Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, menyebutkan para petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) ini merupakan motor penggerak program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di lapangan, ini juga termasuk petugas PKB yang ada di Kalimantan Barat.
“Kekuatan dalam menjalankan program Bangga Kencana ini sebetulnya di rekan-rekan PKB Kalbar, saat ini jumlah mereka sebanyak 177 ditambah 29 orang, termasuk sembilan orang yang baru saja dilantik. Kekuatan itu ditambahlagi dengan adanya peran-peran memobilisasi perangkat yang sudah terbentuk di BKKBN. Dan jika hanya pak Kepala Perwakialan BKKBN Kalbar sendiri memang tidak mungkin mampu menjangkau seluruh wilayah sampai dengan desa dan keluarga,” kata Tavip usai melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan PKB di BKKBN Kalbar, bertempat di Aula Kencana BKKBN Kalbar, Jumat.
Di katakannya, PKB tetap menjadi kekuatan BKKBN, karena keberadaannya merupakan petugas-petugas yang berada di lapangan. Sementara belum lama ini BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), ini dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat desa.
Sementara itu, dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting, peran PKB ini juga merupakan garda terdepan dilapangan dalam mengambil peranan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Tavip Agus Rayanto, mengatakan BKKBN juga baru saja membentuk Tim Satgas untuk percepatan penurunan stunting, termasuk sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan jumlahnya 600 ribu se-Indonesia dan nanti basisnya per desa.
“Disamping perannya membantu Satgas, TPK ini juga memediasi hubungan dengan provinsi, OPDKB dan dengan desa. Mediasi ini dimaksudkan untuk memastikan perangkat yang sudah disusun BKKBN itu sudah bisa berjalan. Seperti TPK memahami fungsinya, dan mereka ini sbagai unsur, karena di situ ada bidan, ada PKK dan ada petugas lini atau kader BKKBN,”ujarnya.
Sekretaris Utama BKKBN itu menyebutkan, guna menutupi kekurangan tenaga PKB, sebetulnya setiap tahun BKKBN telah mengajukan penambahan, namun, pemerintah belum memenuhi penambahan tersebut.
“Di 2022 ini kami sudah mengajukan 4000 PKB baru, namun jumlah yang diajukan itu belum semua dipenuhi. Masalahnya adalah karena syarat yang masuk itu minimal harus tamatan D3. Sementara mereka-mereka yang sudah kami ajukan itu, walaupun mereka sudah bekerja dilapangan faktanya mereka sebagian berpendidikan SLTA saja. Karena persyaratan tersebut, akhirnya yang disetujui hanya kurang lebih 2000 tenaga PKB saja,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Kekuatan dalam menjalankan program Bangga Kencana ini sebetulnya di rekan-rekan PKB Kalbar, saat ini jumlah mereka sebanyak 177 ditambah 29 orang, termasuk sembilan orang yang baru saja dilantik. Kekuatan itu ditambahlagi dengan adanya peran-peran memobilisasi perangkat yang sudah terbentuk di BKKBN. Dan jika hanya pak Kepala Perwakialan BKKBN Kalbar sendiri memang tidak mungkin mampu menjangkau seluruh wilayah sampai dengan desa dan keluarga,” kata Tavip usai melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan PKB di BKKBN Kalbar, bertempat di Aula Kencana BKKBN Kalbar, Jumat.
Di katakannya, PKB tetap menjadi kekuatan BKKBN, karena keberadaannya merupakan petugas-petugas yang berada di lapangan. Sementara belum lama ini BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), ini dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat desa.
Sementara itu, dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting, peran PKB ini juga merupakan garda terdepan dilapangan dalam mengambil peranan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Tavip Agus Rayanto, mengatakan BKKBN juga baru saja membentuk Tim Satgas untuk percepatan penurunan stunting, termasuk sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan jumlahnya 600 ribu se-Indonesia dan nanti basisnya per desa.
“Disamping perannya membantu Satgas, TPK ini juga memediasi hubungan dengan provinsi, OPDKB dan dengan desa. Mediasi ini dimaksudkan untuk memastikan perangkat yang sudah disusun BKKBN itu sudah bisa berjalan. Seperti TPK memahami fungsinya, dan mereka ini sbagai unsur, karena di situ ada bidan, ada PKK dan ada petugas lini atau kader BKKBN,”ujarnya.
Sekretaris Utama BKKBN itu menyebutkan, guna menutupi kekurangan tenaga PKB, sebetulnya setiap tahun BKKBN telah mengajukan penambahan, namun, pemerintah belum memenuhi penambahan tersebut.
“Di 2022 ini kami sudah mengajukan 4000 PKB baru, namun jumlah yang diajukan itu belum semua dipenuhi. Masalahnya adalah karena syarat yang masuk itu minimal harus tamatan D3. Sementara mereka-mereka yang sudah kami ajukan itu, walaupun mereka sudah bekerja dilapangan faktanya mereka sebagian berpendidikan SLTA saja. Karena persyaratan tersebut, akhirnya yang disetujui hanya kurang lebih 2000 tenaga PKB saja,” ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022