Dari perspektif keuangan pusat dan daerah, kinerja pendapatan dan belanja di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara menunjukkan berbagai peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode yang sama, kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Ketapang, Ismail saat membuka Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah Ketapang dan Kayong Utara Periode Agustus 2022, di Aula KPPN Ketapang.
Ismail menjelaskan, dari sisi belanja, secara YOY, kinerja belanja Pemerintah Pusat dan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa menunjukkan akselerasi naik 21,85 persen. Secara month to month sejak Januari 2017 hingga Agustus 2022), tren realisasi belanja pusat responsif terhadap perubahan kebijakan dan secara YOY.
"Besaran Belanja adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kemudian kinerja penyaluran DAK fisik saat ini masih dalam tahap eksekusi berbagai pekerjaan fisik tahap I, sedangkan dana desa menunjukkan tingkat penyaluran sangat optimal," kata Ismail.
Selanjutnya pada kinerja penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 18 Agustus 2022, di wilayah KPPN Ketapang sebesar Rp 352,16 M. Total debiturnya 5.643 orang didominasi sektor pertanian, perburuan & kehutanan, serta perdagangan besar dan eceran.
Kemudian penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (Umi) di wilayah KPPN Ketapang sebesar Rp 8,49 M dengan total debiturnya 1.840 orang. Tren realisasi sejak Januari hingga Juni meningkat karena didukung adanya peningkatan perluasan akses masyarakat dan membaiknya ekonomi.
"Tren Juli sampai Agustus mengalami penurunan dimungkinkan debitur naik kelas ke KUR atau relaksasi," jelas Ismail.
Plh Kepala KPPBC Ketapang, Heri Widodo mengatakan capaian penerimaan bea dan cukai per 18 Agustus 2022 mencapai Rp 365 miliar atau 89,02 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp 410,02 miliar. Ia menjelaskan terdapat penambahan target penerimaan per 1 Agustus 2022 yang semula Rp 86,97 miliar (M) menjadi Rp 410,02 M.
Capaian ini terdiri dari penerimaan bea masuk dan bea keluar. Capaian penerimaan bea masuk sebesar Rp 8,9 M yang seluruhnya berasal dari impor bahan baku. Angka ini tumbuh 14 persen secara year on year (YOY) dari periode yang sama di tahun 2021.
Foto bersama narasumber dan lainnya pada acara Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah Ketapang dan Kayong Utara Periode Agustus 2022, di aula KPPN Ketapang, Selasa. (ANTARA/Subandi)
Kemurian capaian penerimaan bea keluar sebesar Rp 356,1 M yang seluruhnya berasal komoditas bauksit. Angka ini tumbuh 18,77 persen secara YOY dari periode yang sama di tahun 2021.
"Capaian positif ini didukung oleh layanan klinik ekspor yang memberikan asistensi terkait kegiatan ekspor dan impor. Serta konsultasi terkait kendala ekspor dan impor," jelas Heri.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Edral Yulfan mengatakan kinerja penerimaan pajak Pusat periode 1 Januari hingga 18 Agustus 2022, KPP Pratama Ketapang berhasil mengamankan penerimaan pajak netto Rp 734.018.744.661. Penerimaan itu dari Ketapang Rp 705.582.291.746 dan dari Kayong Utara Rp 28.436.452.915.
"Penyumbang penerimaan terbesar di Ketapang adalah wajib pajak badan sebesar Rp 619.119.255.303 atau 87,75 persen. Sedangkan penyumbang penerimaan terbesar di Kayong Utara didominasi wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut," tutur Edral.
Edral menambahkan, penerimaan netto pada 2021 sebesar Rp 569.674.358.952 sedangkan 2022 sebesar Rp 734.018.744.661 atau naik 28,85 persen. Satu di antara penyumbang penerimaan itu adalah suksesnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selama periode PPS, KPP Pratama Ketapang berhasil mengumpulkan setoran pajak sebesar Rp 28.049.875.376.
Kinerja APBD Ketapang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Donatus Franseda mengatakan realisasi pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang sampai dengan 18 Agustus 2022 sebesar Rp 905,65 M atau 41,43 persen dari target Rp 2.185,75 M.
"Angka ini terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 83,37 M atau 44,98 persen dari target. Serta pendapatan transfer sebesar Rp 819,58 M atau 40,97 persen dari target," jelas Donatus.
Plt Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar mengungkapkan pada belanja APBD Kayong Utars, realisasi sampai 18 Agustus 2022 sebesar 45,24 persen dari target. Secara umum realisasi belanja modal kontraktual cenderung direalisasikan pada akhir masa pekerjaan.
"Sedangkan untuk belanja operasi dan belanja transfer, terealisasi sesuai dengan target," tutur Tengku.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang, Agus Hartanto mengatakan insight dari BPS Ketapang terkait kinerja keuangan pusat dan daerah Agustus 2022. Dari sisi penerimaan perlu terus didorong penjaringan agar ekspor CPO (crude palm oil) dapat dilakukan di Ketapang.
Kemudian identifikasi perusahaan ekspor yang Surat Persetujuan Ekspor (SPE) telah expired.
Sedangkan dari sisi belanja, penyelesaian dan percepatan realisasi anggaran untuk food estate akan berdampak positif dalam rangka ketahanan pangan dan percepatan penyerapan belanja modal pemerintah daerah.
"BPS Ketapang memandang perlunya kolaborasi Pemerintah Daerah dengan perusahaan pertambangan untuk pemanfaatan tanah merah sisa bauksit untuk green road dalam rangka pembangunan berkelanjutan," saran Agus.
Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Endang Kusmana, selaku Local Expert dan Observer, mengatakan kinerja penerimaan yang masih sangat potensial di Ketapang dan Kayong Utara dalam menunjang kapasitas fiskal di daerah.
Namun membutuhkan sinergi semua pihak yang kesinambungan terutama dalam edukasi sadar Pajak dan Bea Cukai. Kemudian eksplorasi sumber-sumber PAD baru dan kebijakan regulerend baru untuk mendorong penerimaan pajak. Serta aklerasi belanja modal untuk memberi dampak pertumbuhan ekonomi, mendorong UMKM masuk ekosistem APBN.
"Peningkatan peran triple Helix untuk kolaborasi green road dan tailing bauksit, dengan tetap menjaga daya responsibilitas untuk mengatasi dampak kebijakan dan permasalahan global seperti krisis energi," ujar Endang.
