Pendapat Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria tentang subsidi BBM pertalite, yakni berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan pada Juli 2022, harga keekonomian BBM bersubsidi pertalite berada pada angka Rp17.200 per liter.
"Namun ternyata selama ini Pertamina menjualnya dengan harga Rp7.650 per liter atau setiap liter pertalite RON 90 yang dibeli masyarakat terdapat disubdidi negara sebesar Rp9.550 per liter," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu malam.
Dia menjelaskan, subsidi yang dikeluarkan ini terlalu besar, sehingga sangat membebani keuangan pemerintah.
Pemerintah sebaiknya menghapus saja BBM pertalite yang RON-nya 90 itu dan menggantinya dengan pertamax RON-92 dan menetapkan pertamax RON-92 sebagai BBM bersubsidi, katanya.
"Jika pemerintah mensubsidi pertamax 92, subsidinya tidak akan sebesar subsidi terhadap pertalite. Harga keekonomian pertalite RON 90 saat ini Rp17.200/liter, sedangkan harga jual ecerannya hanya Rp7.650/liter, akibatnya pemerintah harus membayar subsidi sebesar Rp9.550/liter pertalite," ujarnya.
Padahal, jika lertalite dihapus dan diganti dengan pertamax 92 maka beban subsidi yang harus ditanggung lemerintah hanya sebesar Rp5.400 per liter. Angka tersebut didapat dari selisih harga keekonomian pertamax RON 92 sebesar Rp17.900/liter, dengan harga jual eceran pertamax 92 non subsidi saat ini sebesar Rp12.500/liter.
Jika pemerintah mengalihkan subsidi pertalite ke pertamax RON 92, maka negara hanya mensubsidi sebesar Rp5.400/liter, sementara subsidi untuk pertalite mencapai Rp9.550/liter, katanya.
"Jumlah subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi pertalite sangat besar atau hampir dua kali lipat jika subsidi tersebut dialihkan ke pertamax 92,"ungkapnya.
Pemerintah bisa juga menurunkan harga jual pertamax 92 misalnya menjadi Rp11.500/liter dan ini berarti pemerintah hanya mensubsidi sebesar Rp6.400/liter dan Ini masih jauh lebih hemat ketimbang pemerintah mensubsidi pertalite saat ini yang sebesar Rp9.550/liter.
"Yang tak kalah pentingnya dari penghapusan pertalite yang RON 90 dan menggantinya dengan mensubsidi pertamax RON 92 bahwa dari segi kualitas dan untuk lingkungan, BBM pertamax 92 jelas lebih baik daripada pertalite RON-90," ujarnya.
Masih menurut Sofyano, jika negara mensubsidi lertamax 92 dan pemakaian pertamax (kuota per tahun) adalah sebesar 23 juta KL, atau sama dengan kuota pertalite untuk tahun 2022, maka secara nominal subsidi pertamax adalah sekitar Rp124 triliun, sedangkan subsidi pertalite untuk kuota sebanyak 23 juta KL adalah Rp219,65 triliun.
"Ini belum termasuk jika nanti terjadi kebocoran (jebol) yang bisa mencapai 3,7 juta KL karena diperkirakan pertalite akan jebol menjadi sekitar 26,7 juta KL," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu merevisi aturan pengawasan pengendalian kuota BBM subsidi/kompensasi tahun 2022, karena tanpa itu maka pemerintah akan sulit menghindar dari kebocoran atas kuota yang telah ditetapkan.
"Yang menjadi pertanyaan, jika terjadi kebocoran atau sampai kuota yang ditetapkan jebol, maka pihak-pihak mana saja yang diuntungkan?. Ini perlu diantisipasi pemerintah dengan memperketat pengawasan," kata Sofyano.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Namun ternyata selama ini Pertamina menjualnya dengan harga Rp7.650 per liter atau setiap liter pertalite RON 90 yang dibeli masyarakat terdapat disubdidi negara sebesar Rp9.550 per liter," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu malam.
Dia menjelaskan, subsidi yang dikeluarkan ini terlalu besar, sehingga sangat membebani keuangan pemerintah.
Pemerintah sebaiknya menghapus saja BBM pertalite yang RON-nya 90 itu dan menggantinya dengan pertamax RON-92 dan menetapkan pertamax RON-92 sebagai BBM bersubsidi, katanya.
"Jika pemerintah mensubsidi pertamax 92, subsidinya tidak akan sebesar subsidi terhadap pertalite. Harga keekonomian pertalite RON 90 saat ini Rp17.200/liter, sedangkan harga jual ecerannya hanya Rp7.650/liter, akibatnya pemerintah harus membayar subsidi sebesar Rp9.550/liter pertalite," ujarnya.
Padahal, jika lertalite dihapus dan diganti dengan pertamax 92 maka beban subsidi yang harus ditanggung lemerintah hanya sebesar Rp5.400 per liter. Angka tersebut didapat dari selisih harga keekonomian pertamax RON 92 sebesar Rp17.900/liter, dengan harga jual eceran pertamax 92 non subsidi saat ini sebesar Rp12.500/liter.
Jika pemerintah mengalihkan subsidi pertalite ke pertamax RON 92, maka negara hanya mensubsidi sebesar Rp5.400/liter, sementara subsidi untuk pertalite mencapai Rp9.550/liter, katanya.
"Jumlah subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi pertalite sangat besar atau hampir dua kali lipat jika subsidi tersebut dialihkan ke pertamax 92,"ungkapnya.
Pemerintah bisa juga menurunkan harga jual pertamax 92 misalnya menjadi Rp11.500/liter dan ini berarti pemerintah hanya mensubsidi sebesar Rp6.400/liter dan Ini masih jauh lebih hemat ketimbang pemerintah mensubsidi pertalite saat ini yang sebesar Rp9.550/liter.
"Yang tak kalah pentingnya dari penghapusan pertalite yang RON 90 dan menggantinya dengan mensubsidi pertamax RON 92 bahwa dari segi kualitas dan untuk lingkungan, BBM pertamax 92 jelas lebih baik daripada pertalite RON-90," ujarnya.
Masih menurut Sofyano, jika negara mensubsidi lertamax 92 dan pemakaian pertamax (kuota per tahun) adalah sebesar 23 juta KL, atau sama dengan kuota pertalite untuk tahun 2022, maka secara nominal subsidi pertamax adalah sekitar Rp124 triliun, sedangkan subsidi pertalite untuk kuota sebanyak 23 juta KL adalah Rp219,65 triliun.
"Ini belum termasuk jika nanti terjadi kebocoran (jebol) yang bisa mencapai 3,7 juta KL karena diperkirakan pertalite akan jebol menjadi sekitar 26,7 juta KL," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu merevisi aturan pengawasan pengendalian kuota BBM subsidi/kompensasi tahun 2022, karena tanpa itu maka pemerintah akan sulit menghindar dari kebocoran atas kuota yang telah ditetapkan.
"Yang menjadi pertanyaan, jika terjadi kebocoran atau sampai kuota yang ditetapkan jebol, maka pihak-pihak mana saja yang diuntungkan?. Ini perlu diantisipasi pemerintah dengan memperketat pengawasan," kata Sofyano.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022