Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) sesalkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta belum adanya upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas mengatasi kelangkaan minyak goreng.
"Kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam 3 bulan terakhir di awal tahun 2022, Hal ini kemudian menyebabkan harga minyak goreng naik," kata Muhammad Rifa'ie Ketua Umum KMKS.
ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas belum ada tindakan untuk melakukan operasi pasar minyak murah kepada masyarakat di Kabupaten Sambas.
"di Indonesia kami melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit besar dan bahkan di Indonesia juga penghasil CPO terbesar di Dunia," ujarnya.
Ia menyatakan kekecewaan selaku mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Pemerintah dalam hal kelangkaan dan kenaikan minyak goreng, dan belum sama sekali menghasilkan solusi yang konkrit bagi masyarakat.
"Di kabupaten Sambas minyak goreng bahkan satu liternya tembus 20 hingga 30 ribu, Beberapa pekan terakhir kami juga melihat jajaran DPRD di Kabupaten Sambas kunjungan kerja ke salah satu Perusahaan sawit di Kalimantan Barat, Sejauh ini kami masih menunggu apa gerakan dari pemerintah daerah menyikapi krisis minyak goreng ini," Ujar Rifa'ie
Kalimantan Barat mempunyai 132 perusahaan sawit sumber dari data.kalbarprov.go.id
"setidaknya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan barat pemerintah bisa membuat gerakan dan solusi bersama menyikapi kelangkaan minyak goreng khusus di Kalimantan Barat," tegasnya.
Sementara itu Fajar Anggreswari salah satu pengurus KMKS mengatakan kebijakan yang sudah pemerintah lakukan belum menemukan titik terang.
"Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak tegas penimbun produk minyak goreng," Ucapnya.
Ia meminta Kapolres Untuk di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas, memerintahkan jajarannya menindak tegas orang-orang yang menimbun minyak makan.
"Jangan sampai ada mafia yang ingin memperkaya diri sendiri maupun kelompok kemudian menyengsarakan rakyat kalangan menengah kebawah, mengambil kesempatan di saat kelangkaan, dan lonjakan harga minyak goreng ini," Ujar Fajar.
Ia menawarkan Solusi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas segera laksanakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Barat, Untuk menggelar operasi pasar murah khusus minyak goreng bagi masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam 3 bulan terakhir di awal tahun 2022, Hal ini kemudian menyebabkan harga minyak goreng naik," kata Muhammad Rifa'ie Ketua Umum KMKS.
ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas belum ada tindakan untuk melakukan operasi pasar minyak murah kepada masyarakat di Kabupaten Sambas.
"di Indonesia kami melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit besar dan bahkan di Indonesia juga penghasil CPO terbesar di Dunia," ujarnya.
Ia menyatakan kekecewaan selaku mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Pemerintah dalam hal kelangkaan dan kenaikan minyak goreng, dan belum sama sekali menghasilkan solusi yang konkrit bagi masyarakat.
"Di kabupaten Sambas minyak goreng bahkan satu liternya tembus 20 hingga 30 ribu, Beberapa pekan terakhir kami juga melihat jajaran DPRD di Kabupaten Sambas kunjungan kerja ke salah satu Perusahaan sawit di Kalimantan Barat, Sejauh ini kami masih menunggu apa gerakan dari pemerintah daerah menyikapi krisis minyak goreng ini," Ujar Rifa'ie
Kalimantan Barat mempunyai 132 perusahaan sawit sumber dari data.kalbarprov.go.id
"setidaknya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan barat pemerintah bisa membuat gerakan dan solusi bersama menyikapi kelangkaan minyak goreng khusus di Kalimantan Barat," tegasnya.
Sementara itu Fajar Anggreswari salah satu pengurus KMKS mengatakan kebijakan yang sudah pemerintah lakukan belum menemukan titik terang.
"Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak tegas penimbun produk minyak goreng," Ucapnya.
Ia meminta Kapolres Untuk di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas, memerintahkan jajarannya menindak tegas orang-orang yang menimbun minyak makan.
"Jangan sampai ada mafia yang ingin memperkaya diri sendiri maupun kelompok kemudian menyengsarakan rakyat kalangan menengah kebawah, mengambil kesempatan di saat kelangkaan, dan lonjakan harga minyak goreng ini," Ujar Fajar.
Ia menawarkan Solusi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas segera laksanakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Barat, Untuk menggelar operasi pasar murah khusus minyak goreng bagi masyarakat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022