Menteri Luar Negeri (Menlu) Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (BEM Poltesa), Amirul Romadhan mengatakan, pihaknya menantikan gebrakan dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
"Kelangkaan minyak goreng bukan hanya terjadi di Sambas, hampir seluruh Indonesia mengalaminya, tapi kita juga sebagai mahasiswa sambas tidak lepas tanggung jawab dalam menyampaikan masalah yang dialami oleh masyarakat Sambas," kata Amirul Romadhan di Pontianak, Senin.
Ia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang disusul oleh negara Malaysia tetapi dalam tiga bulan terakhir di awal tahun 2022, kelangkaan minyak goreng menyebabkan kenaikan harga minyak goreng.
"Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah penghasil sawit terbesar di Kalbar, jadi kita ingin tahu apa gebrakan dari Pemkab Sambas dalam mengatasi hal ini," katanya.
Ia mengatakan beberapa daerah telah melakukan tindakan dalam hal kelangkaan minyak goreng ini.
"Pontianak Pemdanya mengadakan pasar murah minyak goreng, seandainya Pemkab Sambas juga melakukan hal yang sama, maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah ketersediaan dan antisipasi terhadap banyaknya pembeli yang mengantri," ujar Amirul.
Ia menyebutkan setelah harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut oleh Menteri Perdagangan (Mendag)
yang sebelumnya Rp13.500 ribu per liter untuk kemasan sederhana dan Rp14.000 ribu untuk kemasan premium mengalami kenaikan harga.
"Harga minyak goreng ada yang Rp20 ribu lebih sampai Rp30 ribu per liternya, sedangkan negara tetangga kita Malaysia hanya Rp8.500 ribu perkilonya," ucapnya.
Ia berharap kepada Pemkab Sambas untuk melakukan gerakan dan solusi terhadap penanganan minyak goreng, dan penekanan harganya serta distribusinya, terutama bupati yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam menangani hal tersebut.
"Kita hanya menyampaikan, kemungkinan Pak Bupati juga sudah memiliki rencana, dan kebijakan mengenai hal ini, kita juga mengingatkan tiap tahun harga barang mengalami kenaikan, kita takutkan minyak goreng yang sekarang sudah langka dan harganya tinggi, semakin susah dicari," ujarnya.
Ia mendukung pemerintah yang mengingatkan pola hidup sehat yang salah satunya mengurangi makanan gorengan untuk kesehatan tetapi bukan berarti masalah minyak goreng sekarang ini di kesampingkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kelangkaan minyak goreng bukan hanya terjadi di Sambas, hampir seluruh Indonesia mengalaminya, tapi kita juga sebagai mahasiswa sambas tidak lepas tanggung jawab dalam menyampaikan masalah yang dialami oleh masyarakat Sambas," kata Amirul Romadhan di Pontianak, Senin.
Ia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang disusul oleh negara Malaysia tetapi dalam tiga bulan terakhir di awal tahun 2022, kelangkaan minyak goreng menyebabkan kenaikan harga minyak goreng.
"Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah penghasil sawit terbesar di Kalbar, jadi kita ingin tahu apa gebrakan dari Pemkab Sambas dalam mengatasi hal ini," katanya.
Ia mengatakan beberapa daerah telah melakukan tindakan dalam hal kelangkaan minyak goreng ini.
"Pontianak Pemdanya mengadakan pasar murah minyak goreng, seandainya Pemkab Sambas juga melakukan hal yang sama, maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah ketersediaan dan antisipasi terhadap banyaknya pembeli yang mengantri," ujar Amirul.
Ia menyebutkan setelah harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut oleh Menteri Perdagangan (Mendag)
yang sebelumnya Rp13.500 ribu per liter untuk kemasan sederhana dan Rp14.000 ribu untuk kemasan premium mengalami kenaikan harga.
"Harga minyak goreng ada yang Rp20 ribu lebih sampai Rp30 ribu per liternya, sedangkan negara tetangga kita Malaysia hanya Rp8.500 ribu perkilonya," ucapnya.
Ia berharap kepada Pemkab Sambas untuk melakukan gerakan dan solusi terhadap penanganan minyak goreng, dan penekanan harganya serta distribusinya, terutama bupati yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam menangani hal tersebut.
"Kita hanya menyampaikan, kemungkinan Pak Bupati juga sudah memiliki rencana, dan kebijakan mengenai hal ini, kita juga mengingatkan tiap tahun harga barang mengalami kenaikan, kita takutkan minyak goreng yang sekarang sudah langka dan harganya tinggi, semakin susah dicari," ujarnya.
Ia mendukung pemerintah yang mengingatkan pola hidup sehat yang salah satunya mengurangi makanan gorengan untuk kesehatan tetapi bukan berarti masalah minyak goreng sekarang ini di kesampingkan.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022