Realisasi serapan belanja APBN di Kapuas Hulu Rp168, 93 miliar

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau,l wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat Sri Winarno mengatakan realisasi belanja dari APBN di Kapuas Hulu sebesar Rp168, 93 miliar atau sekitar 84,35 persen dari pagu belanja sebesar Rp200, 38 miliar.

"Realisasi belanja tersebut masih di bawah target triwulan empat yang rata-rata jenis belanja sebesar 91,67 persen dan target Kanwil DJPB Kalbar 96 persen," kata Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.

Meskipun demikian, berdasarkan data sementara update realisasi hingga 28 Desember 2022 total belanja APBN kementerian atau lembaga dan transfer ke daerah dan Dana Desa yang telah disalurkan melalui KPPN Putussibau telah mencapai sekitar 97 persen atau sebesar Rp572,93 miliar dari pagu Rp587,84 miliar.

Disampaikan Winarno, untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target.

Menurutnya, per 30 November 2022 penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kapuas Hulu mencapai Rp251,03 miliar, terdiri dari pajak sebesar Rp241,87 miliar atau 96,35 persen, penerimaan bea cukai Rp1,58 miliar atau 0,63 persen dan PNBP Rp7,57 miliar.

"Realisasi PNBP tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp5,06 miliar dan pembukaan PLBN Nanga Badau turut mendongkrak realisasi penerimaan Bea Cukai," jelasnya.

Di sisi lain, untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan November 2022 realisasi pendapatan daerah mencapai 84,78 persen yaitu sebesar Rp1,4 triliun, yang terdiri dari PAD Rp65,69 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,2 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp57,31 miliar.

Dikatakan Winarno, hingga akhir November 2022 realisasi belanja APBD telah mencapai sekitar 73,86 persen atau sebesar Rp1,2 triliun dari pagu Rp1,6 triliun.

"Walau pun persentase realisasi periode sampai dengan November tersebut belum tinggi diharapkan masih dapat meningkat optimal hingga akhir tahun 2022 ini," ucapnya.

Peningkatan PAD juga sangat penting dalam mewujudkan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang saat ini masih dibawah persen.

Sedangkan, gelontoran APBN ke Kapuas Hulu melalui penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per November 2022 telah mencapai sebesar Rp1,3 triliun atau 86,55 persen dari total pagu TKDD sebesar Rp1,4 triliun lebih.

Diketahui, TKDD yang khusus disalurkan melalui KPPN Putussibau terdiri dari penyaluran Dana Desa 91,43 persen sebesar Rp228,73 miliar dari pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa, di wilayah Kapuas Hulu.

"Realisasi DAK fisik 69,05 persen sebesar Rp55,15 miliar dari pagu Rp79,88 miliar, sedangkan DAK Non-Fisik 96,15 persen telah tersalurkan Rp55,29 miliar dari total pagu Rp57,5 miliar yang terdiri dari Dana BOS dan BOP," jelas Winarno.

Dia juga menjelaskan terkait dukungan pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kapuas Hulu yang terus mengalami tren kenaikan cukup signifikan dari tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Pada Tahun 2018 terdapat 2.845 debitur nilai KUR sebesar Rp78,43 niliar dan per November 2022 telah meningkat menjadi 6.245 debitur dengan total penyalurannya sebesar Rp311,27 miliar.

Sri Winarno juga menyampaikan kepada Satker kementerian atau lembaga agar mengimplementasikan pelaksanaan transaksi non tunai melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) karena penggunaan KKP oleh Satker kementerian dan lembaga belum optimal.

"Dari 26 Satker kementerian atau lembaga pemegang KKP baru tiga Satker yang aktif menggunakan KKP yaitu KPPN Putussibau, UPBU Pangsuma, KPPBC Nanga Badau," katanya.

Disebutkan Winarno, ada pun kendala dari hasil monitoring dan evaluasi KKP dan Digital Payment (Digipay) adalah Sarana penunjang untuk mendukung transaksi belanja APBN barang dan perjalanan dinas menggunakan KKP di Kabupaten Kapuas Hulu masih terbatas.

"Fasilitas bank berupa EDC belum banyak, pemahaman Digipay masih belum optimal dan ketersediaan barang di vendor belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan Satker kementerian atau lembaga, meskipun demikian tetap diharapkan Satker  mulai beralih ke transaksi non tunai sebagai salah satu implementasi dalam pelaksanaan APBN selanjutnya," pesan Winarno.