Plt. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Barat, Muslimat menyebutkan hingga saat ini, partisipasi para pria dalam ber- KB di Kalbar belum mencapai target yang diinginkan.
"Upaya peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB yang selama ini diukur dengan tingkat kesertaan KB Pria melalui alat kontrasepsi dan Metode Operasi Pria (MOP) telah mendapat perhatian serius oleh pemerintah sejak isu kesertaan gender dalam ber-KB keras menggema," kata Muslimat menggelar pertemuan peningkatan pembinaan kesertaan KB pria bersama mitra erja di ruang rapat Kantor BKKBN Kalbar, Rabu.
Dikatanya, dimasa lalu, persolan pengaturan kelahiran masih terfokus pada perempuan. Sehingga terkesan bahwa KB adalah urusan perempuan, sehingga istrilah yang harus ber-KB. Namun, belakangan KB juga harus menjadi urusan laki laki, artinya seorang suami sekarang ini tidak boleh tidak harus peduli KB.
"Karena KB telah menjadi urusan bersama. Akan lebih utama bila sang suami mau berperan langsung melalui penggunaan alat/kontrasepsi kondom atau MOP atau dengan kata lain menjadi peserta KB," ujarnya.
Menurut Muslimat, ada beberapa Kabupaten/Kota Kesertaan KB Pria khususnya alat kontrasepsi MOP/Vaksitomi nya tidak mencapai target disebabkan kurangnya sosialisasi. Peserta MOP ada daerah daerah tertentu yang banyak peserta nya seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ini juga tak lepas dari peran motivator- motivator yang gigih di daerah tersebut untuk memberikan sosialisasi tentang KB pria.
"Dari hasil evaluasi capaian kita, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memenuhi target sehingga berdampak pada anggaran kita kedepannya," ujarnya.
Muslimat menambahkan, perwakilan BKKBN Kalbar mengapresiasi para motivator yang telah berperan aktif memotivasi masyarakat pada Pasangan Usia Subur (PUS) baik PUS yang berusia 15 tahun - 49 tahun.
"PUS yang masih ingin punya anak tapi tidak ber-KB ini yang perlu kita garap untuk diberikan motivasi karena unmet need kita masih tinggi. Orang mau ber-KB tapi tidak diberikan pelayanan. Melalui pertemuan ini Kami berharap baik motivator Pria, Wanita termasuk motivator IUD dan Implant untuk memberikan motivasi pada masyarakat yang tidak mau punya anak lagi tapi tidak ber-KB dan ini menjadi prioritas kan," ujar Muslimat.
Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB pria ini, diikuti peserta motivator MOP Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta selaku narasumber dr. Rony Ade Putra dari RS. TK II Kartika Husada dan dr. Eldi Jimmy Saragih.
Sementara itu Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Kalbar Hadirin menjelaskan, di tahun 2022 segala pembiayaan semua sudah dilimpahkan melalui Dana BOKB yang ada di OPD-KB masing masing Kabupaten/Kota.
"Dengan kegiatan ini BKKBN hanya memfasilitasi melalui kegiatan kegiatan kemitraan. Mitra yang dijadikan provider dalam pelayanan KB tentu disitu ada juga motivator, Kader KB dan OPD-KB nya kita duduk satu meja untuk mendiskusikan mencari solusi terbaik dalam mencapai target atau sasaran baik MOP maupun MOW," ujar Hadirin.
Ia mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan medis adalah penganggaran daerah.
"Sistem penganggaran daerah salah satu kendala dimana sistem pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan medis, ini yang membedakan sehingga teman teman di OPD-KB kesulitan untuk mencari dana talangan terlebih dahulu," terangnya.
Hadirin menambahkan, berdasarkan data di 2021 hanya Kabupaten Kubu Raya yang bisa mendapatkan pelayanan MOP, untuk itu di 2022 Kabupaten Kubu Raya diberikan target MOP sebanyak 21 akseptor. Dan untuk mencapai target tersebut peran motivator sangat diharapkan.
"Mudah mudahan kedepannya dengan adanya dukungan penggerakan MKJP di Dana BOKB yang sudah maksimal bisa mencapai target khususnya target MKJP," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Upaya peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB yang selama ini diukur dengan tingkat kesertaan KB Pria melalui alat kontrasepsi dan Metode Operasi Pria (MOP) telah mendapat perhatian serius oleh pemerintah sejak isu kesertaan gender dalam ber-KB keras menggema," kata Muslimat menggelar pertemuan peningkatan pembinaan kesertaan KB pria bersama mitra erja di ruang rapat Kantor BKKBN Kalbar, Rabu.
Dikatanya, dimasa lalu, persolan pengaturan kelahiran masih terfokus pada perempuan. Sehingga terkesan bahwa KB adalah urusan perempuan, sehingga istrilah yang harus ber-KB. Namun, belakangan KB juga harus menjadi urusan laki laki, artinya seorang suami sekarang ini tidak boleh tidak harus peduli KB.
"Karena KB telah menjadi urusan bersama. Akan lebih utama bila sang suami mau berperan langsung melalui penggunaan alat/kontrasepsi kondom atau MOP atau dengan kata lain menjadi peserta KB," ujarnya.
Menurut Muslimat, ada beberapa Kabupaten/Kota Kesertaan KB Pria khususnya alat kontrasepsi MOP/Vaksitomi nya tidak mencapai target disebabkan kurangnya sosialisasi. Peserta MOP ada daerah daerah tertentu yang banyak peserta nya seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ini juga tak lepas dari peran motivator- motivator yang gigih di daerah tersebut untuk memberikan sosialisasi tentang KB pria.
"Dari hasil evaluasi capaian kita, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memenuhi target sehingga berdampak pada anggaran kita kedepannya," ujarnya.
Muslimat menambahkan, perwakilan BKKBN Kalbar mengapresiasi para motivator yang telah berperan aktif memotivasi masyarakat pada Pasangan Usia Subur (PUS) baik PUS yang berusia 15 tahun - 49 tahun.
"PUS yang masih ingin punya anak tapi tidak ber-KB ini yang perlu kita garap untuk diberikan motivasi karena unmet need kita masih tinggi. Orang mau ber-KB tapi tidak diberikan pelayanan. Melalui pertemuan ini Kami berharap baik motivator Pria, Wanita termasuk motivator IUD dan Implant untuk memberikan motivasi pada masyarakat yang tidak mau punya anak lagi tapi tidak ber-KB dan ini menjadi prioritas kan," ujar Muslimat.
Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB pria ini, diikuti peserta motivator MOP Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta selaku narasumber dr. Rony Ade Putra dari RS. TK II Kartika Husada dan dr. Eldi Jimmy Saragih.
Sementara itu Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Kalbar Hadirin menjelaskan, di tahun 2022 segala pembiayaan semua sudah dilimpahkan melalui Dana BOKB yang ada di OPD-KB masing masing Kabupaten/Kota.
"Dengan kegiatan ini BKKBN hanya memfasilitasi melalui kegiatan kegiatan kemitraan. Mitra yang dijadikan provider dalam pelayanan KB tentu disitu ada juga motivator, Kader KB dan OPD-KB nya kita duduk satu meja untuk mendiskusikan mencari solusi terbaik dalam mencapai target atau sasaran baik MOP maupun MOW," ujar Hadirin.
Ia mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan medis adalah penganggaran daerah.
"Sistem penganggaran daerah salah satu kendala dimana sistem pembayaran dalam pelaksanaan pelayanan medis, ini yang membedakan sehingga teman teman di OPD-KB kesulitan untuk mencari dana talangan terlebih dahulu," terangnya.
Hadirin menambahkan, berdasarkan data di 2021 hanya Kabupaten Kubu Raya yang bisa mendapatkan pelayanan MOP, untuk itu di 2022 Kabupaten Kubu Raya diberikan target MOP sebanyak 21 akseptor. Dan untuk mencapai target tersebut peran motivator sangat diharapkan.
"Mudah mudahan kedepannya dengan adanya dukungan penggerakan MKJP di Dana BOKB yang sudah maksimal bisa mencapai target khususnya target MKJP," tutupnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022