kita tidak akan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024, untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah yang sinergis, kolaboratif untuk menurunkan angka stunting Kalbar di 29,08 persen diposisi sekarang," kata Horison.
Sekda Kalbar itu menambahkan permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong-sepotong, untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program untuk pencapaian penurunan stunting di Kalbar.
"Memang BKKBN sudah diberikan tugas untuk menurunkan stunting, akan tapi BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa Kita ikut ambil peran masing masing, jadi keterlibatan stakeholder dan semua pihak berkolaborasi dalam penurunan stunting di Kalbar ini sangat diperlukan," tutur Harisson.
Untuk itu ia mengimbau, kepala perangkat daerah harus paham dan fokus, agar dalam menentukan prioritas penyusunan program diprioritaskan pada peningkatan IPM dan penurunan stunting. "Yang menjadi masalah kita adalah IPM dan stunting, kalau kita kerjakan dengan baik program stunting dan IPM maka nanti dua program ini akan sejalan dengan baik pula dan itu membuat dampak pada daerah tersebut," ujarnya.
Sekda memaparkan, strategi nasional bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kwalitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asu, meningkatkan akses pelayanan mutu kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
"Sebenarnya dari strategi nasional ini banyak sekali yang terlibat disitu terutama dari air bersi dan sanitasi. Kalau lingkungan nya jelek, anak itu mudah terinfeksi serta sakit dan mempengaruhi gizi," kata Harisson.
Perangkat daerah terkait harus menggandeng PKK bagaimana pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan bagaimana pola asuh, pengetahuan tentang gizi di sisi lain kita memperbaiki lingkungan menyiapkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi.
"Dengan cara itu, kita sama-sama menyiapkan generasi yang sehat untuk bisa terlibat dan bersaing di tahun 2045 sebagai generasi yang unggul dan dapat diandalkan. 2045 Indonesia akan menjadi empat negara besar dengan pendapat perkapita yang tinggi dengan bonus demografi. "Banyak sekali tenaga kita yang usia produktif diharapkan nanti bermain secara global di tahun 2045 Indonesia Emas," ungkap Harisson.
Sebelum mengakhiri arahannya, Harisson menyampaikan harapannya agar hasil pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi sesuai kewenangan dan dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program tahun 2023.
Pertemuan rapat itu sendiri membahas dalam pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kalbar. Selain dihadiri OPD terkait juga dihadiri Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat beserta koordinator Bidang KSPK, Aulia Arif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Menghadiri Rapat Pembahasan Pemanfaatan Food Security and vulnerability atlas (FSVA) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan masalah stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus dengan salah satu kunci pengentasannya melalui penyediaan dan konsumsi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
"Kita tidak akan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024, untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah yang sinergis, kolaboratif untuk menurunkan angka stunting Kalbar di 29,08 persen diposisi sekarang," kata Horison.
Sekda Kalbar itu menambahkan permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong-sepotong, untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program untuk pencapaian penurunan stunting di Kalbar.
"Memang BKKBN sudah diberikan tugas untuk menurunkan stunting, akan tapi BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa Kita ikut ambil peran masing masing, jadi keterlibatan stakeholder dan semua pihak berkolaborasi dalam penurunan stunting di Kalbar ini sangat diperlukan," tutur Harisson.
Untuk itu ia mengimbau, kepala perangkat daerah harus paham dan fokus, agar dalam menentukan prioritas penyusunan program diprioritaskan pada peningkatan IPM dan penurunan stunting. "Yang menjadi masalah kita adalah IPM dan stunting, kalau kita kerjakan dengan baik program stunting dan IPM maka nanti dua program ini akan sejalan dengan baik pula dan itu membuat dampak pada daerah tersebut," ujarnya.
Sekda memaparkan, strategi nasional bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kwalitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asu, meningkatkan akses pelayanan mutu kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
"Sebenarnya dari strategi nasional ini banyak sekali yang terlibat disitu terutama dari air bersi dan sanitasi. Kalau lingkungan nya jelek, anak itu mudah terinfeksi serta sakit dan mempengaruhi gizi," kata Harisson.
Perangkat daerah terkait harus menggandeng PKK bagaimana pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan bagaimana pola asuh, pengetahuan tentang gizi di sisi lain kita memperbaiki lingkungan menyiapkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi.
"Dengan cara itu, kita sama-sama menyiapkan generasi yang sehat untuk bisa terlibat dan bersaing di tahun 2045 sebagai generasi yang unggul dan dapat diandalkan. 2045 Indonesia akan menjadi empat negara besar dengan pendapat perkapita yang tinggi dengan bonus demografi. "Banyak sekali tenaga kita yang usia produktif diharapkan nanti bermain secara global di tahun 2045 Indonesia Emas," ungkap Harisson.
Sebelum mengakhiri arahannya, Harisson menyampaikan harapannya agar hasil pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi sesuai kewenangan dan dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program tahun 2023.
Pertemuan rapat itu sendiri membahas dalam pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kalbar. Selain dihadiri OPD terkait juga dihadiri Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat beserta koordinator Bidang KSPK, Aulia Arif.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022