Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kalbar, Sri Winarno mengatakan penerimaan negara pada semester I 2022 di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mencapai Rp119,60 miliar.
Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp115,96 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp20,02 juta, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,62 miliar.
"Tentu, kita berharap penerimaan negara akan semakin meningkat," katanya di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Untuk pengeluaran, menurut Winarno, belanja pegawai masih menjadi penyumbang persentase tertinggi yaitu sebesar 46,60 persen, sedangkan belanja barang sebesar 38,62 persen dan disusul belanja modal sebesar 33,37 persen.
Terkait realisasi penyaluran dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai dengan akhir Juni 2022, KPPN Putussibau telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp222,54 miliar dari total pagu anggaran Rp583,20 miliar.
Dijelaskan Winarno, realisasi tersebut terdiri atas belanja satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga terserap sebesar 43,40 persen atau sebesar Rp84,89 miliar, sedangkan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi sebesar 35,51 persen atau Rp137,64 miliar.
Menurutnya, kinerja belanja APBN tersebut secara tahun ke tahun mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Dia mengatakan secara kumulatif, persentase penyerapan belanja kementerian dan lembaga pada semester I 2022 jika dibandingkan dengan semester I 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen.
Hal tersebut juga terjadi pada kinerja penyaluran TKDD pada semester I 2022 meningkat sebesar 6,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu.
"Walaupun ada kenaikan realisasi APBN di Kabupaten Kapuas Hulu hingga 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun capaian persentase realisasi masih terbilang cukup rendah karena secara akumulasi baru mencapai 38,16 persen dari target 45 persen," jelasnya.
Disebutkan dia, sampai dengan semester I 2022, KPPN Putussibau melayani 28 satker kementerian dan lembaga dan satu satker pengelola TKDD.
Selain itu, dikatakan Winarno, pada 2022 untuk pertama kalinya KPPN Putussibau menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan.
Dia merinci realisasi penyaluran TKDD terdiri atas penyaluran dana desa sebesar Rp101,13 miliar dari total pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Sedangkan, DAK nonfisik telah tersalurkan Rp36,51 miliar dari total pagu Rp57,54 miliar, namun untuk DAK fisik sampai akhir semester I masih belum ada realisasi penyaluran.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp115,96 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp20,02 juta, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,62 miliar.
"Tentu, kita berharap penerimaan negara akan semakin meningkat," katanya di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Untuk pengeluaran, menurut Winarno, belanja pegawai masih menjadi penyumbang persentase tertinggi yaitu sebesar 46,60 persen, sedangkan belanja barang sebesar 38,62 persen dan disusul belanja modal sebesar 33,37 persen.
Terkait realisasi penyaluran dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai dengan akhir Juni 2022, KPPN Putussibau telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp222,54 miliar dari total pagu anggaran Rp583,20 miliar.
Dijelaskan Winarno, realisasi tersebut terdiri atas belanja satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga terserap sebesar 43,40 persen atau sebesar Rp84,89 miliar, sedangkan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi sebesar 35,51 persen atau Rp137,64 miliar.
Menurutnya, kinerja belanja APBN tersebut secara tahun ke tahun mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Dia mengatakan secara kumulatif, persentase penyerapan belanja kementerian dan lembaga pada semester I 2022 jika dibandingkan dengan semester I 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen.
Hal tersebut juga terjadi pada kinerja penyaluran TKDD pada semester I 2022 meningkat sebesar 6,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu.
"Walaupun ada kenaikan realisasi APBN di Kabupaten Kapuas Hulu hingga 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun capaian persentase realisasi masih terbilang cukup rendah karena secara akumulasi baru mencapai 38,16 persen dari target 45 persen," jelasnya.
Disebutkan dia, sampai dengan semester I 2022, KPPN Putussibau melayani 28 satker kementerian dan lembaga dan satu satker pengelola TKDD.
Selain itu, dikatakan Winarno, pada 2022 untuk pertama kalinya KPPN Putussibau menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan.
Dia merinci realisasi penyaluran TKDD terdiri atas penyaluran dana desa sebesar Rp101,13 miliar dari total pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Sedangkan, DAK nonfisik telah tersalurkan Rp36,51 miliar dari total pagu Rp57,54 miliar, namun untuk DAK fisik sampai akhir semester I masih belum ada realisasi penyaluran.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022