Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah dengan membahas strategi pemenangan Pemilu 2024, serta strategi penyusunan calon anggota legislatif.
"PDI Perjuangan membuka diri terhadap tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang ingin bergabung menjadi anggota legislatif tetapi tentu saja aspek-aspek berkaitan dengan ideologi, kualitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara itu menjadi skala prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Rapat kerja daerah (Rakerda) 3 PDIP Kalimantan Barat, di Kantor DPD PDIP, di Kubu Raya, Sabtu.
Hasto mengatakan, Rakerda 3 yang dilaksanakan DPD PDIP itu merupakan tindak lanjut dari Rakernas 2 PDIP khususnya dalam pemenangan Pemilu 2024 di Kalimantan Barat.
Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan, untuk calon anggota legislatif akan mengikuti tes psikotes dan tertulis serta wajib mengikuti kursus pemberantasan korupsi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif PDI Perjuangan.
"Nantinya mereka akan menyertakan sertifikasi dari KPK, supaya memahami hal-hal apa saja yang melanggar pidana, dan mana yang termasuk gratifikasi dan sebagainya," tuturnya.
Lebih lanjut politikus senior PDIP tersebut menjelaskan bahwa dengan kemenangan PDI Perjuangan di Kalimantan Barat agar kader partai harus terus turun ke lapangan terutama dalam menjaga alam di Kalimantan Barat.
"Justru dengan kemenangan tersebut mendorong kader partai bergerak ke bawah terutama dalam memperbaiki lingkungan hidup agar tidak lagi terjadi bencana banjir di Kalimantan Barat. Kita harus mengedepankan upaya preventif dalam mencegah banjir dengan melestarikan lingkungan kita serta menyelamatkan sumber-sumber air," katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPD PDIP Kalbar Karolin Margret Natasa menambahkan bahwa untuk calon anggota legislatif PDIP akan ada seleksi. Selain itu, dalam rakerda tersebut juga akan membahas peta politik, dan daerah-daerah yang masih belum menjadi basis PDI Perjuangan.
"Kita akan menyusun calon anggota legislatif dengan kuota dua kali lipat dari jumlah kursi yang ada. Rakerda ini kita melakukan pemetaan serta kluster wilayah yang merupakan daerah basis maupun daerah yang masih lemah, dan selanjutnya menyusun calon-calon anggota legislatif yang dapat diterima oleh masyarakat dengan tujuan dapat menambah kursi legislatif di Kalimantan Barat," kata Karolin.
Dalam Rakerda 3 tersebut juga dirangkai dengan pelantikan sayap partai pengurus DPD Kalimantan Barat Banteng Muda Indonesia (BMI) PDI Perjuangan yang dilantik oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus.
Rakerda tersebut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak Sri Rahayu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Sujiwo.
Kemudian pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan serta ketua, sekretaris, bendahara dan jajaran pengurus DPC se-Kalimantan Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"PDI Perjuangan membuka diri terhadap tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang ingin bergabung menjadi anggota legislatif tetapi tentu saja aspek-aspek berkaitan dengan ideologi, kualitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara itu menjadi skala prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Rapat kerja daerah (Rakerda) 3 PDIP Kalimantan Barat, di Kantor DPD PDIP, di Kubu Raya, Sabtu.
Hasto mengatakan, Rakerda 3 yang dilaksanakan DPD PDIP itu merupakan tindak lanjut dari Rakernas 2 PDIP khususnya dalam pemenangan Pemilu 2024 di Kalimantan Barat.
Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan, untuk calon anggota legislatif akan mengikuti tes psikotes dan tertulis serta wajib mengikuti kursus pemberantasan korupsi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif PDI Perjuangan.
"Nantinya mereka akan menyertakan sertifikasi dari KPK, supaya memahami hal-hal apa saja yang melanggar pidana, dan mana yang termasuk gratifikasi dan sebagainya," tuturnya.
Lebih lanjut politikus senior PDIP tersebut menjelaskan bahwa dengan kemenangan PDI Perjuangan di Kalimantan Barat agar kader partai harus terus turun ke lapangan terutama dalam menjaga alam di Kalimantan Barat.
"Justru dengan kemenangan tersebut mendorong kader partai bergerak ke bawah terutama dalam memperbaiki lingkungan hidup agar tidak lagi terjadi bencana banjir di Kalimantan Barat. Kita harus mengedepankan upaya preventif dalam mencegah banjir dengan melestarikan lingkungan kita serta menyelamatkan sumber-sumber air," katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPD PDIP Kalbar Karolin Margret Natasa menambahkan bahwa untuk calon anggota legislatif PDIP akan ada seleksi. Selain itu, dalam rakerda tersebut juga akan membahas peta politik, dan daerah-daerah yang masih belum menjadi basis PDI Perjuangan.
"Kita akan menyusun calon anggota legislatif dengan kuota dua kali lipat dari jumlah kursi yang ada. Rakerda ini kita melakukan pemetaan serta kluster wilayah yang merupakan daerah basis maupun daerah yang masih lemah, dan selanjutnya menyusun calon-calon anggota legislatif yang dapat diterima oleh masyarakat dengan tujuan dapat menambah kursi legislatif di Kalimantan Barat," kata Karolin.
Dalam Rakerda 3 tersebut juga dirangkai dengan pelantikan sayap partai pengurus DPD Kalimantan Barat Banteng Muda Indonesia (BMI) PDI Perjuangan yang dilantik oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus.
Rakerda tersebut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak Sri Rahayu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Sujiwo.
Kemudian pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan serta ketua, sekretaris, bendahara dan jajaran pengurus DPC se-Kalimantan Barat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022